Pembangunan SDM sebagai Prasyarat Utama Pegembangan Pariwisata Daerah

120
M. Ogi Nugraha

Untuk mencapai kemajuan dibidang pariwisata hal utama yang perlu mendapat perhatian adalah sumber daya manusia pada instansi pemerintah yang menjadi leading sector pariwisata yaitu Dinas Pariwisata (Dispar). Sebagai lembaga teknis desentralisasi di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan penuh terhadap konsep pengembangan pariwisata daerah, dengan demikian maju atau tidaknya pariwisata daerah salah satunya tergantung kepada Dinas Pariwisata. Secara internal, Dinas Pariwisata akan sangat tergantung kepada somber daya manusia di bidang pariwisata (Sarjana Pariwisata), karena merekalah yang mengetahui secara persis bagaimana seharusnya kemasan industri pariwisata yang diminati pasar. Atau jikalaupun memang personil pegawai pemerintah secara menyeluruh minim dengan sarjana pariwisata, minimal penempatan personil terutama untuk tingkat esselon harus berdasarkan fit and proper test. 

Setelah dilakukan pembenahan internal organisasi meliputi sumber daya manusia dan mekanisme kerja pada Dinas Pariwisata, barulah mereka bisa bekerja dengan baik untuk menata sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan jasa pariwisata. Sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pariwisata (masyarakat) tidak kalah pentingnya untuk terus ditingkatkan kualitasnya agar terjadi sinkronisasi dalam penataan pariwisata daerah.

Didalam pembangunan pariwisata, unsur non governmental memiliki peranan vital, karena dalam konsep community based tourism mereka bertindak sebagai aktor utama sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator semata. Artinya corak pariwisata akan sangat tergantung motivasi masyarakat, maka sumber daya manusia diluar pemerintah daerah seyogyanya menjadi agenda utama pembangunan pariwisata disamping pembangunan destinasi wisata.

Sebagai illustrasi dapat digambarkan bahwa ketika pemerintah mengembangkan konsep desa wisata, tidak akan bermakna apapun jika masyarakat desa tersebut masih jauh dari pola hidup bersih. Maka kesadaran pola hidup bersih perlu dibangun melalui pembinaan yang berkesinambungan. Atau juga para pedagang di pesisir pantai yang menjajakan dagangannya secara paksa kepada wisatawan tentu akan sangat mengganggu kenyamanan. Tentu saja ini semua harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar suatu objek wisata tidak ditinggalkan para peminatnya.

Sebagai subjek pembangunan pariwisata, masyarakat memiliki peran aktif dalam menggerakkan sektor riil, dan sebagai objek pembangunan pariwisata, masyarakat memiliki kekhasan tersendiri meliputi budaya dan hasil dari kebudayaan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya dan menjadi daerah tujuan wisata. Keadaan ini mengindikasikan adanya keterpaduan pola pembangunan pariwisata. Artinya konsep pembangunan destinasi pariwisata sebagus apapun tidak akan berhasil dengan baik jika pengelolaan peningkatan kualitas sumber daya manusianya ditinggalkan.

Oleh : M. OGI NUGRAHA

(*)Penulis bekerja di BAPPEDA Pandeglang

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here