Pengembang Perumahan “Tropicana Residence Community” Cikokol Tangerang Digugat Rp 20 Miliar

488
PT Giga Konstruksi, pengembang perumahan Tropicana Residence Community, di Cikokol tangerang, digugat konsumennya sebesar Rp20 miliar, karena dianggap wanprestasi.(ilustrasi@igs)
PT Giga Konstruksi, pengembang perumahan Tropicana Residence Community, di Cikokol tangerang, digugat konsumennya sebesar Rp20 miliar, karena dianggap wanprestasi.(ilustrasi@igs)

Pengembang Perumahan “Tropicana Residence Community”  di Kota Tangerang, digugat Konsumennya sebesar Rp 20 miliar. Gugatan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan. PT Giga Konstruksi, pengembang perumahan tersebut, dinilai konsumen telah melakukan “cacat janji” atau wanprestasi.

Kota Tangerang,BantenTribun.id PT Giga Konstruksi, pengembang Perumahan Tropicana Residence Community, di Cikokol, Kota Tangerang, digugat lima konsumennya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 20 miliar.

Kelima konsumen warga RT 03 RW 12 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, itu masing-masing Ade Fatimah, Ifon Furqoni, Rheza Pahlevie, Werina Bun, dan Reggie. Mereka mengajukan gugatan karena menganggap PT Giga Konstruksi telah melakukan “cacat janji” (wanprestasi).

Disebutkan, hingga detik ini, PT Giga Konstruksi tak kunjung menyerahkan surat-surat bukti tanda hak bagi 9 unit rumah (5 buah tipe Mangrove, 2 buah tipe Mutiara, dan 2 buah tipe Harrapa), yang telah dibayar konsumennya senilai Rp 7,88 miliar.

Pada persidangan di BPSK Kota Tangerang Selatan, Kamis (15/2/2018), Ade Fatimah selaku penggugat membacakan tuntutannya di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Ia menuntut PT Giga Konstruksi segera menandatangani Akta Jual-Beli (AJB) atas 5 unit rumah yang dibelinya, tipe Mangrove di Blok A Nomor 2, 3, 5, 6, dan 7. Penandatanganan AJB itu harus dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang ditunjuk Ade Fatimah.

“Saya juga menuntut PT Giga Konstruksi segera menyerahkan bukti tanda hak atau sertifikat dari kelima unit rumah itu,” kata Ade Fatimah.

Tuntutan pun dilayangkan Ade Fatimah terhadap Notaris Sri Sulastri Anggraini, SH MH untuk mengembalikan biaya surat-surat sebesar Rp 24,98 juta serta uang titipan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan) rumah Blok A Nomor 2 dan Blok B Nomor 3 senilai Rp 81,42 juta.

“Saya menuntut uang titipan BPHTB itu dikembalikan karena Notaris Sri Sulastri Anggraini ternyata tidak menyetorkannya ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Perbuatan Notaris Sri Sulastri Anggraini itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan,” kata Ade.

Bahkan, lanjut Ade, Sri Sulastri Anggraini juga telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena sudah bertindak sebagai Notaris bagi PT Giga Konstruksi yang secara nyata adalah perusahaan miliknya sendiri.

Maka, Ade memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di BPSK Kota Tangerang Selatan memberikan rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Banten untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Sri Sulastri Anggraini.

“Parahnya lagi, ternyata kelima rumah yang sudah saya bayar secara tunai itu masuk dalam daftar listing Bank Tabungan Negara. Ini benar-benar membuat saya merasa sangat dipermalukan.

Terakhir, Ade menuntut PT Giga Konstruksi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 17,2 miliar.

“Sertifikat tak kunjung diberikan. Akibatnya, modal saya mandek, dan saya menderita kerugian yang sangat besar karena tidak bisa memutarnya untuk usaha material,” kata Ade.

Tuntutan 4 Penggugat Lainnya

Pada sidang sebelumnya, Kamis (1/2/2018), keempat penggugat lainnya, yakni Rheza Pahlevie, Reggie, Werina Bun, dan Ifon Furqoni, juga telah membacakan tuntutannya di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara BPSK Kota Tangerang Selatan.

Mereka menyampaikan tuntutan serupa agar PT Giga Konstruksi segera menandatangani AJB di hadapan PPAT yang ditunjuk para penggugat, dan menyerahkan sertifikat tanda bukti haknya.

“Sejak saya —melalui kuasa hukum, Ir. Andi Darti, SH., MH— bertemu dengan Notaris Sri Sulastri Anggraini di bulan November 2017, yang dilanjutkan penerbitan somasi pertama dan kedua, memang akhirnya ada pengembalian titipan uang BPHTB saya pada tanggal 21 November 2017. Namun, Notaris Sri Sulastri Anggraini hanya mengembalikan sebesar Rp 12 juta dari total Rp 35,5 juta uang titipan BPHTB saya. Artinya, masih ada Rp 23,5 juta lagi yang belum dia kembalikan,” kata Reggie.

Secara terpisah, penggugat lainnya, Werina Bun, menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di BPSK Kota Tangerang Selatan, dirinya telah membeli satu unit rumah tipe Harrapa kepada owner PT Giga Konstruksi, Notaris Sri Sulastri Anggraini. Namun, hingga setik ini, belum juga menerima bukti tanda hak atau sertifikat atas rumah tersebut. Bahkan penandatanganan AJB pun belum dilakukan, sehingga transaksi jual-beli tersebut belum bisa didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

“Sri Sulastri Anggraini, notaris merangkap pemilik PT Giga Konstruksi, telah melanggar kesepakatan awal. Semula dinyatakan, harga jual rumah tipe Harrapa di Blok D Nomor 3 itu adalah Rp 735 juta, sudah termasuk BPHTB, AJB, balik nama, serta biaya PNBP (Penerima Negara Bukan Pajak) dan peningkatan hak menjadi SHM. Ternyata, biaya-biaya itu tetap dibebankan lagi kepada saya,” kata Werina Bun.

Maka, Werina Bun menuntut Notaris Sri Sulastri Anggraini untuk membetulkan Minuta Akta Asli PPJB Nomor 20 Tanggal 29 Juni 2015, memberikan catatan pada minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan, memberikan paraf dan mengesahkan akta di hadapan penggugat, saksi, dan Tergugat II, tanpa syarat, beban, dan ketentuan apapun, atau menyatakan APJB Nomor 20 Tanggal 29 Juni 2015 itu batal demi hukum.

“Saya juga menuntut Notaris Sri Sulastri Anggraini membayar denda keterlambatan yang telah diperjanjikan sebesar Rp 11,35 juta, dan membayar sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp 200 juta,” kata Werina Bun.

Sementara itu, pasangan suami-istri Ifon Furqoni dan Rheza Pahlevie Siregar menuntut Sri Sulastri Anggraini untuk mengembalikan biaya surat-surat dan uang titipan BPHTB sebesar Rp 58,08 juta, dan membayar sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp 200 juta.

Mereka juga menuntut PT Giga Konstruksi pengembalian uang genteng dan pasang listrik sebesar Rp 100 juta.

“Pembelian genteng dan biaya pasang listrik kan kewajiban PT Giga Konstruksi. Maka, kami meminta uang untuk keperluan itu dikembalikan,” kata Rheza Pahlevie Siregar.

Selanjutnya, Rheza juga menuntut pengembalian biaya sebesar Rp 200 juta, dengan alasan ia hanya mendapatkan kavling kosong.

“Kami ini membangun kavling kosong. Hitung-hitungannya, biaya material bangunan rumah standar tipe Mutiara adalah sebesar Rp 100 juta. Jadi, total biaya material untuk dua unit rumah tipe Mutiara yang kami beli itu adalah Rp 200 juta,” kata Rheza.

Langgar UU Perlindungan Konsumen

Dihubungi terpisah, kuasa hukum dari kelima penggugat tersebut, Ir. Andi Darti, SH., MH., menjelaskan, PT Giga Konstruksi telah melanggar Pasal 7 huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara Notaris Sri Sulastri Anggraini disebutkan telah melanggar Pasal 16 huruf a dan b, serta Pasal 26 dari UU Perlindungan Konsumen tersebut.

PT Giga Konstruksi juga, lanjut Andi Darti, diduga tidak menyerahkan lahan sebesar 2 persen dari luas keseluruhan area pengembangan Perumahan Tropicana Residence Community kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Sejak menerima kuasa dari para penggugat, Andi Darti mengaku sudah berupaya menemui pimpinan PT Giga Konstruksi dan Notaris Sri Sulastri Anggraini untuk mencari solusi terhadap perkara tersebut.

“Namun, mereka selalu mengelak dan menghindar untuk bertemu. Sepertinya, PT Giga Konstruksi dan Notaris Sri Sulastri Anggraini tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka, tidak ada jalan lain, karena upaya kekeluargaan seolah tak digubris, kami pun melakukan langkah-langkah hukum,” kata Andi Darti.

Ia pun menegaskan, selain gugatan melalui BPSK Kota Tangerang Selatan, pihaknya akan melaporkan perbuatan PT Giga Konstruksi dan Notaris Sri Sulastri Anggraini itu ke kepolisian.

“Ancaman dari pelanggaran-pelanggaran atas UU Perlindungan Konsumen yang mereka lakukan itu adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Ancaman sanksi itu terdapat pada Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Andi Darti.

Demi menuntaskan segudang perkara di tubuh PT Giga Konstruksi, Andi Darti pun akan melaporkan perusahaan pengembang tersebut dengan Pasal 134 jo Pasal 151 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ancamannya denda maksimal Rp 5 miliar, termasuk pencabutan izin usaha hingga penutupan lokasi.

Menurut pihak BPSK Kota Tangerang Selatan, sejauh ini PT Giga Konstruksi maupun Notaris Sri Sulastri Anggraini tidak pernah menggubris panggilan sidang dan selalu mangkir. Maka, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di BPSK Kota Tangerang Selatan akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk memanggil pimpinan PT Giga Konstruksi dan Notaris Sri Sulastri Anggraini.

Hingga berita ini siap ditayangkan, redaksi BantenTribun belum mendapatkan tanggapan terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Notaris Sri Sulastri Anggraini maupun pimpinan PT Giga Konstruksi yang diketahui bernama Tulus. (yhr/kar).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here