Pertentangan PLN VS Bina Marga, diBalik “Lelet”-nya Proyek Underpass Matraman-Salemba

122
Proyek-Underpass-Matraman-Salemba-PT-Jakon-(foto Jefry-BantenTribun)
Proyek-Underpass-Matraman-Salemba-PT-Jakon-(foto Jefry-BantenTribun)

Jakarta,BantenTribun.id – Pertentangan terselubung di antara PT PLN (Persero), Dinas Bina Marga DKI Jakarta, maupun PT Jaya Konstruksi (Jakon) selaku kontraktor pelaksana, dipastikan Proyek pembangunan underpass Matraman-Salemba, Jakarta Pusat, bakal berjalan “lelet” dan “mulur” dari waktu yang ditargetkan.

Kepala Operasional PT Jakon, Agung, menyampaikan ke-“lelet”-an pembangunan underpass Matraman-Salemba itu akibat keberadaan utilitas berupa Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) milik PLN yang harus direlokasi.

“Pekerjaan relokasi SKTT itu saja sudah memakan waktu sekitar 3 bulan. Akibatnya, sampai saat ini, pemasangan (pondasi) bore pile pun belumlah rampung. Padahal, kami menjadwalkan, pemasangan (pondasi) bore pile ini harus diselesaikan lebih awal,” kata Agung kepada BantenTribun, saat ditemui di kantornya, Rabu (18/10).

Pondasi bore pile itu berbentuk seperti tabung memanjang, yang terdiri dari campuran beton dengan besi bertulang, dipasang di dalam tanah melalui metoda pengeboran. Panjang tiang pondasi bore pile harus sampai pada kedalaman dengan tingkat kekerasan daya dukung tanah yang disyaratkan untuk dasar dari konstruksi bangunan.

Pemasangan bore pile dimulai dengan proses pembuatan lubang berdimensi vertikal di dalam tanah, bisa melalui metoda pengeboran kering (dry boring) ataupun basah (wash boring).

Agung menjelaskan, dalam gambar kerja pembangunan underpass Matraman-Salemba itu tidak terdapat titik-titik dari utilitas milik PLN. Karena, pihak PLN sendiri ternyata tidak tahu secara persis di mana posisi kabelnya.

“Sejak awal memulai pekerjaan, kami sudah bertanya kepada pihak PLN, di mana kabel Bapak? Tidak ada jawaban yang pasti. Meraba-rabalah jadinya. Test pit sana-sini. Akhirnya, setelah kabelnya ketemu, belum tentu juga posisinya tegak lurus. Maka, lokasi kabel sepanjang kira-kira 450 meter itu harus dibuka selebar 4 meteran, lalu digeser. Penggeserannya pun secara manual. Gak bisa pake alat, karena itu kabel tua (terpasang sejak sekitar 1985-1986),” kata Agung.

Sebetulnya, lanjut Agung, bisa saja PT Jakon tidak mempedulikan pekerjaan penggeseran (relokasi) kabel milik PLN itu. Tapi, kalau menunggu inisiatif PLN, tentunya pekerjaan pembangunan underpass Matraman-Salemba sama sekali tidak akan bisa berjalan.

“Kontrak kita kan bersifat lumpsum. Sebenarnya, kalau kita mau zakelijk (saklek), itu kan artinya si pemiliklah yang harus merelokasi utilitasnya, sesuai Perda Nomor 195 Tahun 2010. Kalau kita menunggu-nunggu mereka (PLN), proyek ini (tentunya) belum (bisa bergerak) apa-apa. Buktinya, PLN baru ada pergerakan dua hari lalu (Senin, 16/10 –red). Padahal, Dinas Bina Marga sudah menyuratinya sejak Maret 2016. Kita sendiri baru mulai kerja di sini Maret 2017,” kata Agung.

Berdaya Ganggu Tinggi

Daya ganggu utilitas milik PLN terhadap kegiatan proyek itu, lanjut Agung, sangatlah tinggi dan krusial.

“Pekerjaan kita ini kan membuat terowongan seperti pertigaan, dengan panjang yang kita tangani 667 meter. Kabel PLN sendiri ada sekitar 450 meter, dan berada tepat di jalur pondasi bore pile yang mau dipasang. Supaya bore pile bisa dipasang, utilitas SKTT milik PLN itu harus digeser dulu. Secara peraturan, relokasi itu tanggung jawab si pemilik utilitas. Dalam pelaksanaannya, alat berat dari kita (PT Jakon), sementara penggeserannya (dilakukan) orang PLN. Dan, (untuk kegiatan itu) kita menggunakan dana sendiri, (dari) dana pembangunan underpass,” kata Agung.

Disinggung soal ketidakmatangan dalam perencanaan proyek pembangunan underpass Matraman-Salemba itu, sehingga sampai tidak bisa diketahui secara persis titik-titik keberadaan utilitas di sana, Agung menyebutnya sebagai kewenangan pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

“Soal perencanaan awal, itu tetaplah dari DBM (Dinas Bina Marga). Tidak mungkin dari kontraktor. Makanya, sejak tahun 2016, DBM sudah bersurat kepada semua pemilik utilitas agar mereka melakukan relokasi,” kata Agung.

Akibat “pekerjaan ekstra” merelokasi utilitas milik PLN itu, yang memakan waktu sekitar 3 bulan, masa pelaksanaan proyek yang dimiliki PT Jakon pun diakui Agung menjadi tersita, sehingga tak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

“Kita sudah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk proyek (pembangunan underpass Matraman-Salemba) ini selama dua bulan, hingga bulan Februari 2018. Tapi sekarang masih proses. Belum persetujuan,” kata Agung.

Tak Digubris

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengaku memang sudah menyurati para pemilik utilitas di lokasi proyek pembangunan underpass dan fly-over itu, melalui surat bernomor 1397/-1.792 tertanggal 24 Maret 2016. Namun, surat itu seolah tak digubris para pemilik utilitas.

Melalui surat bernomor 7664/-1.792 tertanggal 30 September 2016, Dinas Bina Marga DKI Jakarta kembali mengingatkan para pemilik utilitas untuk segera menganggarkan pekerjaan relokasi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan baik dan tidak mengganggu kegiatan pembangunan underpass maupun fly-over.

“Awal 2016, saat perencanaan, kami sudah sampaikan kepada semua instansi (pemilik) utilitas soal rencana proyek FO/UP (Fly-Over/Underpass). Awal 2017 juga sudah diingatkan kembali,” kata Yusmada Faizal, melalui pesan singkatnya kepada BantenTribun, Kamis (12/10).

Memang, menurut Yusmada, pihak PLN sudah memberikan jawaban. Namun, hingga 20 Oktober 2017, belum ada realisasi untuk merelokasi SKTT 150 KV.

“Sudah ada jawaban dari PLN. Namun realisasinya sampai saat ini belum ada. Nyatanya belum direlokasi SKTT 150 KV,” kata Yusmada melalui pesan WhatsApp, Jumat (20/10).

PLN Rugi Rp 560 Juta

Pernyataan Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan PT Jakon itu dibantah Manajer PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Pulogadung, Marjono Mulyono. Bahkan, menurut Marjono Mulyono, ada kerugian PLN sekitar Rp 560 juta akibat pekerjaan PT Jakon, dan ternyata tidak bisa diklaim.

Marjono Mulyono
Manajer PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Pulogadung, Marjono Mulyono

“Pekerjaan PT Jakon itu sempat kita klaim, karena menimbulkan kerugian sebesar Rp 560 juta. Kabel itu kan harus disambung dan dioperasikan lagi. Biayanya Rp 560 juta. Tapi ternyata tidak bisa diklaim. Sudah dikoordinasikan, sudah dirapatkan, mereka masih ngotot. Ini aku tidak terima, sebenarnya. Rasanya percuma saja dikoordinasikan. Pak Denny, siang-malam, koordinasi mengawasi di sana. Begitu sudah lewat (masa) pengawasan kita, digaruk. Itu kan sudah di luar kesepakatan kita. Sabar sedikit, kenapa? Kita serius kok ini! Sebenarnya, kalau pembangunan (yang ideal) itu, paling tidak di lapangan clean and clear dulu. Kita nggak maulah serampangan,” kata Marjono lagi.

Menurut Marjono, tidak ada ceritanya PLN menghambat proses pembangunan underpass Matraman-Salemba. Dan, tidak ada lagi alasan utilitas milik PLN yang menghambat proyek tersebut.

“Hari Sabtu kemarin (14 Oktober 2017 –red), sudah dipotong sama Pak Denny (Soeparjana, Asisten Manajer). Jadi, tidak ada hambatan lagi. Kalau mau diubek-ubek, ya silakan,” kata Marjono kepada BantenTribun di kantornya, Jumat (20/10).

Terkait tindakan PLN yang dinilai lamban dalam merelokasi utilitas, Marjono menyatakan segala sesuatunya harus melalui proses.

“Kita test pit dulu posisi kabel. Setelah mengetahui posisi kabel, PT Jakon meminta mau memasang bore pile, (takut) kena kabel kita. Tapi (saat itu), kita belum (selesai) kontrak pengadaan kabel, penggeseran atau relokasi. Jadi, ya kita buka kabelnya supaya bisa digeser (sementara), yang penting tiang pancangnya bisa dipasang dulu. Itu saja, kok. Jadi, sebenarnya, tolong dicatat, kita tidak ada kalimat mengambang. Kita hanya proses,” kata Marjono.

Tak Terima Surat

Soal surat pemberitahuan dari Dinas Bina Marga bernomor 1397/-1.792 tertanggal 24 Maret 2016, Marjono mengaku tidak menerimanya.

“Rapat pertama kami dengan pihak Dinas Bina Marga itu baru di bulan Maret 2017. Kita bukannya tidak mau menanggapi. Tapi, kalau suratnya tidak ada ke kita, mau nanggapi apa?” kata Marjono.

Ia pun menyampaikan tanggapannya, kalaulah pihak Dinas Bina Marga memberitahu PT PLN (Persero) APP Pulogadung jauh sebelum pelaksanaan proyek, kejadian seperti ini tentu takkan terjadi. Bila tahu sejak awal, PLN pasti bertindak sigap, sehingga tidak ada lagi istilah proyek tak selesai tepat waktu karena hambatan utilitas.

“Pekerjaan relokasi dan penggantian (kabel) sebesar itu tidak bisa langsung kita tunjuk kontraktor pelaksananya. Butuh proses, mulai dari perencanaan, pembuatan dokumen, dan tahap lelang. Intinya, di antara utilitas-utilitas itu, SKTT 150 KV milik PLN tidaklah semudah atau segampang yang dibayangkan dan diucapkan. Kalau kabel-kabel yang kecil bisa kapan saja dipindahkan. Tapi, kalau SKTT PLN itu, ada proses desain, ordernya, pabrikasi,” kata Marjono.

Kacaunya Perencanaan

Segala hal yang menyebabkan mulurnya proyek pembangunan underpass Matraman-Salemba itu, di mata Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia, Ungkap Marpaung, semata-mata akibat kacaunya perencanaan.

 “Banyak fakta mencurigakan dalam perencanaannya, yang membuat proyek ini terasa seperti terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan. Surat-surat Dinas Bina Marga yang dikirim ke para pemilik utilitas, dari Maret 2016 hingga Maret 2017, menunjukkan bahwa lokasi proyek sama sekali belum clean and clear. Tender pun digelar Juli-November 2016, dalam kondisi lokasi proyek yang masih seperti begitu. Dalam perhitungan proyek dengan beban anggaran di tahun jamak (2016-2017), tentunya ada alokasi dana dan bobot pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun pertama (2016). Dengan kondisi seperti itu, saya curiga, dokumen macam apa yang dilelangkan Dinas Bina Marga?” kata Ungkap Marpaung kepada BantenTribun, saat dijumpai di acara syukuran Brigjen (Pol) L.O.M Marpaung di Jakarta, Jumat (20/10).

Fakta lainnya, lanjut Ungkap, PT Jakon sendiri selaku kontraktor pelaksana mengaku mulai bekerja di bulan Maret 2017. Padahal, masa pelaksanaan proyek sudah ditetapkan 393 hari kalender, dengan batas akhir tanggal 17 Desember 2017.

“Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah keterlambatan start itu, yang menyebabkan tak tercukupinya lagi waktu, akibat keteledoran PT Jakon memulai pekerjaan ataukah gara-gara kelalaian (PPK) Dinas Bina Marga menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)? Bila ini akibat kesalahan PT Jakon, maka permohonan perpanjangan masa pelaksanaannya tidak usah disetujui. Kalau perlu, putus kontrak, dan blacklist. Tapi, bila permohonan itu disetujui, maka besar kemungkinan keterlambatan ini sebenarnya akibat adanya ketidakberesan di tubuh Dinas Bina Marga DKI Jakarta,” kata Ungkap.

Lebih jauh Ungkap menyatakan, keterlambatan start kerja itu pun mengindikasikan sebuah fakta juga, bahwa proyek pembangunan underpass Matraman-Salemba —yang didanai APBD tahun jamak (2016-2017)— sama sekali tidak berjalan pada tahun pertamanya.

“Bahkan, melihat kronologi perdebatan PLN dengan Dinas Bina Marga, nyatalah bahwa proyek itu pun sudah terpaksa dilaksanakan meski dalam kondisi lapangan yang belum clean and clear,” kata Ungkap.

Ia menyinggung peran TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dari unsur kejaksaan, yang seharusnya menjadi filter awal untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

“Adalah omong kosong kalau para jaksa itu tidak tahu aturan soal ini. Makanya dijadikan elemen utama TP4D juga karena mereka itu dianggap sangat menguasai persoalan macam begini. Jangan-jangan TP4D pun sudah menjadi pengawal dan pengawas yang harus dikawal dan diawasi,” kata Ungkap.

Dampak Sosial

Buntut dari keterlambatan penyelesaian pembangunan underpass Matraman-Salemba itu pun membawa dampak sosial yang cukup berarti bagi masyarakat. Setidaknya, warga DKI Jakarta yang biasa melintasi lokasi proyek akan semakin lama menikmati situasi macet. Kebijakan rekayasa lalulintas yang dilakukan Dinas Perhubungan juga haruslah diperpanjang usianya.

Kemacetan-Underpass-Matraman-Salemba(foto-Jefri)
Kemacetan-Underpass-Matraman-Salemba(foto-Jefri)

Yang membuat agak miris, adalah dampak yang harus dialami para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek.

“Saya akhirnya memutuskan menggeser lokasi usaha ke Jalan Kayu Manis. Karena jualan di sini sudah gak laku lagi. Bagaimana mau laku, yang lewat aja sudah gak ada lagi akibat rekayasa lalulintas,” kata Dodo, penjual pecel lele di sekitar lokasi proyek.

Kemerosotan yang signifikan pun dialami pom bensin yang berada tepat di samping lokasi proyek underpass Matraman-Salemba. Omset penjualannya menurun drastis, meski manajernya enggan merinci angka kemerosotan tersebut.

Sementara Obih Sobihin, yang setiap harinya mengais rejeki di sekitar Jalan Pramuka dekat lokasi proyek, mengaku kini terpaksa harus selalu mengenakan masker demi mengurangi serangan debu.

“Wah, kalau siang, debunya parah. Makanya saya harus pakai masker. Memang, orang-orang proyek itu kadang-kadang menyirami jalan, supaya gak terlalu berdebu. Tapi, jadwalnya gak tentu. Kadang tengah malam. Kadang juga gak disiram sama sekali. Seharusnya, kalau bisa, paling tidak 3 kali seharilah disiram. Demi menghormati hidung orang yang cuma jadi penghisap debu-debu pembangunan,” kata Obih Sobihin kepada BantenTribun.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari TP4D selaku pengawal dan pengawas proyek pembangunan underpass Matraman-Salemba. (jefry/kar).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here