Proyek Puskesmas Rp 205 Miliar: Belum Dua Pekan Dioperasikan, Plafon Sudah Ambruk

193
Plafon-Ambruk-dan-Selasar-Amburadul-foto-Jefri-BantenTribun
Kondisi plafon dan selasar gedung baru Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Foto diambil hari Kamis, 28 September 2017 (Foto: Jefri Marpaung – BantenTribun).*

Jakarta, BantenTribun.id — Belum genap dua pekan  dioperasikan, plafon Puskesmas Cempaka Putih, Jalan Pramuka Sari Nomor 1, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ambruk diterjang kebocoran parah akibat hujan lebat yang turun pada Rabu (27/9).

Ambruknya  plafon itu,  menambah kuatnya  asumsi  puskesmas dibangun secara  jadi. Bangunan itu merupakan salah satu dari proyek Pembangunan dan Rehab Total 18 Puskesmas di DKI Jakarta senilai total Rp 204,75 miliar, yang dikerjakan PT PP (Precast) dan pelaksanaannya sudah dianggap bermasalah karena tak lagi sesuai dengan beberapa poin dalam perjanjian kontrak.

Plafon yang ambruk dan meninggalkan bolong lumayan besar itu berada persis di atas tangga lantai 6.

“Gedung ini baru ditempati dan dioperasikan secara penuh sekitar pertengahan September. Tapi, plafon di ruangan lantai 6 sudah ambruk ketika turun hujan. Di lantai 5 pun, termasuk di ruangan Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, banyak tetesan air akibat kebocoran,” kata salah seorang petugas gudang bernama Adang kepada BantenTribun, Kamis (28/9).

Menurut Adang, sepertinya memang ada pekerjaan atap yang kurang beres. Dan, secara keseluruhan, pembangunan Puskesmas Cempaka Putih itu sendiri terlihat dikerjakan secara sangat tidak profesional.

“Lihat saja, Mas, kondisi bangunannya sangat tidak bagus. Acian dindingnya saja benjol-benjol, tidak presisi. Mungkin tukangnya memang tidak profesional,” kata Adang.

Di tempat yang sama, salah seorang petugas kebersihan mengaku, ambruknya plafon di lantai 6 itu diawali rembesan air yang terlihat mulai menggenangi lantai.

“Waktu turun hujan lebat sejak pagi, Rabu (27/9), saya melihat air mulai merembes dari dinding ke lantai. Akhirnya, ruangan di lantai 6 itu pun mulai digenangi air. Demi mengatasinya, saya mencoba mengeringkannya secara manual, dengan alat pel dan diperas ke ember. Tapi, tiba-tiba, gubraaaakkk… plafonnya ambruk. Untung saya tidak kena timpa, Mas,” kata petugas kebersihan tersebut.

Peristiwa itu diakui juga Kepala Puskesmas Cempaka Putih, drg. Ati Sukmaningsih, Ia mengaku telah menyampaikan laporan tertulis, lengkap dengan foto kejadiannya, ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

“Betul, Pak. Plafonnya memang ambruk. Kami telah menyampaikan laporan tertulis beserta foto kejadiannya ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tadi pagi, kontraktornya sudah meninjau. Tapi, saya nggak tahu, kapan mereka akan memperbaikinya,” kata Ati Sukmaningsih saat ditemui BantenTribun, di ruang kerjanya, Kamis (28/9).

Secara keseluruhan, lanjut Ati, kondisi bangunan memang masih belum sempurna. Masih banyak yang harus diperbaiki, termasuk pintu-pintu, sambungan kabel, pemasangan CCTV, dan lain-lain.

“Namun, alhamdulillah, kalau untuk kepentingan pelayanan pengobatan masyarakat relatif sudah bisa berjalan dengan baik. Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar kontraktornya diperintahkan untuk segera memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan pada pelaksanaan teknis bangunan,” kata Ati.

Diakui Ati, kalau soal luas gedung, bangunan Puskesmas Cempaka Putih yang sekarang sudah sangat memadai dibandingkan yang lama, terutama ruangan-ruangan untuk pelayanan pengobatan masyarakat.

Asal Jadi

Sementara itu, Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, yang juga telah melakukan investigasi di lokasi Puskesmas Cempaka Putih tersebut, menduga kuat pembangunan di sana dilakukan secara asal jadi saja.

“Entah karena terdesak waktu yang memang sudah jauh terlampaui, atau strategi untuk mengeruk keuntungan lebih banyak, saya tidak tahu. Yang jelas, secara kasat mata, kondisi bangunan Puskesmas Cempaka Putih kurang layak untuk memakan dana hingga belasan miliar rupiah. Kalau pekerjaan yang terlihat mata saja berani mereka curi, apalagi untuk item-item pekerjaan yang sudah tertutup seperti fondasi,” kata Thomson Sirait kepada BantenTribun, Kamis (28/9).

Ia melihat kondisi bangunan yang masih berantakan. Sebagian dinding sudah ada yang retak-retak. Pengacian dinding tangga dan dinding lift sangat tidak rata. Pemasangan kusen pintu tidak presisi. Pengecatan tembok dalam dan luarnya pun terlihat belang.

“Lantai selasar gedung sebelah kanan tampak amburadul. Padahal bangunan masih baru. Saya yakin, dalam perencanaannya, setiap gedung itu disiapkan untuk tahan selama puluhan tahun. Kalau baru dioperasikan dua minggu tapi sudah terlihat retak di mana-mana, bocor di banyak sudut, ini tentu ada yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Itu baru yang terlihat mata telanjang. Bagaimana dengan yang sudah tertimbun?” kata Thomson.

Padahal, lanjut Thomson, proyek ini dikerjakan PT PP (Precast), yang —notabene— merupakan anak kandung dari perusahaan “plat merah”. Perusahaan dengan reputasi semacam begitu seharusnya bisa memberi contoh terhadap perusahaan-perusahaan lain yang kerap disebut (mantan) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai abal-abal.

Musibah Konsolidasi

Fenomena yang terjadi di Puskesmas Cempaka Putih itu pun, lanjut Thomson, boleh dibilang merupakan salah satu dampak negatif dari “musibah konsolidasi” yang —langsung tidak langsung— telah ikut membunuh perusahaan-perusahaan kategori menengah dan kecil.

“Kalau tidak digabungkan ke dalam 18 lokasi lainnya, nilai proyek pembangunan Puskesmas Cempaka Putih itu sebetulnya bisa dikerjakan juga oleh perusahaan-perusahaan kategori menengah. Setidaknya, akan ada 18 perusahaan kategori menengah yang bekerja secara lebih fokus dan serius.

Dengan metoda konsolidasi, pembangunan 18 puskesmas bernilai total ratusan miliar rupiah itu dikerjakan oleh satu perusahaan raksasa, yang ternyata terbukti keteteran juga. Tapi kalau dipaksa untuk mengaku tidak sanggup pasti takkan mau. Padahal, fakta lapangan sudah bulat-bulat menunjukkan ketidakmampuan dan kegagalannya,” kata Thomson.

Ia menyinggung regulasi yang tegas melarang adanya penggabungan paket-paket pekerjaan, sebagaimana terjadi pada metoda konsolidasi di DKI Jakarta.

“Pasal 24 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, tegas menyatakan, Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa PA dilarang (a) menyatukan atau memutuskan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; (b) menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil; dan (c) menentukan kriteria persyaratan atau prosedur yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif. Tapi, apa boleh buat, sepertinya hanya mereka-lah yang boleh menafsirkan aturan tersebut dengan persepsinya sendiri. Pandangan orang lain dianggapnya haram untuk didengar,” kata Thomson.

Dalam penilaian Thomson, sistem lelang konsolidasi yang dilakukan PA/PPK dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2016 sudah gagal.

“Rentetan fakta kegagalan dari sistem konsolidasi itu, yang sejak awalnya pun memang sudah menyimpang dari regulasi yang ada, seharusnya bisa menjadi bahan baku yang sangat memadai bagi kejaksaan, polisi, maupun KPK untuk segera bertindak. Kalau semua pihak berpikir lurus, persoalan ini sebenarnya sudah sangat terbuka dan tidak terlalu rumit untuk dibongkar. Hanya otak bengkok-lah yang masih bisa menutup-nutupinya,” kata Thomson.

 

Pesimisme Proyek 2017

Berkaca dari kegagalan-kegagalan tersebut, Thomson mengaku menjadi sangat pesimis terhadap pelaksanaan proyek sejenis yang juga dilaksanakan secara konsolidasi di tahun 2017 ini.

“Saya tidak yakin proyek rehab puskesmas di 34 lokasi, yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, bakal selesai tepat waktu di akhir Tahun Anggaran 2017. Apalagi sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan. Bakal banyak alasan terkait hal itu, catat sajalah. Hasil pantauan kami, proyek rehab total puskesmas di beberapa wilayah itu masih dalam tahap progres fondasi dan struktur. Catat jugalah, mungkin bangunan itu memang disiapkan untuk digunakan pada tahun 2019,” kata Thomson.

Di tahun 2017 ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memang telah kembali melelang secara konsolidasi proyek pembangunan dan rehab total 34 puskesmas, yang —lagi-lagi— dimenangi perusahaan “plat merah”, PT Nindya Karya (persero), dengan penawaran sebesar Rp 246,4 miliar.

Seolah tak kapok dengan “kehancuran” PT PP (Precast) di tahun 2016, yang di akhir tahun anggaran sudah terbukti hanya mampu melaksanakan bobot pekerjaan sebesar 45 persen, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tetap mengumbar keyakinannya bahwa PT Nindya Karya (Persero) bakal sukses melahap uang sebesar Rp 246,4 miliar untuk menuntaskan pembangunan 34 puskesmas di akhir tahun nanti.

“Hanya keledailah yang suka jatuh ke lubang yang sama. Tapi, saya percaya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bukanlah keledai. Kita lihat saja Desember nanti, bukan mustahil bakal terjadi copy-paste dalih, cuma mengganti nama PT PP (Precast) dengan Nindya Karya. Syukur-syukur tidak demikian,” kata Thomson, satir.

Di akhir pembicaraan, Thomson menyebutkan salah satu manfaat besar dari kegagalan-kegagalan tersebut.

“Fakta kegagalan sistem konsolidasi di tahun 2016 itu melahirkan sebuah manfaat besar. Pelajaran. Ya, pelajaran penting soal kegagalan, terutama bagi para anggota DPRD DKI Jakarta. Kalau masih belum juga mau belajar, saya tidak tahu lagi,” pungkas Thomson. (jefry /Kar).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here