Perspektif Ilmu Negara Dalam Memotret Realitas Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Dede Kurniawan
Dede Kurniawan

 

*Oleh: Dede Kurniawan

Negara sudah menjadi objek kajian Ilmu Negara sejak abad ke V SM sampai abad XVII khususnya di zaman Yunani Kuno, zaman Romawi Kuno, zaman Abad Pertengahan, zaman Renaissance , zaman perkembangan Hukum Alam, tentang pemikiran hukum dan demokrasi dalam membentuk sebuah negara diantaranya oleh Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Niccholo Machiavelli, dan lain-lain.

Menjadi catatan sejarah dan bisa dijadikan kajian ilmu negara saat ini bahwa pengaruh zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno, zaman Abad Pertengahan, zaman Renaissance , zaman perkembangan Hukum Alam tersebut telah mewarnai hukum dan demokrasi di Indonesia, mulai dari zaman Orde Lama- Orde Baru-Reformasi hingga sekarang.

Bukunya Plato yang berjudul nomoi dan the republic mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah negara yang baik harus didasarkan atas hukum dan seorang pemimpin filsuf.

Thomas Aquinas yang tidak bisa melepaskan pemikiran teokratisnya, yang alam pikirannya tentang negara dan hukum dapat ditemukan dalam bukunya Summa Theologica (Pelajaran Tentang Ketuhanan), banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles mengatakan bahwa agama (gereja) merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yang meliputi segala-galanya dan yang merupakan daripada kerajaan Tuhan di dunia, dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja (agama), maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian, demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi,  negara dengan agama (gereja) itu ada kerjasama yang erat, negara didukung dan dilindungi oleh agama (gereja) untuk mencapai tujuannya.

Kerjaan-kerajaan romawi di abad pertengahan yang masih dipengaruhi besar oleh pemikiran teologis, ini menjadi potret bahwa agama mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kekuasaan negara.

Dalam konteks tersebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum demokrasi dan agama sendiri mempunyai pengaruh besar terhadap kekuasaan negara.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimanakah ilmu negara memotret realitas hukum dan demokrasi di Indonesia ???

Mulai dari unjuk rasa organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan yang dilakukan oleh kelompok 212 yang berjilid-jilid, penistaan agama, pembakaran bendera kalimat tauhid dan isu-isu agama lainnya, belum lagi isu dari sektor ekonomi yaitu banyak masuknya tenaga buruh kasar asing (khususnya dari China) ke Indonesia yang banyak melahirkan ketidakadilan atau tidak ditegakannya hukum kepada sebagian besar rakyat Indonesia.

Dalam bukunya Prof. Jimly Asshiddiqie berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi mengatakan bahwa

“Law floats in a sea of ethics”

Hukum mengapung di atas samudera etika.

Menurut Prof. Jimly bahwa hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, untuk mengharapkan hukum dan keadilan tegak, kita harus membangun masyarakat yang beretika dengan baik, dan masyarakat yang beretika atau ber-‘akhlaqulkarimah’ itulah cermin dari masyarakat yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

Masyarakat yang beragama dengan baik itu adalah masyarakat yang perilakunya dalam kehidupan bersama sesuai dengan standar-standar etika dan perilaku yang diidealkan dalam kehidupan bersama.

Pesta demokrasi dalam menghadapi PILPRES 2019 Antara PRABOWO – SANDIAGA UNO vs JOKOWI – KH MA’RUF AMIN menjadi kajian menarik, siapa diantara kedua pasangan calon tersebut yang akan terpilih nanti pasti akan membawa dampak sangat besar (positif maupun negatif)  bukan hanya kepada rakyat Indonesia saja, akan tetapi akan berdampak besar juga kepada negara-negara maju seperti Amerika dan sekutunya, China dan sekutunya.

Negara-negara tersebut terus melakukan upaya-upaya intervensi ( driver ) terhadap negara Indonesia  khususnya dalam lapangan Ekonomi (Teori Karl Max= negara lahir karena adanya pertentangan-pertentangan antar kelas ekonomi).

Belum lagi kelompok – kelompok radikal atau kelompok ekstrem dalam lapangan agama yang ingin merebut kekuasaan negara dengan cara memunculkan simbol-simbol maupun konsep khilafah atau dalam catatan sejarah Indonesia yang pernah muncul melalui gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Tidak bisa dibantah bahwa seseorang dan/atau kelompok (partai-partai) untuk mencapai atau mendapatkan kekuasaannya segala cara dilakukan, (teori Niccholo Machiavelli= tujuan negara adalah kekuasaan, maka segala cara akan dilakukan untuk mencapainya).

Agama dan ekonomi khususnya sangat membawa pengaruh besar terhadap suasana dan kondisi keadaan rakyat dalam menentukan pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia melalui pemilihan umum (demokrasi).

Penulis memberikan saran, jika kita ingin menegakan hukum dan demokrasi, mari berbangsa dan bernegara (kekuasaan) dengan ilmu pengetahuan dan agama sesuai dengan tugas dan fungsi  diwilayah masing-masing (tidak dicampuradukan).

Berpolitiklah sesuai hasil kesepakatan yang sudah tertuang didalam peraturan perundang-undangan, karena Indonesia adalah Negara Hukum Demokrasi. *(Penulis : Dosen Fakultas Hukum Untirta -Banten)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.