Rumah Pompa Waduk Bojong: Lenyapnya Aset Senilai Rp 11,48 Miliar

Alat berat "nongkrong tanpa aksi" di atas reruntuhan Rumah Pompa Waduk Bojong (Foto: Markus Marpaung )
Alat berat “nongkrong tanpa aksi” di atas reruntuhan Rumah Pompa Waduk Bojong (Foto: Markus Marpaung )

Rumah Pompa Waduk Bojong, yang berada di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, kini sudah lenyap. Padahal, aset itu sudah melahap APBD DKI Jakarta sebesar Rp 11,48 miliar pada tahun 2014.

BantenTribun.id — Sejumlah pihak, terutama para aktivis anti-korupsi, mulai riuh mempertanyakan keberadaan aset tersebut.

Apalagi setelah mendengar pernyataan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Imron, yang menyebut Rumah Pompa Waduk Bojong bukanlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kami sampaikan, sesuai informasi yang diperoleh dari pejabat pengurus barang, aset Rumah Pompa Waduk Bojong belum tercatat di dalam daftar KIB (Kartu Inventaris Barang) Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta,” kata Imron dalam

keterangan tertulisnya kepada BantenTribun, tertanggal Jumat (28/9/2018).

Pernyataan Imron itu mengundang reaksi keras sejumlah pihak. Pada gilirannya, semua jadi tergerak untuk mengkritisi lagi penyerapan anggaran Rp 11,48 miliar pada APBD DKI Jakarta tahun 2014.

“Ada yang tidak beres. Pemprov DKI Jakarta telah membuang duit Rp 11,48 miliar untuk membuat aset yang bukan miliknya. Kepada siapa aset itu sebenarnya diberikan?” kata Posma Sihite, Ketua LSM P5AB, kepada BantenTribun di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Ia curiga, di tahun 2014 itu, ada oknum yang telah merampok APBD DKI Jakarta sebesar Rp 11,48 miliar untuk kepentingan pihak swasta.

“Saya heran, kalau memang bukan aset milik Pemprov DKI Jakarta, seperti apa isi dari Berita Acara Serah Terima (BAST) barang itu di tahun 2014,” katanya.

Posma semakin yakin setelah mengetahui Rumah Pompa Waduk Bojong itu kini sudah “raib”, tinggal puing reruntuhannya.

Berdasarkan penelusuran BantenTribun, Dinas SDA Jakarta Barat hendak membangun ulang Rumah Pompa Waduk Bojong itu dengan anggaran sebesar Rp 10,2 miliar, yang bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun 2018.

“Ini jelas upaya untuk menghapus jejak-jejak ketidakberesan di tahun 2014. Aset itu mau di-putih-kan, seolah baru dibangun pada tahun 2018,” kata Posma.

Ia pun mendesak pihak-pihak berwenang untuk segera menelusuri penyerapan anggaran Rp 11,48 miliar di tahun 2014 itu, dan menghentikan dulu penggelontoran dana Rp 10,2 miliar di tahun 2018 tadi, demi menghindari kerugian keuangan Pemprov DKI Jakarta yang lebih besar.

“Ini jelas sudah terjadi perampokan, dan sedang berjalan aksi perampokan yang baru,” katanya.

Jaksa Turun Tangan

Desakan serupa meluncur dari Ketua LSM PAN, Thomson Sirait. Ia meminta pihak kejaksaan segera turun tangan mengusut perkara Rumah Pompa Waduk Bojong tersebut.

“Tahun 2014, dibangun dengan duit Pemprov DKI Jakarta. Tapi tidak dicatat sebagai aset. Sekarang dilenyapkan, tanpa mekanisme penghapusan aset. Ini jelas upaya penghilangan jejak duit Rp 11,48 miliar milik APBD DKI Jakarta tahun 2014,” kata Thomson.

Dalam pandangannya, tidak sulit untuk melacak riwayat dana Rp 11,48 miliar di tahun 2014 hingga yang Rp 10,2 miliar di tahun 2018 ini.

“Pengetok palunya kan masih yang itu-itu juga. Para anggota DPRD DKI Jakarta periode 2013-2018. Semuanya masih pada hidup itu,” kata Thomson.

Pemantauan  di lokasi Rumah Pompa Waduk Bojong memperlihatkan situasi yang belum banyak berubah.

Di sana, di atas puing-puing reruntuhan Rumah Pompa Waduk Bojong itu, hanya terlihat satu unit alat berat yang nongkrong tanpa aksi.

Sebelumnya, Kasudis SDA Jakarta Barat, Imron, menyatakan, pembangunan ulang Rumah Pompa Waduk Bojong itu merupakan kebutuhan masyarakat luas untuk penanggulangan banjir.

Ketua LSM Formasi, Tb Barkah Maulana, menilai pernyataan Imron itu tidak masuk akal dan sekadar akal-akalan.

“Saya menduga itu hanya kepentingan segelintir oknum untuk menutupi sesuatu. Kalau memang untuk kepentingan penanggulangan banjir berdasarkan Musrenbang, kenapa pelaksanaannya tidak dikebut? Harusnya kan masuk agenda prioritas?” kata Barkah dalam pesan elektroniknya kepada BantenTribun, Jumat (12/10/2018).

Kalaupun dipaksakan, lanjutnya, proyek ini bakal bermasalah, karena tak mungkin lagi selesai di bulan Desember 2018.

“Dari sisi pekerjaannya, yang memang cukup banyak dan rumit, ini tidak mungkin selesai dalam sisa waktu yang ada,” pungkas Barkah.(kus/yukie hr).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.