Tender Rehabilitasi SD Rp 369,37 Miliar, Kepala Dinas Pendidikan dan BPPBJ DKI Jakarta Digugat ke PN Jakpus

Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Indrastuty Rosari Okita (kiri), dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto (kanan), digugat ke PN Jakarta Pusat gara-gara dianggap melakukan perbuatan melawan hukum

Jakarta,BantenTribun.id —Dinilai sarat persekongkolan vertikal dan    dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, serta PT Wijaya Karya Industri KSO digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Gugatan tersebut telah dicatat Kepaniteraan Perdata PN Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, dengan Registrasi Perkara Nomor 451/Pdt.G/2017/PN JKT PST.

Penggugat, Direktur PT Faustine Brantas Berkarya (FBB), Sahala Simatupang, yang diwakili Ganti Lumban Toruan, SH., MH —dari Kantor Hukum Lambok Lumban Gaol, Ganti Lumban Toruan, dan Partners yang beralamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara— selaku kuasa hukumnya, menyatakan, perkara ini dipicu adanya indikasi perbuatan melawan hukum pada proses lelang Proyek Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Paket 1 Jakarta Pusat dan Jakarta Utara senilai Rp 369,37 miliar yang didanai APBD DKI Jakarta tahun 2017.

Lelang kegiatan konstruksi yang dilakukan melalui metoda prakualifikasi itu dimenangi PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi dengan penawaran Rp 360,85 miliar, dan kontraknya telah ditandatangani antara tanggal 16-17 Maret 2017.

“Kami menemukan adanya berbagai penyimpangan dalam proses lelang itu, terutama pada tahap evaluasi kualifikasi dan penetapan pemenang. Dokumen lelangnya sendiri sudah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan terakhir dan turunannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Ganti Lumban Toruan kepada BantenTribun, di Jakarta, Rabu (30/8).

Di mata penggugat, para Pejabat Pelelangan pun sudah melakukan kelalaian dengan tidak menindaklanjuti sanggahan PT FBB dan membiarkan terjadinya persekongkolan vertikal.

“Para Pejabat Pelelangan telah berbuat lalai karena tidak menindaklanjuti sanggahan klien kami, dan seolah membiarkan terjadinya persekongkolan vertikal. Maka, gugatan kami pun ditujukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), BPPBJ DKI Jakarta sebagai pelaksana proses pelelangan, serta pemenang lelang, PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi, yang diduga kuat terlibat dalam praktik persekongkolan vertikal tersebut sehingga melahirkan kerugian bagi para peserta lelang lainnya,” kata Ganti Lumban Gaol.

Terkait sistem konsolidasi yang digunakan untuk melelang kegiatan rehab total bangunan sekolah itu, Ganti Lumban Gaol pun menyebutnya sebagai salah satu dasar gugatan mereka, karena dianggap telah ikut menjadi penyebab timbulnya sengketa hukum yang merugikan hak maupun kepentingan kliennya.

“Bentuk konsolidasi yang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan secara terpisah tentunya bertentangan dengan regulasi yang berlaku,” kata Ganti Lumban Gaol lagi.

Lewat gugatan itu, penggugat menuntut agar pengadilan memerintahkan para tergugat menghentikan dulu kegiatan Proyek Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Paket 1 Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sampai muncul keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Kami juga menuntut para tergugat untuk mengganti kerugian material dan imaterial klien kami secara tanggung renteng,” kata Ganti Lumban Gaol.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto, dan Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Indrastuty Rosari Okita, belum bisa dikonfirmasi terkait gugatan PT FBB yang diarahkan kepada mereka. (yuki.hr).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.