Nunggak Pajak Ranmor, Pemkab Pandeglang Beri Contoh Tidak Baik Pada Masyarakat

106
ilustrasi kendaraan-bermotor-nunggak-pajak-@brilio
Nunggak Pajak Ranmor, Pemkab Pandeglang beri contoh tidak baik pada masyarakat@ilustrasi Brilio

Dengan menunggak pajak, sama saja Pemkab Pandeglang memberikan contoh tidak baik kepada masyarkat. Masyarakat terus ditekan agar taat pajak, tapi Pemkab-nya sendiri tidak taat pajak, bagaimana masyarakat akan taat pajak?

Pandeglang, BantenTribun.id – Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp700 juta, Pemkab juga tengah berusaha memvalidasi data kendaraan dinas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar 2018 tidak  nunggak PKB.

Menanggapi hal itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita berjanji segera mengecek ke sejumlah OPD, karena dirinya belum mengetahui  secara rinci  OPD yang memiliki tunggakan PKB.

“Gini loh ibu tidak bisa menjawab secara detail, kemungkinan besar ada satu OPD yang lupa menganggarkan, nanti ibu croscek OPD mana saja,” kata Irna saat ditemui usai upacara hari Pahlawan di Alun-alun Pandeglang, Jumat (10/11/2017).

Irna berkilah kemungkinan tunggakan PKB tersebut karena ada aset kendaraan milik Pemkab Pandeglang yang hilang atau dicuri, sehingga memiliki tunggakan sampai sekarang.

“Karena kemarin ada asset milik pemda sekitar 10 hilang atau di curi, jadinya terhambat. Nanti dicari tahu posisi kasnya kemana itu yang harus tanggung jawab,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Pandeglang, Lukmanul Hakim menegaskan agar Pemkab Pandeglang segera membayar atau melunasi tunggakan PKB. Pembayaran PKB dari Pemkab itu juga nantinya akan ada bagi hasil untuk Pandeglang.

“Kan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki anggaran untuk perawatan Randis, kenapa tidak anggaran itu digunakan untuk membayar PKB. Tentu saja seharusnya dipakai saja, kan anggarannya besar,” kata Lukman.

Menurut Lukman, dengan menunggak pajak, sama saja Pemkab Pandeglang memberikan contoh tidak baik kepada masyarkat. Seharusnya, kata Lukman, Pemkab itu memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Maka dari itu ia menegaskan kembali agar Pemkab segera melunasi hutang tersebut.

“Ini kan lucu, masa masyarakat terus ditekan agar taat pajak, tapi Pemkab-nya sendiri tidak taat pajak, bagaimana masyarakat akan taat pajak,” ujarnya.

Ia mendesak bupati Pandeglang segera memberikan teguran kepada seluruh OPD agar melakukan inventarisasi Randis dimasing-masing OPD tersebut. Karena kata dia, bisa jadi tunggakan yang terjadi itu diakibatkan oleh Randis yang tidak layak pakai.

“Nah, kalau sudah terinventarisasi Randis adanya yang sudah tidak layak, segera dilakukan pemutihan atau dilelangkan. Dengan begitu neraca yang ada akan bersih kembali, kan sudah jelas dalam aturannya kalau waktunya sudah mencapai 10 tahun bisa dilelang. Pokoknya hal ini harus segera dilakukan, karena kalau tidak akan selalu menjadi beban,” paparnya.(NG)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here