Untuk Indonesia Damai

Dede-Kurniawan (dok.BantenTribun)
Dede-Kurniawan (dok.BantenTribun)

*Oleh: Dede Kurniawan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu pesta demokrasi yang nanti akan serentak dengan Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2019.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sudah ada dua pasangan calon terdaftar di Komisi Pemilihan Umum RI yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo berpasangan dengan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, dan satu pasangan lainnya yaitu H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dengan Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A.

Kedua Pasangan calon tersebut mempunyai kelebihan masing-masing, terutama pengalamannya dalam kepemimpinan di Indonesia dengan ditunjukannya antusias masyarakat yang banyak Pro kepada Pasangan Jokowi dan banyak pula yang Pro terhadap pasangan Prabowo.

Di ‎Kontestasi Pilpres 2019 ini, pasangan Pak Jokowi telah didukung oleh sembilan Partai Politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kesembilan Partai pendukung tersebut menamakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Sedangkan Pasangan Prabowo telah didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat. Koalisi yang tergabung tersebut belum memunculkan nama koalisinya.

Yang menarik, Calon Wakil Presiden Jokowi yaitu Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama yang dianggap bisa menjadi representasi yang religius dan dapat diterima oleh semua golongan.

Pernyataan beliau ketika Konferensi Pers di Kantor Pusat PBNU di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2018 yang dihadiri bersama Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Sa’id Aqil Siroj, M.A, Sekretaris Jenderal PBNU Dr (HC). Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini dan Ketua Umum Partai Politik PKB, Dr (HC). H. Muhaimin Iskandar, M.S.i, Ma’ruf Amin menyampaikan tujuannya bersedia menjadi calon Wakil Presiden Untuk Indonesia Damai.

Saya berpendapat apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin sesuai dengan amanat konstitusi kita, bahwa kalimat Untuk Indonesia Damai jelas secara substansi ada didalam Asas Pemilu yaitu ada di Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Menurut Pendapat Firdaus dalam bukunya ( Constitutional Engineering Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia) bahwa jika dilihat dari landasan terbentuknya negara, tidak dapat dipisahkan dari adanya kehendak bersama ( volonte generale ) untuk mencapai kebaikan bersama ( common good ) yang dilakukan secara sadar oleh dan atas kehendak individu-individu ( volonte debtous ).

Dalam konteks tersebut, Ilmu Politik lebih mengutamakan dinamika yang terjadi dalam masyarakat daripada norma-norma yang tertuang dalam konstitusi negara. Dalam studi hukum tata negara ( the study of constitution atau constitutional law ), yang lebih diutamakan justru adalah norma hukum konstitusi yang biasanya tertuang dalam naskah undang-undang dasar, disitulah letaknya perbedaan mendasar antara ilmu hukum tata negara dengan ilmu politik.

Maka, dalam perspektif hukum tata negara, ketika rakyat Indonesia berbeda pilihan, baik yang akan memilih pasangan Jokowi atau pasangan Prabowo, diberikan kebebasan sesuai dengan Asas Pemilu khususnya yang tercantum didalam pasal 22E ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Maka jelas, kita harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Damai sesuai amanat konstitusi dalam menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.(*Penulis : Dosen Fakultas Hukum UNTIRTA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.