Puluhan Jabatan Kepala SMP Di Pandeglang, Dibiarkan Kosong Sejak 2015

955

Pandeglang,BantenTribun.id – Sampai hari ini, sebanyak 20 Sekolah Menengah Pertama (SMP ) Negeri Di Pandeglang, dibiarkan kosong tanpa Kepala Sekolah. Bahkan, 13 SMP diantaranya berjalan tanpa kepala sekolah sejak tahun 2015.

Pembiaran kosongnya jabatan kepala sekolah  ini,  mengundang kecurigaan sejumlah pihak. Bupati Pandeglang, Irna Narulita diminta segera melantik calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS).

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang, H. Maman Abdurahman, membenarkan sejumlah SMP tersebut tanpa jabatan kepala sekolah.

“Ada 20 SMP Negeri yang kosong tanpa kepala sekolah, 13 diantaranya kosong sejak 2015.  Jumlah sebanyak itu  tersebar hampir di semua wilayah Pandeglang,” kata Maman Abdurahman, kepada BantenTribun, Di Kantornya, Kamis (5/10).

Namun, ketika ditanya alasan penyebab lamanya kekosongan dan  tidak dilantiknya  13 calon kepala sekolah yang sudah lulus seleksi untuk mengisi jabatan itu, Maman Abdurahman enggan menjelaskan.

“Kalau masalah itu silahkan  tanyakan ke Kepala Dinas Saja. Saya kira beliau lebih berwenang,” ucap Maman.

Terganjal Peraturan Bupati

M.Olis Solihin, Kepala Disdikbud Kabupaten Pandeglang, mengatakan, tertundanya pelantikan atau pengisian jabatan kepala sekolah, karena sampai saat ini pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang jabatan kepala sekolah.

H.M.Olis Solihin, Kadisdikbud Kabupaten Pandeglang(foto kr-BantenTribun)

“ Kata bagian hukum setda,  kemarin(Rabu, 4/10-red), revisi perbup itu sudah sampai di meja bupati dan tinggal ditandatangani saja. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah beres,” kata Olis Solihin, kepada BantenTribun, Kamis (5/10).

Menanggapi adanya 13 calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus LP2KS serta sudah mengikuti diklat tapi tidak dilantik pada 2015 lalu,  Olis mengatakan akan tetap  memprioritaskan calon dimaksud, setelah terbitnya revisi Perbup, dengan tetap mengacu kepada Perbup dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010.

“Jika calon yang dimaksud masih sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Permendiknas tadi, misal tentang usia maksimal, golongannya, dan yang lainnya, ke-13 calon tadi pasti kami prioritaskan untuk diusulkan segera dilantik oleh bupati,” tandas M.Olis.

Dugaan Praktik Jual-Beli Jabatan Di Lingkup Disdikbud

Terkatung-katungnya  nasib 13 calon kepala sekolah SMP yang sudah lolos seleksi namun tak kunjung dilantik sejak 2015, diduga akibat adanya oknum yang bermain kotor dengan praktik jual-beli  jabatan.

Untuk diketahui, 13 calon kepsek yang sudah lolos seleksi tadi, seharusnya dilantik pada 20 Mei 2015, bersamaan dengan pelantikan 12 kepala sekolah SMP  dari 25 orang yang sudah dinyatakan lulus seleksi.

Ketua DPP Bidang Investigasi Data Koruptor, Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK), Jhon Bayanta, menuding pembiaran kekosongan jabatan kepsek dan tidak jelasnya nasib 13 calon yang sudah dinyatakan lulus, menambah kuatnya indikasi praktik mafia yang menjual-belikan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Pandeglang yang sudah berlangsung sejak lama.

“ Kalau Irna Narulita peduli dengan dunia pendidikan demi masa depan bangsa dan proses mencerdaskan anak bangsa, Irna harus membasmi praktik dimaksud, dan segera mengisi kekosongan jabatan kepsek dengan melantik 13 calon yang sudah lulus tadi,” kata Jhon Bayanta, kepada BantenTribun, melalui pesan teks, Kamis(5/10).

Namun, dugaan Jhon Bayanta terkait  terkatungnya nasib 13 calon kepsek, ditampik  Kepala Disdikbud, M.Olis Solihin.

“Kalau penyebab kenapa 13 orang calon itu tidak bareng dilantik dengan 12 orang lainnya, saya tidak tahu persis. Mungkin bisa ditanyakan kepada Kadisdikbud waktu itu. Yang jelas, sekarang lagi menunggu revisi Perbup, calon yang tadi pasti diprioritaskan jika masih sesuai,” kata Olis Solihin.

Ketidakjelasan nasib calon kepsek yang tak kunjung dilantik, dialami oleh Osa (51), guru mata Pelajaran IPA Di SMP Negeri Angsana 1 Pandeglang, yang sudah bergolongan IV a.  Ia mengaku tidak tahu persis penyebab gagalnya ia dilantik pada 2015 lalu. Menurut Osa, dirinya sudah pasrah dilantik atau tidaknya untuk mengisi jabatan tersebut, meski sudah dinyatakan lolos LP2KS, Diklat dan  OJL( On Job Learning).

“Saya pasrah aja pak, barangkali bukan nasib saya,” katanya lirih, kepada BantenTribun, via telepon, Kamis (5/10).

Akan Ada Korban Yang Gagal Dilantik

Lamanya kekosongan jabatan kepala sekolah SMP, lambatnya Revisi Perbup,  dan tertundanya pelantikan, diperkirakan akan memakan korban “gagal lantik” dari 13  calon yang sudah dinyatakan lulus tadi.

Hal ini dimungkinkan jika pihak terkait, termasuk Bupati Pandeglang,  mengacu pada ketentuan Permendiknas nomer 28 tahun 2010 tadi.

Dalam Permendikbud tersebut – juga diadopsi dalam revisi  Perbup Pandeglang-Pasal II ayat 2 point C, mensyaratkan untuk menduduki jabatan kepala sekolah, harus berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah.

Hasil Penelusuran BantenTribun, dari 13 calon kepsek yang sudah dinyatakan lulus sejak 2015 lalu, terdapat nama Iip Rifai, guru SMPN Menes, yang kini bersusia lebih dari 56 tahun, per September 2017 kemarin.

Saat dihubungi BantenTribun via telepon, Iip Rifai, belum bisa memberikan tanggapan, hingga berita ini diturunkan.

Calon Kepsek Pernah Berniat Ajukan Gugatan ke PTUN

Ke-13 calon yang sudah dinyatakan  lulus seleksi, dikabarkan pernah berniat mengajukan gugatan ke PTUN akibat ketidakjelasan nasib mereka.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, batalnya pengajuan gugatan PTUN karena adanya janji yang diberikan oleh Salman Sunardi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, sebelum diganti oleh. M.Olis Solihin.

Mantan Kadisdikbud, Salman Sunardi, belum bisa memberikan jawaban ketika dihubungi BantenTribun.

“Maaf, kami lagi rapat, nanti saja kalau sudah beres,” ucap Salman melalui sambungan telepon, Kamis (5/10).

Sama halnya dengan sekolah SMP yang kosong tanpa jabatan kepsek, sebanyak 102 sekolah SD Negeri  di Pandeglang, sampai hari ini juga belum memiliki kepala sekolah.*(kar.)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here