Serikat Pegawai PD Pasar Jaya Segera “Serbu” Balaikota dan DPRD DKI Jakarta Akibat Mediasi Buntu

165
Ketua Serikat Pegawai PD Pasar Jaya, Kasman Panjaitan (insert kiri atas) dan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pusat PD Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat (Foto: Jefri Marpaung-BantenTribun)

Jakarta,BantenTribun.id — Upaya mediasi menemui jalan buntu, Serikat Pegawai PD Pasar Jaya (SPPDPJ) berencana segera “menyerbu” Balaikota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/9) mendatang karena upaya mediasi menemui jalan buntu. Mereka akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan 8 tuntutannya, terutama pembatalan SK Direksi PD Pasar Jaya terkait pengangkatan 15 tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan struktural, yang dianggapnya melanggar peraturan perusahaan dan mengandung sejumlah unsur nepotisme.

BACA JUGA: Serikat Pegawai Ancam Pidanakan Dirut PD Pasar Jaya

SPPDPJ telah mengirim surat bernomor 24/SPPDPJ/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 kepada Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat, yang berisi rencana aksi berikut 8 tuntutannya terhadap jajaran Direksi PD Pasar Jaya.

Selain di Kantor Gubernur, para anggota SPPDPJ yang kini tercatat berjumlah sekitar 650 orang itu pun akan menyampaikan aspirasinya dengan berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka berharap para wakil rakyat itu bersedia menerimanya dan mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu meluruskan kembali segala hal yang “bengkok” di lingkungan PD Pasar Jaya.

Sejumlah pihak, termasuk Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mukhtar Pakpahan, menyampaikan dukungan moralnya terhadap perjuangan para aktivis SPPDPJ tersebut.

“DPP SBSI siap mendukung dan membantu perjuangan teman-teman di SPPDPJ. Karena, dalam penilaian kami, isu utama yang melatarbelakangi perjuangan mereka itu adalah masalah ketenagakerjaan,” kata Mukhtar Pakpahan kepada BantenTribun, Senin (11/9).

Sebelumnya, tepatnya Rabu (2/8), sekitar 500 anggota SPPDPJ menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pusat PD Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat.

Mediasi Buntu

Upaya mediasi antara Direksi PD Pasar Jaya dengan SPPDPJ sudah beberapa kali dilakukan, termasuk yang terakhir di Ruangan Fatahillah Pusdiklat PD Pasar Jaya, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Selasa (12/9). Namun semuanya menemui jalan buntu. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.

Pada perundingan bipartit terakhir di Pusdiklat PD Pasar Jaya itu, sama sekali tidak didapatkan titik temu untuk menyelesaikan 8 tuntutan SPPDPJ.

Secara keseluruhan, 8 tuntutan SPPDPJ itu adalah: (1) menolak tenaga profesional karena tidak sesuai persyaratan peraturan; (2) cabut atau batalkan SK Dirut atas pengangkatan tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan berhentikan 15 orang tenaga profesional yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap karena melanggar aturan; (3) penggabungan gaji pokok dan tunjangan kinerja para pegawai tingkat staf tanpa membedakan masa kerja; (4) naikkan pangkat golongan pegawai PD Pasar Jaya yang sudah di waktunya sesuai peraturan; (5) buatkan daftar gaji setiap bulannya agar transparan; (6) hapus tunjangan pajak Pph-21; (7) berlakukan pangkat minimal memangku jabatan sesuai aturan; serta (8) audit keuangan PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2016 & 2017 oleh inspektorat.

Kuasa hukum SPPDPJ —Sabar Simanjuntak,  Andar Sidabalok,  dan Johannes Sidabalok, — menegaskan, ke-8 tuntutan itu bersifat absolut, tidak bisa ditawar-tawar, karena memiliki keterkaitan satu sama lain.

“Semua tuntutan itu memiliki hubungan sebab-akibat yang erat. Pilihannya hanya dua: dipenuhi semuanya, atau tidak disepakati semuanya yang berarti berlanjut ke proses hukum,” kata Sabar Simanjuntak kepada BantenTribun di Pusdiklat PD Pasar Jaya, Selasa (12/9), usai acara perundingan bipartit yang kembali deadlock.

Apalagi, lanjut Sabar Simanjuntak, dalam perkara ini terdapat beberapa hal yang mengandung unsur tindak pidana, seperti indikasi nepotisme —baik kekerabatan secara horisontal maupun vertikal— di antara beberapa tenaga profesional yang diangkat menjadi pegawai tetap itu dengan jajaran Direksi PD Pasar Jaya.

Pada pertemuan itu, tidak ada satu pun jajaran Direksi PD Pasar Jaya yang hadir. Mereka hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya, Muchlis B. Shihab, didampingi sejumlah staf dari Manajemen Legal PD Pasar Jaya yang dinamai Tim Mediasi.

Ujud Loyalitas

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua SPPDPJ, Kasman Panjaitan, menyatakan, perjuangan para pegawai yang tergabung di dalam SPPDPJ ini murni merupakan ujud dari loyalitas mereka terhadap PD Pasar Jaya.

“Sungguh keliru kalau ada yang menganggap kami sebagai penyakit atau perongrong PD Pasar Jaya. Kami justru ingin menyelamatkan PD Pasar Jaya yang sudah sekian lama menjadi tempat pengabdian kami kepada DKI Jakarta. Direksi yang mengangkat para tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan struktural itulah yang justru menyimpang dari peraturan, tidak mengindahkan persyaratan wajib kepangkatan minimal untuk jabatan manajer, dan belum teruji loyalitasnya terhadap PD Pasar Jaya. Kami ingin menyelamatkan PD Pasar Jaya dari berbagai kesalahan penerapan aturan, dari para perongrong aset PD Pasar Jaya, dan dari tangan-tangan yang belum teruji loyalitasnya,” kata Kasman Panjaitan.

Ia mencontohkan, Direksi mengeluarkan kebijakan menggabungkan tunjangan kinerja menjadi gaji pokok. Alasannya, demi mendongkrak nilai pesangon para pegawai yang pensiun. Tapi, ternyata, kebijakan itu hanya berlaku bagi pegawai setingkat manajer dan asisten manajer.

“Setahu kami, tunjangan kinerja tidak bisa menjadi gaji pokok, karena —antara lain— nomenklatur-nya saja sudah jelas berbeda. Namun, kalau Direksi menganggap kebijakannya itu sudah benar, kenapa tidak diberlakukan kepada seluruh pegawai? Maka, kami menuntutnya untuk memberlakukan kebijakan itu kepada semua pegawai PD Pasar Jaya, tanpa terkecuali,” kata Kasman.

Semula, lanjut Kasman, berdasarkan Surat Nomor 2372/073.526 tanggal 20 Juni 2017 kepada SPPDPJ, Direksi menyetujui kebijakan penggabungan bagi seluruh staf tersebut, dan berharap bisa merealisasikannya mulai Juli 2017.

“Namun, entah kenapa, tanpa bermusyawarah dengan kami, tiba-tiba Direksi menerbitkan surat edaran, yang menyatakan bahwa kebijakan penggabungan itu hanya diberlakukan kepada pegawai PD Pasar Jaya yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Luar biasa, memang! Kebijakan PD Pasar Jaya sebagai sebuah BUMD bisa diacak-acak sebagaimana layaknya menjalankan perusahaan keluarga,” kata Kasman.

Iming-iming Berbau Intimidasi

Menurut Kasman, saat ini anggota SPPDPJ sudah mencapai sekitar 650 orang, yang berarti hampir 65% dari jumlah total pegawai PD Pasar Jaya. Namun, ia tak memungkiri adanya berbagai tindakan intimidasi “super-halus”, termasuk iming-iming kenaikan jabatan, terhadap para aktivis SPPDPJ tersebut.

“Tak sedikit aktivis SPPDPJ yang diiming-imingi kenaikan pangkat asal mau melepaskan diri dari SPPDPJ. Manuver-manuver semacam itu sudah cukup bagi kami untuk menyimpulkan bahwa SPPDPJ rupanya sudah dianggap penyakit atau musuh bagi jajaran Direksi PD Pasar Jaya. Padahal, baik secara formal maupun informal, keberadaan SPPDPJ itu seharusnya ditetapkan sebagai mitra yang sama-sama memiliki misi untuk membuat PD Pasar Jaya menjadi lebih baik dan terbebas dari pelanggaran, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan,” kata Kasman, yang —secara struktural— menduduki salah satu jabatan manajer di PD Pasar Jaya.

Namun, sejauh ini, Kasman melihat komitmen para aktivis SPPDPJ terhadap perjuangan masih tetap solid, tak tergoyahkan.

“Saya, secara pribadi, tentunya harus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap komitmen rekan-rekan aktivis SPPDPJ. Hal itu semata-mata karena mereka memang memiliki loyalitas terhadap institusi PD Pasar Jaya, memiliki kepedulian terhadap masa depan BUMD ini, bukan kepada SPPDPJ-nya,” kata Kasman.

Belum Memuaskan

Dihubungi terpisah, Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya, Ramses Butar Butar, menyatakan, persoalan antara pihak manajemen dengan SPPDPJ tersebut sampai saat ini masih terus berproses melalui perundingan tripartit bersama Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

“Pada prinsipnya, pihak manajemen sudah memenuhi sebagian besar tuntutan (SPPDPJ) itu di bulan Juli, kecuali (untuk) satu tuntutan yang sifatnya memang harus melibatkan pihak ketiga,” kata Ramses Butar Butar kepada BantenTribun, Selasa (12/9).

Pernyataan Ramses Butar Butar itu dibenarkan Manajer Umum PD Pasar Jaya, M. Fahri, yang mendapat disposisi untuk berbicara atas nama Direksi.

“Dalam pandangan pihak manajemen, tuntutan-tuntutan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Tapi, mungkin, karena belum memenuhi rasa kepuasan pihak SPPDPJ, maka mereka tidak menyepakatinya,” kata Fahri kepada BantenTribun, Rabu (13/9), di ruang kerjanya.

Terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan tenaga profesional, Fahri menjelaskan, proses recruitment untuk mengisi posisi-posisi di PD Pasar Jaya dilakukan secara terbuka melalui tahap announcement (pengumuman) dan assesment (penilaian).

“Bahkan, kami mengutamakan dulu sumberdaya internal. Kalau memang sudah tidak ada sumberdaya internal yang memenuhi kualifikasi, baru kami melakukan proses recruitment secara terbuka bagi masyarakat umum,” kata Fahri, yang didampingi Manajer Bidang Humas PD Pasar Jaya, Amanda Gita Dinanjar.

Soal tuduhan pelanggaran regulasi pada proses pengangkatan tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan struktural, Fahri menyebutnya semata-mata akibat perbedaan persepsi dalam membaca dan memahami peraturan.

“Pihak SPPDPJ dan manajemen PD Pasar Jaya memiliki persepsi yang berbeda terhadap regulasi yang ada. Maka, untuk menjembataninya, kita membutuhkan perundingan tripartit dengan melibatkan Disnaker sebagai pihak yang membidangi masalah regulasi ketenagakerjaan,” kata Fahri.

Terlepas dari semua perbedaan pandangan itu, Fahri menilai “konflik” ini sebenarnya ibarat perselisihan antara bapak dan anak, sehingga penyelesaiannya pun tidak perlu dilakukan ke tingkat yang terlalu jauh.

“Pihak manajemen akan selalu terbuka dan melakukan segala upaya untuk proses mediasi. Sampai kapan pun kami akan selalu terbuka untuk mediasi. Karena, untuk perselisihan internal seperti ini, kami sama sekali tidak berharap bentuk penyelesaiannya harus dilakukan ke tingkat yang terlalu jauh. Ini kan ibarat perselisihan antara bapak dan anak,” kata Fahri, tanpa merinci siapa yang bapak dan siapa yang anak, mana yang tua dan mana yang muda, ataupun siapa yang senior dan siapa yang junior.

Ia pun menyangkal adanya manuver-manuver intimidatif terhadap para aktivis SPPDPJ. Malah, menurut Fahri, stafnya sendiri ada yang menjadi aktivis SPPDPJ. Tapi, ia memperlakukannya sama saja sebagaimana terhadap semua pegawai PD Pasar Jaya.

“Kami, di setiap bidang, memiliki target-target yang harus dicapai. Kalau kami melakukan intimidasi terhadap pegawai-pegawai yang aktif di SPPDPJ, bukankah itu sama saja dengan melemahkan kinerja sekaligus mengambil risiko tidak tercapainya target-target yang telah ditentukan tadi?” kata Fahri.

Sementara itu, saat dimintai tanggapannya, pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Tb. Barkah Maulana, hanya melontarkan jawaban singkat.

“PD Pasar Jaya sedang bermasalah. Itu saja,” kata Barkah Maulana, lewat pesan WhatsApp-nya kepada Redaksi BantenTribun, Rabu (13/9) malam. (jefri fm/yuki hr).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here