Tanggul Kali Cipinang Longsor, 6 Rumah Di Kelurahan Cipinang Terancam Ambrol

106
Tanggul di RT 04 RW 10 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, longsor. Diduga kuat terdampak kegiatan pengerukan lumpur yang sebelumnya dilakukan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Foto: Jefri Marpaung – BantenTribun).*

Jakarta,BantenTribun.id — Sedikitnya 6 rumah warga  RT 04 RW 10 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, terancam ambrol. Musibah itu, menurut para warga, diduga akibat kinerja Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta saat melakukan pengerukan Sungai.

Warga, dibantu 5 orang petugas PPSU (Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) Kelurahan Cipinang,  terpaksa bergotong royong demi menangani tanggul yang longsor dan menyelamatkan 6 rumah yang terancam ambrol tersebut.

Informasi musibah longsor,  diketahui setelah salah seorang warga menghubungi BantenTribun pada saat kejadian, Selasa (3/10). Berdasarkan informasi tersebut, tim BantenTribun segera meluncur ke lokasi, guna memastikan kebenaran dari peristiwa itu.

“Ketika hujan lebat turun pada hari Minggu (1/10), air kali mulai naik. Pada hari Senin (2/10), air mulai menggerus tanggul, menyebabkan dindingnya retak-retak. Hari ini, Selasa (3/10), tanggul itu amblas, melahirkan longsor dan sedikitnya ada enam rumah yang terancam rubuh. Maka, warga di sini segera melakukan gotong royong untuk melakukan pencegahan sementara dan perbaikan darurat pada rumah-rumah,” kata Kanjiono, salah seorang warga yang rumahnya terancam rubuh, kepada BantenTribun.

Ia menduga, longsor itu akibat pekerjaan pengerukan lumpur kali yang dilakukan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Kanjiono mengaku sudah mengingatkan para petugas yang melakukan pekerjaan pengerukan tersebut.

“Sewaktu ada kegiatan pengerukan itu, saya sudah bilang kepada petugasnya supaya ngeruknya jangan terlalu dalam, karena kondisi tanggul sudah rusak. Tapi kata petugasnya gak apa-apa. Ya sudah, saya mau bilang apa lagi? Sebenarnya, menurut saya, kalau tanah yang dikeruk itu dibagi dua, sebagian di sisi sebelah sini dan sebagian lagi di seberangnya, pasti gak bakalan longsor, karena ada yang menahan tanggulnya. Dulu mah, sebelum dikeruk, gak pernah seperti ini,” kata Kanjiono.

Kekhawatiran Kanjiono, sebagaimana disampaikannya kepada petugas pengeruk lumpur kali tadi, ternyata memang terbukti. Tanggul longsor, akibat tergerus air dan tanpa pertahanan lagi, sekaligus mengancam rumah-rumah yang berada tepat di atasnya.

Para pemilik rumah di sekitar bantaran kali itu bersuara senada dengan Kanjiono. Mereka menyampaikan rasa takut dan kekhawatiran kalau rumahnya akan tergusur longsor saat hujan lebat kembali mengguyur.

“Kita semua khawatir, Mas. Takutnya, kalau hujan datang lagi, air di kali naik dan menggerus tanggul, rumah ini ikut hanyut tergusur longsor. Harapan saya, semoga pemerintah cepat bantu kita-kita inilah. Tadi sih pihak kelurahan sudah ke sini. Katanya, nanti mau dibuatkan laporan ke Jatibaru (kantor Dinas Teknis terkait –red) dan akan diperbaiki. Tapi, belum tahu nih kapan mau diperbaikinya,” kata Sumiati, yang juga salah satu pemilik rumah di bantaran kali RT 04 RW 10 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, kepada BantenTribun, Selasa (3/10).

BantenTribun menghubungi Kepala UPK Badan Air, Junjungan Sihombing, melalui telepon selulernya. Ia menyebutkan belum turun ke lokasi, bahkan belum mengetahui lokasi dari musibah longsor tersebut.

Begitu juga tanggapan operator Pengaduan Masyarakat Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, yang mengaku bernama Deni.

“Belum ada laporan sebelumnya, Pak. Baru ini laporan adanya peristiwa itu, dan untuk selanjutnya akan dimasukkan ke Qlue,” kata Deni.

Uniknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adjie, justru mengaku sudah mengetahui adanya peristiwa tersebut.

“Sedang dikoordinasikan dengan yang punya rumah. Tim Dinas (LH) juga sudah ke rumah tersebut,” kata Isnawa Adjie kepada BantenTribun, Selasa (3/10).

Sadar Diri

Kamis, 5 Oktober 2017, UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sepertinya sadar bahwa kejadian tersebut adalah buntut dari kegiatan pengerukan yang mereka lakukan. Maka, mereka menurunkan para petugas dan alat beratnya untuk memperbaiki tanggul dengan menggunakan lumpur hasil pengerukan sebelumnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, yang juga hadir menyaksikan perbaikan tanggul tersebut, menyatakan, fenomena ini membuktikan “pengakuan” dari pihak UPK Badan Air atas apa yang sudah dilakukannya.

“Perbaikan tanggul itu, sebenarnya, bukan tupoksi mereka. Itu tugasnya Dinas SDA, yang sebelumnya bernama PU Tata Air. Kenapa mereka yang kerjakan? Itu karena mereka mengakui sebagai penyebab timbulnya longsor,” kata Thomson Sirait kepada BantenTribun di lokasi, Kamis (5/10).

Soal kegiatan pengerukannya sendiri, Thomson Sirait menilai, itu cuma pekerjaan “akal-akalan” sebagai kedok agar proyek pengadaan alat berat di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memang bermanfaat dan ada kerjanya.

“Secara teknis, pola pengerjaan pengerukannya sendiri terlihat tidak terencana dengan matang. Lumpur hanya ditumpuk di pinggiran kali, bahkan digunakan untuk menyembunyikan sampah, tanpa diangkut dan dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Ketidakmatangan perencanaan dalam pola kerja pengerukan seperti itu sudah diakui pula oleh pihak Dinas SDA. Bahkan disebutnya berpotensi merusak lingkungan hidup. Akhirnya terbukti, tanggul longsor dan mengancam keselamatan rumah warga sekitar,” kata Thomson Sirait.

Pantauan BantenTribun, lumpur hasil pengerukan itu memang tak kunjung diangkut dan dibuang. Malah sekarang digunakan lagi untuk memperbaiki tanggul yang longsor.

“Kita tunggu saja, kalau besok-lusa turun hujan lagi, apakah lumpur-lumpur itu gak pada meleleh lagi ke kali? Apakah tanggul itu gak pada longsor lagi? Apakah badan kalinya gak pada didatangi lagi lelehan lumpur itu? Jadi, buat apa dikeruk kalau akhirnya disuruh pada merosot lagi ke kali? Biar ada kerjaan lagi? Biar alat beratnya kelihatan bermanfaat lagi? Hmmm… begitu, ya? Masuk akal juga…” kata Thomson Sirait, satir.

Maka, menurut Thomson, tidak ada salahnya juga kalau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saling berangkulan dan bekerjasama dengan para pawang hujan.

“Kalau mau kelihatan baik, suruhlah hujan jangan turun, supaya lumpur-lumpur itu gak pada merosot lagi ke badan kali. Tapi, kalau memang butuh kerjaan, suruhlah para pawang itu manggil hujan. Supaya lumpur pada masuk lagi ke kali, dan alat-alat berat mereka kembali bekerja melakukan pengerukan,” kata Thomson

Sejak awal, lanjut Thomson, pengadaan alat berat di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta itu sudah mengundang pertanyaan besar.

“Di satu sisi, masih banyak alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup yang pada nganggur, seolah kebingungan cari kerja. Contohnya peralatan mereka yang terparkir di daerah Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sisi lain, Dinas SDA, yang memiliki tupoksi untuk pengerukan lumpur, justru mengalami penolakan dari Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengadaan alat berat (dan pembebasan lahan) senilai total Rp 1,8 triliun,” kata Thomson Sirait lagi.

Kondisi Kali Sunter Mediros

Sementara itu, demi menjaga kebersihan Kali Sunter Mediros, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menugaskan 6 Pekerja Harian Lepas (PHL). Namun, kondisi Kali Sunter Mediros itu ternyata masih terlihat “berwarna” akibat hiasan sampah.

Secara total, UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengerahkan sekitar 100 PHL untuk bertugas di Kecamatan Pulo Gadung.

Pantauan wartawan BantenTribun di lapangan menunjukkan, masih cukup banyak sisi dari kali-kali di wilayah Kecamatan Pulo Gadung yang belum betul-betul bebas sampah.

Kondisi Kali Sunter Mediros pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017 (kiri), dan Senin, 9 Oktober 2017 (kanan). (Foto: Jefri Marpaung – BantenTribun).

Ironisnya, hasil pantauan wartawan tersebut justru disikapi secara negatif. Sumber BantenTribun di jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyampaikan adanya ancaman terhadap wartawan yang meliput kinerja maupun keberadaan alat-alat berat instansi tersebut.

“Kalau ada wartawan yang motret-motret alat berat kita, kalian tanam saja di situ kalau tidak ada izinnya, karena wartawan itu ada kode etiknya,” kata sumber BantenTribun tersebut, menirukan isi dari ancaman terhadap wartawan yang dilontarkan Pengawas PHL Kecamatan Pulo Gadung pada saat apel.

Belum diketahui secara pasti, apa maksud dan tujuan dari pernyataan bernada ancaman itu. Saat dimintai klarifikasinya, Pengawas PHL Kecamatan Pulo Gadung itu sama sekali tak memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

Ia malah mengaku tidak mengerti dengan maksud dari pertanyaan klarifikasi yang disampaikan BantenTribun.

“Saya tidak mengerti maksud pertanyaan Anda. Saya justru heran, kenapa hanya wilayah saya terus yang kalian soroti. Apa salah saya?” katanya, Senin (9/10), melalui pesan WhatsApp. (jefri./kar).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here