PMII Demo DPRD Pandeglang Tolak UU MD3

248
PMII pandeglang berunjuk rasa di depan gedung DPRD, menyuarakan penolakan UU MD3, Rabu,21/2( foto- marant-BantenTribun)
PMII pandeglang berunjuk rasa di depan gedung DPRD, menyuarakan penolakan UU MD3, Rabu,21/2( foto- marant-BantenTribun)

Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demo di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu(21/2). PMII Kabupaten Pandeglang menolak UU MD3 tentang MPR,DPR,DPRD dan DPD. Undang-undang itu dianggap  telah menyalahi amanat demokrasi.

Pandeglang,BantenTribun.id – Polemik tentang revisi Undan g-Undang MD3  terus menuai pro dan kontra, pasca pengesahan undang-undang ini oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penolakan atas UU MD3, juga terjadi di Kabupaten Pandeglang. Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi turun ke jalan, dan menyuarakan penolakan atas undang-undang tersebut. Massa aksi yg berjumlah puluhan  mahasiswa tersebut mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu  (21/02/201). Mereka mendesak kejelasan soal disahkannya UMD3 tersebut.

Korlap aksi, Yandi Isnendi  mengatakan, PMII Pandeglang menolak keras atas revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya undang-undang tersebut telah menyalahi amanat demokrasi.

“Kami meminta Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perpu badan legislatif. Kami mendesak presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk segera merevisi UU MD3  yang kontroversial tersebut,” tegas Yandi dalam orasinya.

Masih dikatakan Yandi, kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis,  bisa menimbulkan ketimpangan hukum. Fenomena yang akan terjadi di masa yang akan datang semakin tidak adil.

Lebih lanjut Yandi mengatakan, ada beberapa hak masyarakat yang di pegang oleh DPRD diantaranya yaitu  hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

“Masyarakat Pandeglang mempercayai wakil rakyat yang amanah, frofesional, progresif dan bijaksana, yang bisa mewakili  rakyat kepada puncak kesejahteraan yang di harapkan,” katanya.

Dengan disahkannya UU MD3  nomor 17 Tahun 2014 meski telah direvisi,  DPR RI maupun DPRD  dinilai  menolak kritikan atau saran  masyarakat, dan berlindung  dibalik undang-undang tersebut.  Dengan berlakunya undang-undang ini, DPRD  dapat dengan mudah mempidanakan masyarakat yang dianggap merendahkan legislatif tersebut.

“Bagaimana masyarakat luas akan melaksanakan  peraturan, jika DPRD nya pun mencederai demokrasi itu sendiri dan melanggar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ungkapnya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa yang tergabung dalam PMII,  secara tegas meminta perubahan kembali beberapa pasal yang ada di Undang – Undang MD3 tersebut,”tandasnya.(A.Marant/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here