PSSI Tak Layak Dipimpin Seorang Gubernur

Markas PSSI@soccer
Markas PSSI@soccer

*Oleh Yukie H. Rushdie (Pemimpin Perusahaan BantenTribun)

BARU sekali ini, sepanjang 88 tahun sejarahnya, dan di antara jejeran 16 nama ketua umumnya, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dipimpin seorang gubernur aktif.

Dari namanya saja, PSSI ini jelas memiliki akses teritorial secara nasional. Artinya, kalaupun jabatan ketua umumnya itu mau diduduki seorang pemain politik, tentunya haruslah politisi berskala nasional.

Betul, Ali Sadikin —Gubernur DKI Jakarta terpopuler— pernah memegang jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, jabatan itu ia duduki setelah tidak lagi ber-“profesi” sebagai Kepala Daerah.

Begitu pula dengan Azwar Anas. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menduduki jabatan Ketua Umum PSSI saat ia ber-“profesi” sebagai menteri.
Sejumlah nama politisi bergantian menduduki tampuk tertinggi PSSI. Tapi, semuanya memegang jabatan yang secara teritorial bersifat nasional, seperti menteri.
Adalah betul juga, Edy Rahmayadi lebih dulu menduduki jabatan Ketua Umum PSSI ketimbang Gubernur Sumatera Utara.

Namun, pada hakikatnya, ini harus dibilang sebuah degradasi jabatan bagi seorang Ketua Umum PSSI.

Ketika terpilih sebagai Ketua Umum PSSI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 10 November 2016, Edy tengah memegang jabatan Pangkostrad TNI AD —dengan akses teritorial berskala nasional.

Ironisnya, di tahun 2018, bermodalkan dua jabatan dengan akses teritorial berskala nasional itu, Edy malah “terjun bebas” memperebutkan kursi Gubernur Sumut yang akses teritorialnya (jauh) lebih sempit ketimbang dua jabatan yang tengah dicangkingnya.

Itulah yang —suka tidak suka— harus disebut sebagai degradasi tadi.
Kendati tampil dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PSSI yang memimpin sepakbola se-“Indonesia”, kini pandangan masyarakat terganggu dengan keseharian Edy yang hanya menjadi pemimpin se-“Sumut” —layaknya Ridwan Kamil yang se-“Jabar” atau Anies Baswedan yang se-“Jakarta” saja.

Dari fenomena ini, bolak balik saya membaca referensi, dan tiba pada kesimpulan: pantas saja tidak pernah ada Presiden FIFA yang merangkap jabatan jadi Kepala Negara.
Karena, kalau sudah pegang jabatan dengan akses teritorial se-“Dunia”, ngapain juga harus memburu jabatan berskala se-“Negara”?

Secara teritorial, kesibukannya mengurus sepakbola se-“dunia” jauh lebih melelahkan ketimbang memikirkan pemerintahan se-“negara”.

Begitulah, Pak Edy. Mudah-mudahan saya memiliki “hak” untuk menyampaikan semua pandangan tadi. Mohon maaf… (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Perusahan BantenTribun)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.