Serikat Pegawai Ancam Pidanakan: Dirut PD Pasar Jaya Dituding Salahgunakan Wewenang Berbau Nepotis

338
Suasana pertemuan bipartit, Serikat Pegawai PD Pasar Jaya. Foto Dok. (SPPDPJ) dan Direksi PD Pasar Jaya, akhir Agustus 2017

Jakarta,BantenTribun.id – Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, dituduh telah melakukan tindakan  penyalahgunaan kewenangan berbau nepotisme. Serikat Pegawai PD Pasar Jaya (SPPDPJ), melalui kuasa hukumnya,  Andar Sidabalok,  lalu mengancam akan mempidanakan Direktur Utama dari salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Hal itu disampaikan dalam Surat Somasi Kedua dan Terakhir, Nomor 197/AS-SOM/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017, yang dilayangkan Kantor Hukum Andar Sidabalok, SH & Partners kepada Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, menindaklanjuti pertemuan bipartit yang tidak melahirkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

“Pengangkatan (15 orang) tenaga profesional (menjadi pegawai tetap), yang sebagian di antaranya telah berusia senja, patut diduga adalah upaya nepotisme yang dilakukan oleh Direksi PD Pasar Jaya dengan mengesampingkan hak-hak karyawan yang telah berbakti, berkarir, dan mengabdi belasan hingga puluhan tahun,” kata Andar Sidabalok, Managing Partners yang bertindak untuk dan atas nama SPPDPJ, kepada BantenTribun, di kantornya, Graha A&S, Jalan Sunan Sedayu Nomor 18, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (11/9).

Menurut Andar Sidabalok, berdasarkan Bab III Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 64 Tahun 2015 yang mengatur tentang ketentuan pegawai, tenaga profesional masuk dalam kategori tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan kebutuhan.

“Dengan kata lain, selama berlangsungnya perjanjian kontrak, yang bersangkutan bukanlah calon pegawai PD Pasar Jaya. Maka, kalau kemudian para tenaga profesional itu diangkat menjadi pegawai tetap, bahkan menduduki jabatan-jabatan struktural, hal tersebut patut diduga merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan dari Direksi PD Pasar Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan,” kata Andar Sidabalok, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Timur.

Sejak Desember 2016 hingga Maret 2017, lanjut Andar, Dirut PD Pasar Jaya telah mengeluarkan tiga buah SK (Surat Keputusan) —Nomor 300/2016 tanggal 6 Desember 2016, Nomor 335/2016 tanggal 30 Desember 2016, dan Nomor 101/2017 tanggal 29 Maret 2017— untuk pengangkatan 15 orang tenaga profesional menjadi pegawai tetap.

Ke-15 orang tersebut masing-masing bernama Fauzan, Budi Santoso, Anggie Muriani, Emir Faisal Tuasikal, Indah Kurniasari, Iin Nilawati, Deden Oskara, Andriyanno, Lasma Saragih, Apilla Nugraheni, Aji Bangkit Nugroho, Renica Melani, Fitri Aryani, Agung Prianto, dan Serefina Febriyanti Sinaga.

SPPDPJ, melalui kuasa hukumnya, menuntut pembatalan dan pencabutan SK yang tidak sesuai dengan Peraturan PD Pasar Jaya itu, sekaligus memberhentikan status ke-15 nama tadi sebagai pegawai tetap di BUMD tersebut.

“Dalam pandangan kami, tindakan atau kebijakan Direksi PD Pasar Jaya memasukkan 15 orang tenaga kerja profesional dan mengangkatnya menjadi pegawai tetap yang tidak sesuai dengan prosedur itu merupakan upaya untuk menghancurkan, bahkan mematikan, karir para karyawan yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Maka, bila Direksi PD Pasar Jaya tidak memenuhi tuntutan SPPDPJ tadi, kami akan melakukan upaya hukum, baik secara pidana maupun perdata,” kata Andar Sidabalok lagi.

Sebelumnya, tambah Andar Sidabalok, pihak Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta menyarankan dilakukan pertemuan bipartit antara SPPDPJ dengan Direksi PD Pasar Jaya. Namun, pertemuan yang digelar akhir Agustus 2017 itu ternyata sama sekali tidak melahirkan kesepakatan.

“Ada sudut pandang yang tak kunjung klop dalam pertemuan tersebut. Antara cita-cita berbasis kinerja dengan regulasi adalah dua hal berbeda yang harus diselaraskan. Keinginan PD Pasar Jaya meningkatkan kinerja berbasis profesionalisme harus dilakukan tanpa menabrak regulasi. Yang kami persoalkan di sini bukanlah menentang cita-cita tersebut, melainkan proses pencapaiannya yang dilakukan secara menabrak regulasi,” kata Andar Sidabalok.

Dihubungi terpisah, Ketua SPPDPJ, Kasman Panjaitan, menyatakan, akan terus menuntut hadirnya keadilan melalui berbagai upaya yang sah dan dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan di negeri ini.

“Kami menyurati Gubernur, dan akan menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta. Karena, sampai saat ini, sama sekali belum ada niat baik yang diperlihatkan pihak manajemen PD Pasar Jaya. Soal upaya hukum, kami sudah serahkan semuanya kepada pihak lawyer,” kata Kasman Panjaitan kepada BantenTribun.

Pada pemberitaan sebelumnya, disebutkan sekitar 500 pegawai yang tergabung dalam SPPDPJ menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pusat PD Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/8). Mereka menyampaikan 8 tuntutan, terutama pencabutan SK pengangkatan tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan-jabatan struktural.

Sementara itu, Dirut PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, menyampaikan, ia sebenarnya sudah menjawab somasi yang pertama, dan diterima pihak kuasa hukum SPPDPJ.

“Kami sebenarnya sudah menjawab somasi pertama, dan sudah diterima pihak lawyer sana. Prinsipnya, kita sudah jelaskan hal-hal yang dirasa perlu dalam (pertemuan) bipartit,” kata Arief Nasrudin kepada BantenTribun, Senin (11/9).

Ia menambahkan, saat ini, PD Pasar Jaya juga sedang terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

“Maaf, Mas. Saya sedang mengikuti Rapat Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Penjelasan selanjutnya, coba hubungi Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya,” kata Arief Nasrudin lagi.

Belum ada penjelasan dari Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya, Ramses Butar Butar, hingga berita ini ditayangkan. *(yukie.hr).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here