SMA YPP Pandeglang, Berjibaku Dengan Lapak Kuliner

210
Lapak kuliner di SMA YPP Pandeglang
Lapak kuliner di SMA YPP Pandeglang(foto-BantenTribun)

Sekolah ini hanya memiliki segelintir siswa saja. Siswa kebanyakan berasal dari kalangan “elit” alias ekonomi sulit. Demi menjaga kelangsungan hidupnya, lahan sempit depan sekolah terpaksa dibangun lapak kuliner untuk disewakan. Pihak Yayasan disarankan meruislagh asset dan hijrah membangun sekolah di daerah pingiran dengan peningkatan mutu dan fasilitas.

Pandeglang,BantenTribun.id – Sejak dikibarkan tahun 1979, Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta dibawah bendera Yayasan Pendidikan Pandeglang (YPP) ini terus” berjibaku” menjaga kelangsungan hidupnya sebagai lembaga pendidikan.

Memiliki lahan seluas 1800 meterpersegi dan 9 ruang kelas, berada dilokasi strategis, serta bangunan mushala anyar dari hibah kerajaan Saudi, ternyata tetap tidak mampu menarik siswa untuk belajar di sekolah ini.

Demi melanggengkan proses KBM, sekolah yang berlokasi di jalan Bank Banten atau depan kantor Kesbangpol dan berada di tengah kota Pandeglang itu, terpaksa menyulap lahan depan sekolahnya menjadi “lapak kuliner” untuk disewakan.

Lapak kuliner yang dibangun, memang terlihat sangat rapat dengan jendela ruang kelas. Harga sewa Lapak seukuran sekitar 2 x 3 meter itu, dibandrol sebesar Rp4juta pertahun. Upaya ini dilakukan sebagai terobosan agar bisa  membayar honor guru dan biaya operasional sekolah lainnya.

“Harga sewanya empat juta rupiah setahun,” kata Rudi, pedagang Ketoprak, yang menyewa lapak itu.

Pembangunan 8 unit lapak tadi, memang mendapat tanggapan minor dari kalangan luar. Sekolah ini dinilai komersil dan mengabaikan aspek keindahan lingkungan dan kenyamanan belajar.

Kepala Sekolah SMA YPP, M.Enoh Faizal, tidak menampik tudingan itu.

“Kami harus mengakui jika sekolah ini seperti hidup segan mati tak mau. Namun kami juga harus tetap eksis menjaga kelangsungan belajar mengajar ini. Apalagi siswa disini banyak berasal dari kalangan ekonomi bawah,” kata Enoh Faizal, kepada BantenTribun di kantornya, Senin(6/11).

Saat ini, jumlah siswa yang tercatat di sekolah ini sebanyak 44 murid. Jumlah itu terbagi dari kelas 1 hingga kelas 3. Jumlah sebanyak itu, tidak termasuk kelas jauh yang dimiliki. Jurusan yang dibuka disekolah ini hanya jurusan IPS.

“Jumlah siswa untuk kelas 3 hanya 4 orang. Tahun 2013 lalu, kami malah  pernah tidak mendapat siswa,” jelas Enoh.

Berbagai upaya yang dicoba dilakukan pihak sekolah untuk mendatangkan siswa, kata Enoh, belum membuahkan hasil. Kelas jauh yang dibuka sekolah ini, yakni di Kelurahan Juhut dan Tanjung Lesung, malah memiliki jumlah  siswa lebih banyak.

“Pihak Yayasan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus sekolah untuk mengelola dan memajukan bagaimanapun caranya,” imbuh Enoh.

Belajar di sekolah ini,  siswa memang tidak dikenakan biaya pendidikan bulanan ataupun  Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) tahunan. Pihak sekolah hanya mengandalkan bantuan dana BOS pusat sebesar Rp 2,4 juta persiswa pertahun.

Karena minimnya siswa, tak mengheran jika honor guru di sekolah ini hanya dibayar Rp 5.000,- perjam-nya. Langkah pembangunan lapak kios kuliner tadi, menurut Enoh, sebagai salah satu cara untuk menjaga kelangsungan hidup sekolah itu.

Secara fisik, SMA YPP sekarang ini sedang berupaya menata bangunannya. Rehab 4 ruang kelas dengan biaya sebesar Rp200 juta, bantuan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah dilaksanakan.

Pekerja terlihat sedang membersihkan puing di lahan rehab kelas
Pekerja terlihat sedang membersihkan puing di lahan rehab kelas(foto-BantenTribun)

Dengan penataan itu, Enoh berharap di tahun ajaran 2018 nanti, sekolahnya bisa menarik siswa dengan jumlah lebih banyak.

Management Pengelolaan Dinilai Jadi Penyebabnya

Langkah Enoh Faizal  dalam menggenjot dan menata penampilan fisik lingkungan sekolah, dinilai tetap tidak akan membuahkan hasil dalam menarik jumlah siswa. Kegagalan sekolah dalam menjaring siswa, lebih disebabkan karena buruknya management sekolah.

“Kalau saya melihat minimnya siswa yang sudah berlangsung lama, justru akibat kurang bagusnya management,” kata Juhaedi, praktisi pendidikan saat dimintai tanggapannya, pada kesempatan berbeda, kepada Banten Tribun.

Pendapat senada juga disampaikan Widiyatmoko, dosen Fakultas Pertanian Unma Pandeglang. Menurut Widi, selain masalah management, pihak yayasan tidak bisa lepas tangan begitu saja dan menyerahkan kepada pengelola sekolah.

“Yayasan harus turun membantu pembiayaan. Bagaimana mungkin bisa menarik siswa jika mutu KBM-nya rendah,” ungkap Widiyatmoko, kepada BantenTribun, Senin(6/11).

Widiyatmoko memprediksi sekolah ini akan terus berkutat dengan masalah minimnya siswa. Apalagi, masih kata Widi, tahun ajaran depan, Pemprov Banten mengucurkan BOS daerah dan dengan tegas menghapus dan melarang pungutan di sekolah negeri.

“Itu artinya, pembebasan biaya SPP ataupun DSP di sekolah negeri, juga akan dinikmati siswa, tidak hanya di SMA YPP,” ujarnya.

Disarankan Pindah Lokasi

Menurut Widiyatmoko,  dari pada pihak sekolah selalu terjebak dengan urusan tidak “kebagian murid”, ia justru menyarankan agar pihak yayasan atau sekolah ini menepi ataua  hijrah dengan membangun sekolah di lokasi pingiran.

“Jual saja assetnya atau ruislagh dan bangun sekolah baru ditempat lain dengan fasilitas dan meningkatkan mutunya,” kata Widi.

Menanggapi wacana hijrah ini, Kepala SMA YPP, Enoh Junaedi, mengatakan keputusan untuk itu ada ditangan yayasan.

“Pemikiran untuk hijrah itu memang pernah ada, tapi semuanya tergantung yayasan,” ujar Enoh.*(kar)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here