Terancam Mulur, Proyek 34 Puskesmas DKI Jakarta di Tahun 2017

326

 

Terancam Mulur 34 Proyek Puskesmas DKI
Kondisi proyek pembangunan Gedung Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 20 November 2017 (Foto: Jefri M- BantenTribun).*

Jakarta,BantenTribun.id Terancam mulur, Proyek pembangunan dan rehab total 34 gedung puskesmas di DKI Jakarta, yang seharusnya rampung di akhir tahun 2017 ini. Ini seolah mengulang peristiwa di tahun 2016, ketika proyek pembangunan dan rehab total 18 puskesmas di DKI Jakarta mulur hingga ke tahun 2017 —bahkan dikabarkan belum juga diserahterimakan secara resmi sampai saat ini, namun sudah dioperasikan.

“Salah satu faktor penyebab keterlambatan ini, karena dari pihak owner (Dinas Kesehatan DKI Jakarta –red) sering ada perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya pada gambar. Salah satu contohnya, perubahan dudukan plat baja untuk rel lift. Dalam perencanaan awal, plat baja itu di tiang yang kecil. Sekarang, ada perubahan, plat bajanya langsung ke tiang yang besar. Nanti, tiang yang kecil ini, yang sudah dibuat, akan dibobok atau dipotong, agar plat bajanya bisa langsung ke tiang yang besar,” kata wakil mandor tersebut kepada BantenTribun, Senin (20/11).

Ke-34 gedung puskesmas yang dibangun dengan menggunakan APBD DKI Jakarta tahun 2017 ini, tersebar di Jakarta Pusat (5 lokasi), Jakarta Timur (10), Jakarta Barat (8), Jakarta Utara (4), dan Jakarta Selatan (7). Proyek tersebut dikerjakan PT Nindya Karya (Persero), beralamat di Jalan Letjen MT Haryono Kav 22, Jakarta, yang memenangi tender dengan penawaran Rp 246,4 miliar.

Berdasarkan pemantauan BantenTribun di lokasi pembangunan Gedung Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (17/11), kemajuannya baru mencapai sekitar 70 persen. Diperoleh informasi, kegiatan pembangunan di lokasi tersebut baru dimulai pada akhir bulan Agustus 2017, padahal kontrak kerjanya —Nomor 375/PPK-PGKDK/DKI/III/2017— sudah ditandatangani sejak Maret 2017 dengan masa pelaksanaan 255 hari kalender.

Begitu juga dengan pembangunan Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Menurut wakil mandor yang enggan disebutkan identitasnya, saat ini kemajuan proyek masih sekitar 80 persen. Ia memperkirakan, hingga akhir Desember 2017 nanti paling tinggi bisa mencapai kemajuan sampai 95 persen.

Gara-gara BPAD

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmedi Priharto, berdalih, alasan kenapa proyek tersebut baru berjalan di akhir Agustus 2017, semata-mata gara-gara Badan Pengelola Aset Daerah) BPAD DKI Jakarta belum melakukan penghapusan aset.

“BPAD belum hapus aset,” kata Kusmedi Priharto, dalam pesan WhatsApp-nya kepada BantenTribun.

Hal itu dibenarkan Kepala Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Nunit Pujiati, yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek pembangunan 34 puskesmas senilai Rp 246,4 miliar itu.

Menurut Nunit, keterlambatan start pembangunan 34 puskesmas tersebut memang akibat adanya beberapa kendala. Sehingga, Nunit pun tidak dapat memastikan, apakah penyelesaian pembangunan 34 puskesmas itu akan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak atau tidak.

“Dari 34 lokasi itu kan ada yang penghapusan asetnya lambat, ada yang lahannya masih bersengketa, dan lain-lain. Soal selesai atau tidaknya sesuai waktu dalam kontrak, tidak bisa saya pastikan. Tergantung situasinya, Pak. Masalahnya di 34 lokasi itu kan variatif banget, tidak semuanya sama. Jadi tidak bisa saya prediksi satu per satu,” kata Nunit saat dihubungi BantenTribun melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (17/11).

Dua lokasi yang perkembangannya benar-benar terlihat, lanjut Nunit, adalah Cempaka Putih dan Manggarai.

“Yang lain itu masih ada yang terkendala dengan penghapusan aset. Gedung masih ada di tahap pembongkaran. Tapi, karena penghapusan asetnya masih berjalan, mereka gak bisa masukin barang ke situ. Kan orang gak bisa kerja. Sedangkan kontrak sudah dilakukan dari bulan Maret 2017,” kata Nunit.

Terkait tanggal penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), Nunit mengaku tidak hafal.

“Saya gak hafal SPMK-nya kapan diterbitkan. Kita lihat saja nanti, bagaimana ceritanya. Kalau (untuk) kontraknya sih belum ada addendum,” kata Nunit. (jfm/kar).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here