Sadar Sistem Pengawasan Intern OPD Lemah, Inspektorat Pandeglang Lakukan Hal Ini

Iis Iskandar Inspektur Insepktorat Pandeglang
Iis Iskandar Inspektur Insepktorat Pandeglang

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Inspektorat Pandeglang dalam meningkatkan kualitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah ditiap-tiap OPD binaannya.

Pandeglang, BantenTribun.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberi penghargaan prestisius bagi Kabupaten Pandeglang dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tata kelola dan transparansi keuangan.

Penghargaan itu bak kado manis di bulan Ramadhan, pasalnya ini bukan yang pertama. Tahun lalu Kabupaten yang dipimpin Irna Narulita juga mendapat opini yang sama, dengan kata lain, kinerja yang sudah dianggap baik masih bisa dipertahankan.

Hanya saja – seperti disampaikan BPK – Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Pandeglang juga beberapa Kabupaten / Kota lain di Provinsi Banten masih memiliki banyak kelemahan, sebut saja soal mutasi barang persediaan, kepatuhan terhadap sistem akuntansi dan pelaporannya serta optimalisasi pendapatan daerah.

Baca: SPIP Masih Lemah, BPK Beri WTP untuk Provinsi dan 8 Kabupaten di Banten

Senada dengan BPK, Iis Iskandar selaku Inspektur Inspektorat Pandeglang mengakui bila SPIP di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) binaannya masih memiliki banyak kelemahan.

Meski begitu, Ia dan jajarannya terutama mereka yang memiliki Jabatan Fungsional Auditor secara simultan terus memberikan pembinaan, pendampingan dan pengawasan.

Jumlah auditor kami masih sangat terbatas, termasuk penganggarannya. Namun itu tak menjadi alasan. Selaku pembina SPIP untuk semua OPD di Pandeglang kami akan terus berupaya keras melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan.” Ungkap Iskandar.

Sosok yang sempat menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) II bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menambahkan, bila prinisip kerja lembaganya dalam membina OPD di Pandeglang tak lepas dari PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan serta kegiatan pendampingan. Hal tersebut agar setiap OPD dalam melakukan kegiatan memiliki landasan dan tatanan yang baik sehingga terhindar dari bahaya tatakelola yang salah,” tambahnya.

Selanjutnya ketika disinggung soal kualitas analisis resiko sebagai bagian dari SPIP dan juga kerap di dengungan oleh Inspektorat, Iskandar mengaku bila ia dan tim terus memperbaiki hal itu.

“Kami sudah melakukan pengawasan berbasis resiko, di tiap OPD kami lakukan pengawasan namanya analisis berbasis resiko, sebagai contoh di OPD A ada berapa resiko, resiko apa yang lebih tinggi, disitulah Inspektorat Pandeglang melakukan pergerakan dan kemudian memberi warning serta melakukan pembinaan, kami lakukan audit berbasis resiko,” Ungkap Iskandar.

Menurut Iskandar, permasalah utama yang dihadapi dalam memperbaiki kuliatas SPIP dan tata kelola keuangan pemerintah di Pandeglang adalah masih lemahnya tingkat pemahaman auditi pada objek pemeriksaan (obrik).

Oleh karenanya ia dan tim dari Inspektorat Pandeglang terus menyuarakan dan mensosialisasikan agar mereka paham, utamanya apa yang di maksud audit kinerja berbasis resiko.

Dalam hal ini permasalahan-permasalahan yang sering muncul yaitu yang berkaitan dengan administrasi karena ketidak famaman dan ketidak tertiban gejala fisik dan lainnya,” Tutup Iskandar. (Advertorial Inspektorat/Aldo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.