Tender Pasar Kenari: Satpam Diulang, Parkir Masuk Beauty Contest dan Tetap Lanjut

Manajer ULP dan Beauty Contest PD Pasar Jaya, Angie Muriani, dan jajarannya, saat memberikan keterangan pers di Kantor Pusat PD Pasar Jaya (Foto: Dok.Yhr )
Manajer ULP dan Beauty Contest PD Pasar Jaya, Angie Muriani, dan jajarannya, saat
memberikan keterangan pers di Kantor Pusat PD Pasar Jaya (Foto: Dok.Yhr )

Tender pengelolaan jasa keamanan dan perparkiran Pasar Kenari (Jakarta Pusat) yang memicu kontroversi karena mencantumkan persyaratan yang dianggap “aneh”, terus berjalan. Meski demikian, tender jasa satpam itu dinyatakan diulang, sedangkan perparkiran dianggap masuk beuty contest.

Jakarta,BantenTribun.id– — Tender pengelolaan jasa keamanan dan perparkiran Pasar Kenari (Jakarta Pusat) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Beauty Contest PD Pasar Jaya, yang memicu kontroversi karena mencantumkan persyaratan yang dianggap “aneh”, terus berjalan.

Bedanya, paket pengelolaan jasa keamanan dinyatakan diulang, meski jadwal pelaksanaannya belum ditetapkan. Sementara paket pengelolaan parkir masih berlanjut, dan memasuki tahap aanwijzing(penjelasan) soal teknis dan keuangan.

Hal itu disampaikan Manajer ULP dan Beauty Contest PD Pasar Jaya, Angie Muriani, saat memberikan keterangan pers kepada BantenTribun,  di Kantor Pusat PD Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

Soal informasi tender pengelolaan jasa keamanan Pasar Kenari di LPSE yang seolah masih terus berjalan, kami memang tidak bisa serta merta mengubahnya, karena harus menunggu dasar penetapannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, mengenai sistem LPSE kami yang sempat tidak bisa diakses, hal itu karena server-nya mengalami down. Tapi sekarang sudah normal kembali, dan informasi tentang lelang jasa keamanan Pasar Kenari sudah dicabut, menunggu penjadwalan ulang,” kata Angie

Muriani, yang didampingi dua anggota Pokja ULP dan Beauty Contest PD Pasar Jaya.

Terkait persyaratan yang dianggap diskriminatif karena cenderung membatasi peserta tender, Angie menyatakan, hal itu semata-mata bertujuan untuk mendapatkan pemenang yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang kini tengah melakukan kerjasama pengelolaan keamanan, kebersihan, perparkiran, dan Mekanikal Elektrikal dengan PD Pasar Jaya.

Bila syarat tersebut terkesan membingungkan atau kurang bisa dimengerti, kami akan melakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Yang jelas, secara umum, Dokumen Pengadaan atau Term of Reference (TOR) yang dibuat sudah sesuai dan berpedoman pada Peraturan Direksi PD Pasar Jaya,” kata Angie.

Seperti diketahui, pada tender-tender tersebut terdapat syarat yang mengharuskan setiap direktur dari perusahaan peserta membuat pernyataan di atas meterai bahwa mereka tidak sedang melakukan kerjasama bidang keamanan, kebersihan, perparkiran, dan mekanikal elektrikal di satu kawasan atau wilayah PD Pasar Jaya.

Syarat itu dianggap diskriminatif, karena seolah menjegal perusahaan-perusahaan yang sedang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya di bidang-bidang tersebut. Padahal tendernya berjenis lelang terbuka umum.

Simpang Siur

Sikap simpang siur ULP dan Beauty Contest PD Pasar Jaya muncul pada paket pengelolaan perparkiran. Dengan mencantumkan persyaratan serupa, namun kenyataannya dianggap berbeda.

Pada paket pengelolaan perparkiran, mereka juga “membatasi” peserta dengan pencantuman syarat tadi. Namun, pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang diundang untuk mengikuti evaluasi justru adalah mereka yang kini tengah melakukan kerjasama di bidang serupa dengan PD Pasar Jaya. Ada yang di wilayah Jakarta Timur, ada juga yang di Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Angie menyebutkan, paket pengelolaan perparkiran itu adalah beauty contest, bukan lelang.

Beauty contest sifatnya pemilihan mitra kerjasama. Proses yang kami jalankan sudah sesuai dengan Peraturan Direksi PD Pasar Jaya tentang beauty contest, yang juga menjelaskan bahwa beauty contest berbeda dengan lelang. Ini adalah metoda pemilihan mitra kerjasama,” kata Angie.

Menanggapi pernyataan Angie itu, Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, menyampaikan ketidakmengertiannya.

Ini bukan soal metoda beauty contest atau lelang. Ini masalah penyimpangan dari TOR atau Dokumen Pengadaannya. Disebutkan syarat larangan atau pembatasan bagi perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan kerjasama. Tapi, kenapa yang diundang evaluasi justru adalah perusahaan-perusahaan yang sedang bekerjasama?” kata Thomson Sirait kepada BantenTribun, Jumat (22/6/2018).

Menurut Thomson, pihaknya sudah mengingatkan ULP PD Pasar Jaya untuk hati-hati agar tidak melakukan blunder akibat terbelit aturan yang mereka buat sendiri.

Apakah karena ini beauty contest, bukan lelang, maka jadi boleh menyimpang dari TOR atau Dokumen Pengadaan?” kata Thomson.

Pihak LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sendiri, melalui Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, M. Aris Supriyanto, sudah mengingatkan, pedoman bagi peserta dan Pokja ULP dalam pengadaan —baik itu lelang ataupun beauty contest— adalah apa yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan.

Secara ringkas saja, pedoman bagi peserta dan Pokja ULP dalam pengadaan adalah apa yang tertuang dalam dokumen pengadaan,” kata Aris kepada BantenTribun, Kamis (7/6/2018).

Kontroversi “Beauty Contest”

Sejauh ini, pemahaman antara tender dengan beauty contest sendiri memang masih menjadi kontroversi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan, 80 persen permasalahan tender di Indonesia terkait dengan beauty contest. Banyaknya laporan serta kasus membuktikan bahwa memang tidak ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaan beauty contest dalam bisnis tender di Indonesia, sehingga menimbulkan dugaan adanya persekongkolan di dalamnya.

Menurut pihak KPPU, beauty contest merupakan bagian dari tender. Alasannya, asas-asas dalam tender sama dengan beauty contest.

Ada tiga prinsip dalam tender, yaitu transparansi, non-diskriminatif, serta efisiensi. Jadi, prinsip ini juga merupakan bagian dari beauty contest,” kata Komisioner KPPU, Anna Maria Tri Anggraini.

Acuan yang dipakai KPPU untuk menyatakan beauty contest masuk ke dalam tender adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menyatakan, tender meliputi lelang saham, penjualan barang, pemilihan mitra kerjasama, dan sebagainya.

Pengertian tender ini, lanjut Anna Maria, merupakan hasil dari perluasan pengertian “tender” yang dilakukan KPPU. Sesuai tugasnya dalam Pasal 36 huruf (f) UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memang berhak melakukan perluasan pengertian “tender”.

Pandangan KPPU itu didukung ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pande Radja Silalahi. Menurutnya,beauty contest merupakan bagian dari tender.

Hal ini menjadi kontroversi, karena ada sebagian pihak yang berpandangan berbeda. Antara lain, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nindyo Pramono. Menurutnya, beauty contesttidak termasuk ke dalam bagian dari tender, karena ia merupakanBusiness Judgement Rule.

Beauty contest adalah bentuk pemilihan mitra untuk mencaripartner kerjasama usaha (joint venture). Tidak bisa disamakan dengan pengertian tender sebagaimana diatur dalam UU Anti-Monopoli,” kata Nindyo Pramono.

Menurut Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, praktisi hukum yang juga dosen Business Law Binus, istilah beauty contest itu berasal dari kepustakaan hukum persaingan luar negeri, terutama yang menganut common law system. Dalam praktik bisnis di Indonesia,beauty contest dijadikan sebagai bagian dari Business Judgement Direction, yaitu pemilihan mitra untuk mendapatkan calon partnerusaha guna pengembangan suatu kegiatan bisnis atau proyek tertentu.

Secara umum, prinsip Business Judgement Rule ini dianut dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 UUPT menyatakan, Business Judgement Rule digunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan, keputusan, atau transaksi bisnis yang dilakukan,” kata Paulus.

Persoalannya sekarang, apakah metoda ini relevan untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan “plat merah”, yang —notabene— bertugas mengelola aset milik pemerintah, baik yang berskala lokal maupun nasional. Di sinilah letak kontroversinya. (yhr/kar).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.