Soal Revitalisasi Banten Lama, Pemprov Banten Tak Perlu Izin dari Ormas Kesultanan

Revitalisasi Banten Lama (foto-Nur- BantenTribun)

Revitalisasi Banten Lama (foto-Nur- BantenTribun) 

Soal Revitalisasi Banten Lama, Forum Dzurriyat Kesultanan Banten menyatakan tidak diperlukan ijin dari ormas Kesultanan Banten.

Serang,BantenTribun.id– Forum Dzurriyat Kesultanan Banten mempertanyakan dasar hukum kepada pihak yang menyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Revitalisasi di Kawasan Keraton Kesultanan Banten Pemerintahan Provinsi Banten tidak meminta izin kepada Kesultanan Banten.

” Instusi Kesultanan Banten itu sudah tidak ada lagi, jika ada pihak yang mengatakan Kesultanan Banten sudah sah berdiri dan berbadan hukum maka itu adalah organisasi masyarakat, bukan Institusi Kerajaan,”  kata Sekjend Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten dan Ketua Badan Advokasi Kesultanan Banten Tb.Amrie Wardhana,,Kamis, (11/10)

Menurutnya, Pemprov tidak perlu meminta izin kepada ormas seperti itu, karena tidak ada dasar hukumnya dalam melaksanakan revitalisasi atau penataan di Kawasan Kesultanan Banten.

” Kesultanan Banten sudah terhapus sejak tahun 1808. Jadi Kesultanan Banten yg di buat oleh Bambang Wisanggeni itu adalah organisasi masyarakat, bukan institusi kesultanan pada masa dulu. Oleh karena itu  tidak Perlu Pemprov meminta izin karena dia bukan Sultan Banten,” tegasnya.

Amrie menerangkan bahwa, pengakuan Bambang Wisanggeni sebagai sultan Banten Ke 18 sudah di batalkan oleh Pengadilan Agama Serang dan di kuatkan oleh Pengadilan tinggi Agama Serang.

” Saat ini BW lagi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena tidak terima  putusan tersebut.” terangnya.

Amrie menyatakan, bahwa langkah yg di lakukan oleh Pemprov Banten dalam melaksanakan Revitalisasi sudah benar dengan melakukan kordinasi dan pendampingan dari pihak cagar budaya, agar situs purbakala yang terdapat di kawasan tersebut tidak terganggu atau hancur karena revitalisasi yang sedang di kerjakan saat ini.

” Seharusnya sebagai masyarakat Banten merasa bersyukur dan bangga atas revitalisasi yang  di lakukan oleh Pemprov Banten, bukan malah membikin opini yang tidak berdasar,” tandasnya.

Dalam waktu dekat ini, tambah Amrie, tim Advokasi Kesultanan Banten akan membentuk Tim Investigasi untuk menelusuri bagaimana tanah milik Kesultanan bisa di jadikan sertifikat.

” Intinya, kami dari Dzurriyat Kesultanan Banten akan tetap mendukung penuh Pemprov Banten dalam melaksanakan revitlisasi di Kawasan Keraton Kesultanan Banten.  Jangan mendengar pihak yang hanya bisa komentar tetapi tidak didasari dengan dasar hukum.”imbuhnya. (Fz/kar)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.