Rehab Sekolah Senilai Rp180 Milyar Gagal Dibereskan PT Murni

Kegiatan rehab berat bangunan SDN Paseban 15 Pagi yang sudah melewati batas waktu pelaksanaan (Foto: Jefri M - BantenTribun).*
Kegiatan rehab berat bangunan SDN Paseban 15 Pagi yang sudah melewati batas waktu pelaksanaan (Foto: Jefri M – BantenTribun).*

Proyek rehab berat bangunan sekolah di lima wilayah DKI Jakarta senilai Rp 180,2 miliar, gagal dibereskan PT Murni Konstruksi Indonesia, sebuah perusahaan asal Sulawesi Selatan. Hingga batas kontrak, 20 Desember 2017, masih banyak pekerjaan yang belum tertuntaskan di beberapa lokasi. PT MKI dituding sekadar menjadi penawar terendah, tapi tak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.

Jakarta,BantenTribun.idTerpampang dalam papan informasi proyek, kegiatan bernama Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 di Lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta itu seharusnya berakhir pada tanggal 20 Desember 2017.

Tapi, sampai hari ini, Jumat (22/12/2017), PT MKI masih terus berjibaku untuk menyelesaikan proyek yang sudah “jatuh tempo” tersebut.

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paseban 15 Pagi, Jakarta Pusat, para pekerja PT MKI masih melakukan pemasangan keramik dinding, plafon, dan pengecatan.

Kepala SDN Paseban 15 Pagi, R. Manurung, membenarkan, kegiatan rehab berat itu seharusnya memang selesai pada tanggal 20 Desember 2017.

“Pekerjaan belum rampung dan belum diserahterimakan. Saya tidak akan mau menandatangani proses serah terima selama pekerjaan belum rampung. Saya punya RAB-nya. Jadi, saya tahu, mana-mana saja yang harus dikerjakan,” kata Manurung kepada BantenTribun, saat ditemui di SDN Paseban 15 Pagi, Kamis (21/12/2017).

Menurutnya, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, selaku TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), sudah datang ke lokasi dan merapatkan hal itu. Namun, Manurung tidak bisa menjelaskan hasil rapat itu secara rinci, karena mengaku kurang memahami.

“Orang kejaksaan sudah datang ke sini, dan melakukan rapat. Tapi, secara jelas, hasil rapat itu saya tidak tahu. Yang saya tahu, (jadwal pelaksanaan) pekerjaan ini diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 31 teng (tepat), harus sudah selesai,” kata Manurung.

Dalam data LPSE saat pengumuman pemenang tender, PT MKI tercatat beralamat di Jalan Letjen Hertasning, Kompleks Permata Hijau Permai Blok I Nomor 03-17, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemenang Proyek Rehab Sempat Dikritisi Jarot

Kemenangan perusahaan asal Sulawesi Selatan pada proyek rehab berat bangunan sekolah itu sempat dikritisi Djarot Saiful Hidayat saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Aku heran, kok bisa (kontraktor) dari Sulawesi? Kok bisa jauh-jauh dari sana. Apa dari sini nggak ada? Tanya tuh ke BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa), kok bisa gitu lho,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Djarot meminta agar BPPBJ mengecek kontraktor tersebut. Jika ada kemungkinan penyelewengan, maka Djarot meminta perusahaan tersebut ditindaklanjuti. Bahkan, Djarot meminta dilakukan tes kewajaran terhadap PT Murni Konstruksi Indonesia (MKI).

“Kalau sekadar menang dari harga terendah, gampang. Saya minta cek betul. Cek kebutuhan modal, tenaga ahli. Cek lagi. Kalau nggak, kita blacklist. Kita cabut,” kata Djarot.

Keraguan Djarot itu, di mata Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, ternyata sekarang terbukti benar. Faktanya, PT MKI gagal merampungkan proyek sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

“Tampak sekali, PT MKI sekadar menjadi penawar terendah, tapi tak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan,” kata Ungkap kepada BantenTribun, Jumat (22/12/2017).

Lebih lanjut Ungkap menyampaikan kecurigaannya terhadap peran BPPBJ dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam kemenangan PT MKI meraup proyek senilai Rp 180 miliar itu.

“Djarot sudah meminta BPPBJ melakukan pengecekan ulang terhadap PT MKI. Tapi tak digubris. Sekarang terbukti berantakan. Saya kira, supaya kesalahannya tidak jadi lebih parah, lebih baik ikuti saran Djarot, blacklist PT MKI. Tahapnya tentu diawali dengan pemutusan kontrak dengan alasan wanprestasi. Dasarnya sudah lebih dari cukup untuk mengambil langkah itu. Tinggal mendongkrak keberanian dan menyingkirkan kepentingan,” kata Ungkap, seraya meyakini bahwa perusahaan ini hanya dipinjam bendera.

Dalam kajian Ungkap, “pemain”-nya tetaplah orang yang ada di DKI Jakarta. Para oknum itulah, menurut Ungkap, yang mengatur segalanya, termasuk berbagai “kuncian” untuk menggugurkan peserta tender yang lain.

“Dari ketidakmampuan PT MKI menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu, terdapat indikasi kuat bahwa tenaga ahli yang mereka upload saat tender hanyalah SKT sewaan. Coba saja cek lapangan, apa benar para tenaga ahli yang dicantumkan dalam dokumen penawarannya itu memang betul-betul hadir di sana,” kata Ungkap. (jefri/kar).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.