Orangtua Murid SDN Saruni 1 Pandeglang Keluhkan Praktik Jual Buku Pelajaran

2292
Buku pelajaran yang dijual di SD Saruni 1

Pandeglang,BantenTribun.id- Sejumlah orangtua murid di SD Negeri Saruni 1 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengeluhkan “praktik jualan “ buku pelajaran yang masih dilakukan oknum guru sekolah ini. Selain terjadi setiap tahun ajaran baru, praktik jual buku itu, selain dinilai memberatkan, juga sudah menyimpang.
Mereka mengeluh dengan biaya yang harus dikeluarkan demi membeli buku-buku paket pelajaran tersebut, seharga Rp 497 ribu untuk 7 mata pelajaran.

“Saya beli karena terpaksa. Soalnya, kalau nggak beli, saya khawatir anak saya akan disisihkan oleh guru. Padahal, setahu saya pihak sekolah kan sudah punya anggaran pembelian buku pelajaran dari dana BOS,” kata salah seorang wali murid SDN Saruni 1 berinisial IN dan meminta namnya dirahasiakan kepada BantenTribun, Jumat(25/8).
Keluhan serupa disampaikan orangtua lain murid SD ini, yang juga minta disamarkan. Menurutnya, anaknya yang duduk di kelas 5, selain harus beli buku paket pelajaran, di sekolah ini juga masih membeli buku LKS.

“Hari ini juga (Senin 29/8-red) harus beli buku LKS Penjas sebesar Rp15.000,” kata salah satu orangtua siswa.
“Ya, hampir setiap tahun ajaran baru saya harus mengeluarkan uang untuk beli buku paket pelajaran. Uangnya dibayarkan ke guru lebih dulu, kemudian baru dapat buku kalau sudah bayar ke guru. Padahal, kan ada dana bos. Lagi pula jika kekurangan dan tidak bertujuan ngobyek, sebaiknya guru mempersilahkan orangtua beli diluar dan ada penjelasan,” kata salah seorang orangtua siswa lain.

Sampai saat ini, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak sekolah. Didapat keterangan,Encep, Kepala sekolah SDN Saruni 1 sedang sakit dan belum masuk kerja.

“Kepala sekolah sedang sakit, jadi belum masuk kantor,” kata Udin, salah seorang guru SD ini kepada BantenTribun, Senin (28/8) di sekolah.

Kepala Bidang Pengawasan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Warso, mengaku kaget mendengar kabar adanya paraktik penjualan buku paket pelajaran yang dilakukan oknum guru di sekolah ini. Warso juga memastikan pihaknya akan segera turun langsung mengecek kebenarannya. Ia juga berjanji, jika praktik ini benar, maka pihaknya akan mengeluarkan sangsi tegas untuk guru yang melakukan itu.
Kepala Bidang SD ini mengatakan pihaknya selalu mewanti-wanti ke tiap sekolah agar tidak menjual buku-buku pelajaran. Menurutnya, jika pihak sekolah merasa kekurangan dengan jumlah buku, pihak sekolah bisa menambah atau membeli buku baru dari dana BOS.

“Pembelian buku pelajaran boleh kok, bahkan itu menjadi prioritas penggunaan BOS. Jika perlu buku untuk pengayaan siswa, mintakan ke orangtua agar membeli diluar, cukup kasih judul buku-bukunya saja, ” kata Warso, kepada BantenTribun,di kantornya, Jumat,(25/8).

Pengamat pendidikan yang juga ketua LSM Kompas, Novan Hidayat, sangat menyayangkan masih terjadinya praktik penjualan buku pelajaran yang dilakukan guru ataupun pihak sekolah. Menurutnya, pengawas sekolah juga harus ketat mengontrol sekolah yang masih “membandel” dengan melakukan praktik-praktik semacam ini.

“Jangan-jangan pengawas tutup mata karena ikut di dalamnya,”kata Novan.
Terkait kabar guru ngobyek jual buku pelajaran ini, ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (atau kini PP Nomor 66 Tahun 2010) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada Pasal 181 dari peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.
Kemudian, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 pun menegaskan tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Dalam peraturan menteri tersebut diatur tentang penghapusan LKS. Buku yang digunakan oleh siswa adalah buku yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah.
Disebutkan pula, lembar latihan siswa haruslah berasal dari modul yang dibuat para guru, bukan oleh pihak ketiga.

“Kalau di SD itu masih jualan buku, jelas hal itu tidak sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016,” kata Novan Hidayat, yang dihubungi melalui sambungan telepon,Senin(28/8).Kar*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here