Swalayan Saruni Jaya Kembali Didemo, Front Mahasiswa Ajukan Dialog

Swalayan Saruni Jaya kembali didemo front mahasiswa pandeglang, Selasa(15/5). Pendemo meminta dibuka dialog dan mempertanyakan ijin amdal lalin, rekrutmen karyawan dan ijin perdagangan.(foto-aldo-BantenTribun)
Swalayan Saruni Jaya kembali didemo front mahasiswa pandeglang, Selasa(15/5). Pendemo meminta dibuka dialog dan mempertanyakan ijin amdal lalin, rekrutmen karyawan dan ijin perdagangan.(foto-aldo-BantenTribun)

Swalayan Saruni Jaya yang baru dibuka Rabu pekan lalu, kembali didemo Front Mahasiswa Pandeglang. Pendemo meminta dibuka dialog dengan pihak swalayan terkait Amdal Lalin, tehnis rekrutment karyawan, ijin perdagangan, serta kejelasan perijinan lainnya.

Pandeglang, BantenTribun.id – Swalayan Saruni Jaya  yang berdiri di Kampung Saruni Kecamatan Majasari Pandeglang,  kembali di demo Mahasiswa , Selasa(15/5).

Massa pendemo yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pandeglang, mempertanyakan kejelasan  izin pendirian Swalayan, amdal Lalu-lintas, ijin perdagangan dan tehnis rekrutment karyawan.

Dalam aksinya masa menilai masih banyak pelanggaran aturan pendirian Swalayan Saruni Jaya tersebut, meliputi amdal lalin, ijin perdagangan serta teknis rekrutmen tenaga kerja.

” Masih banyak kejanggalan soal ijin, kami meminta agar Bupati Pandeglang, DPRD dan DPMPTSP untuk meninjau ulang soal izin Swalayan Saruni Jaya  meliputi amdal lalin, izin perdagangan dan teknis rekrutmen tenaga kerja karena kami menilai masih banyak kejanggalan dalam proses penempelan izin tersebut,” terang Ahmad dalam orasinya.

Hal lain di suarakan Fahmi, pihaknya meminta agar pihak Swalayan Saruni Jaya bersedia untuk menemui masa aksi dan membuka dialog dengan perwakilan aksi.

“Kami meminta pihak pemilik Saruni Jaya  untuk menemui kami atau memberikan ruang untuk berdialog bersama perwakilan kami,”tegasnya.

Masa juga menegaskan apabila pihak pemilik Swalayan Saruni Jaya tidak mau menemui dan berdialog bersama perwakilan masa, pihaknya akan merangsek masuk menemui pihak pemilik Swalayan Saruni Jaya,”tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang, Dasep Kustiwa, membenarkan jika sampai hari ini pihak Swalayan Saruni Jaya belum melaporkan kepada Disnaker Pandeglang terkait penggunaan tenaga kerja.

Dasep juga mengingatkan pihak swalayan Saruni agar segera melaporkan penggunaan tenaga kerja tersebut. Hal ini, masih kata Dasep, sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku bagi perusahaan yang sudah berjalan.

Selain itu menurutnya, pihak Disnakertran juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pasti terlibat jika sewaktu-waktu terjadi konflik terkait karyawan. Sedangkan masalah pengawasan dan penindakan, menjadi kewenangan Disnaker Provinsi Banten.

Terkait asal tenaga kerja yang direkrut Swalayan Saruni Jaya, Dasep belum bisa memastikan apakah dari tenaga lokal Pandeglang atau dari luar, karena menurutnya belum ada laporan dari pihak swalayan tersebut.

“Untuk besaran UMK Kabupaten Pandeglang, ya sesuai ketepan dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten yang sudah dikeluarkan,” kata Dasep kepada BantenTribun, lewat telephon, Selasa(15/5).

Dalam   SK Gubernur Banten nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017, Besaran UMK tahun 2018  untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp2.353.549.

Hingga berita ini diturunkan, Manager Operasional Swalayan Saruni Jaya, Agus Sofyan, belum memberikan jawaban saat dihubungi via telepon.  (Aldo/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here