Proyek Jalan Ciwangun-Cikadu dinilai Molor, Warga Cibitung Minta Ketegasan DPUPR Pandeglang

285
JalanCiwangun-Cikadu molor
Warga dan mahasiswa saat ber-audiensi di ruangan Kepala DPUPR Pandeglang.(Foto-NG-BantenTribun)

Proyek jalan senilai 5 milyar lebih dinilai lamban.  Akibat molornya pekerjaan itu, perekonomian masyarakat terganggu. Bahkan ada kejadian  seorang ibu harus melahirkan di dalam mobil, karena mesti memutar ke jalan alternatif yang rusak parah. Kabid Bina Marga diminta pensiun dini jika tidak sanggup bertindak tegas.

Pandeglang, BantenTribun.id – Forum Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat (FPMMC) Kecamatan Cibitung  mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Senin (30/10/2017).

Mereka meminta kepastian rampungnya proyek betonisasi Jalan Ciwangun-Cikadu yang dikerjakan PT Tjendana Kersomulti Utama senilai Rp5,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), karena progres pekerjaan dinilai lamban dan terksesan molor.

“Kami hanya ingin menanyakan sejauh mana progresnya, karena yang kami lihat pekerjaannya molor. Akibat molornya pekerjaan jalan itu perekonomian kami terganggu, bahkan ada kejadian ibu-ibu yang melahirkan di dalam mobil, karena harus memutar ke jalan alternatif yang rusak parah,” ungkap Hatta Suhata perwakilan warga Cibitung.

Namun oleh Kepala UPT DPUPR Wilayah 7 Zaenal Huri, kedatangan mereka justru dianggap tidak sopan. Ia mengatakan sebelum melakukan audiensi seharusnya masyarakat Cibitung kordinasi lebih dulu dengan UPT.

“Kok malah saya tahu dari pak kadis soal audiensi ini. Kayaknya saya dianggap kurang komunikatif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat langsung kesini,” kata Zaenal saat menerima audiensi FPMMC, di ruangan Kepala Dinas PUPR.

Pernyataan Zaenal, yang menganggap masyarakat Cibitung kurang sopan, sontak mendapat bantahan dari Aktivis Pandeglang, Dean Bayu Pradana, yang saat itu mendampingi Forum.

Menurut Dean, masyarakat kurang santun bagaimana, setelah dirugikan oleh lambannya pekerjaan jalan tersebut tapi masyarakat masih mau meminta maaf kepada pihak DPUPR dan Pengusaha.

“Di sebelah mana masyarakat Pandeglang hari ini tidak santun,” tegas pria yang kerap disapa Deong.

Mantan Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang ini, juga menyoroti progres pekerjaan jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang, seolah  hanya merugikan masyarakat semata. Pasalnya, sudah beberapa kali pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang didapati molor atau mangkrak tapi tidak ada ketegasan dari DPUPR.

“Sudah sering wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, mengintruksikan kepada Kadis DPUPR (Girgi Jantoro, red) untuk terjun langsung ke lokasi tersebut, namun sepertinya tidak pernah di dengar. Bahkan Kabidnya saja (Dana Mulyana- red) lambat datang,” jelasnya.

Dari informasi yang diterima Deong, setiap ditanya terkait progres jalan, Kepala DPUPR selalu melimpahkan kepada kabidnya, karena kepala dinas tidak mengetahui progres tersebut. Bahkan hari ini kepala dinas tidak hadir dalam audiensi.

Deong  juga menyarankan kalau pejabat DPUPR  yang tidak bisa menyelesaikan persoalan yang di anggap sepele ini, lebih baik mengajukan pensiun dini.

“Kalau seandanya pejabat di DPUPR tidak mampu menjalankan kerja sebagaimana mestinya, saya kira mending mengajukan pensiun dini saja, demi terciptanya reformasi birokrasi yang diharapkan, agar pelayanan lebih baik,” tegasnya.

Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Dana Mulyana, mengatakan siap memblacklist pengusaha apabila pekerjaan jalan itu tidak selesai dikerjakan  dari tanggal yang sudah disepakati.

“Kita sudah sering menegurnya (Pengusaha- red), laporan ke kami jalan tersebut progresnya bagus. Pokoknya kalau tidak selesai kami akan blacklist perusahaannya,” jelas Dana.

Dana juga mengaku, siap jika di suruh mundur oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita, karena dalam hal ini bupati yang mempunyai hak.

“Kalau kata Bupati berhenti, saya siap berhenti, emangnya saya mau jadi Kabid BM, selama bupati masih mempercayai saya berarti kinerja saya dianggap bagus,” kata Dana.

Sementara, Jajat Permana Wakil Direksi PT. Tjendana Kersomulti Utama, mengaku siap di blacklist apabila pekerjaan tidak selesai dengan kontrak waktu yang disepakati. Ia berdalih alasan keterlamabatan jalan itu lantaran ada beberapa permasalahan seperti pengalihan di pola beton.

“Saya siap di blacklis kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak,” tegas Jajat.

Audiensi di akhiri dengan surat kesepakatan tertulis antara masyarakat dan pengusaha.*(NG)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here