Nama Mantan DPKPA Pandeglang Disebut Terima Rp400juta, Dana Korupsi Tunda Diminta Diusut

1834

Pengacara Tata Sopandi, HadianSurachmat,  menuding dana korupsi tunda itu mengalir ke Reza A Kurniawan sebesar Rp250 juta, mantan Kepala DPKPA Pandeglang Parjio Sukarto sebesar Rp300 juta, dan Kurnia sebesar Rp400 juta.

Serang,BantenTribun.id – , Hadian Surachmat, Pengacara Tata Sopandi,  menyampaikan nota keberatan terkait tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Pandeglang terhadap kliennya di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (10/10), seperti dilansir dari laman KabarBanten.

Dalam pembelaannya, Hadian menyampaikan, pengangkatan Tata Sopandi sebagai Kasubag Keuangan Dindikbud Pandeglang tahun 2014, bersamaan dengan ditugaskannya almarhum Margono selaku Kasubag Keuangan Dindikbud Pandeglang.

“Kendati dalam kapasitasnya selaku bendahara pengeluaran 2012-2013 dan Kasubag  Keuangan tahun 2014, khusus pengelolaan tunjangan daerah dari tahun 2012 sampai 2015 pelaksanaannya dimonopoli oleh Kasubag keuangan H Margono bersama Ila Nuriawati,” kata Hadian,

Tata Sopandi, kata Hadian, hanya melaksanakan tugas secara formal, tanpa mengetahui dan sadar data jumlah pegawai penerima tunda dimanipulasi.

“Telah terjadi manipulasi data penggelembungan jumlah pegawai penerima tunda yang dilakukan Margono bersama Ila Nuriawati dibantu oleh pihak Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang,” kata Hadian.

Hadian mengatakan, sebagaimana fakta di persidangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dindikbud Pandeglang mengenai tunda tahun 2010 sampai 2015 diterbitkan tanpa melalui proses Rencana Kerja Anggaran (RKA).  Tidak pernah dibuatnya RKA tahun 2010 sampai 2015 lantaran Dindikbud Pandeglang tidak pernah mendapatkan pagu indikatif dari DPKPA Pandeglang. Sehingga, Dindikbud Pandeglang tidak memiliki dasar pertimbangan objektif guna menyusun RKA dana tunda.

“Meskipun RKA-SKPD Dindikbud tidak pernah dibuat, namun DPA Tunda Dindikbud Tahun 2010 sampai 2015 tetap saja disahkan oleh para pejabat DPKPA Kabupaten Pandeglang,” kata Hadian.

Atas permintaan Illa Nuriawati dan mendiang Margono, data pegawai penerima tunda tetap diinput oleh staf DPKPA Kabupaten Pandeglang bernama Cecep Malik.

Data penerima tunda itu dimasukkan atas izin dari Kasi Penganggaran DPKPA Kabupaten Pandeglang bernama Reza A Kurniawan.

“Atas jasa penginputan tersebut, selanjutnya Cecep  Malik diberi uang oleh almarhum Margono sebesar Rp500 ribu,” ungkap Hadian.

Pencairan dana tunda oleh Illa Nuriawati sesuai perintah mendiang Margono. Sementara, Tata Sopandi tidak dilibatkan.  Hadian menegaskan, seharusnya penyidik Kejari Pandeglang meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada beberapa pihak yang sengaja mengesahkan DPA tanpa proses RKA dam yang menerbitkan SP2D tanpa dilengkapi persyaratan normative.

 “Berdasarkan fakta persidangan, pencairan SP2D dari tahun 2012 sampai 2014 oleh BUD-DPKPA Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara tidak sah,” kata Hadian.

Bahkan, Hadian menuding dana korupsi tunda itu mengalir ke Reza A Kurniawan sebesar Rp250 juta, mantan Kepala DPKPA Pandeglang Parjio Sukarto sebesar Rp300 juta, dan Kurnia sebesar Rp400 juta.

“Pembebanan ganti rugi berdasarkan masa jabatan masing-masing tidak beralasan. Sehingga pembebanan kerugian negara kepada terdakwa sebesar Rp1,8 miliar harus diabaikan,” ujar Hadian.

Banyak Pihak Terlibat

Dalam pembelaannya dalam kasus tunda tersebut banyak pihak yang patut dijadikan sebagai tersangka. Menurutmnya banyak pihak yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga dana tunda menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 11,980 miliar.

“Jaksa atau penuntut umum salah jika menjadikan terdakwa selaku orang perorangan yang diduga telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana, karena jabatan dan kedudukan ada padanya karena seharusnya yang bertanggungjawab adalah Jajang Nurjaman, Sunarto, Didin Fahrudin, Ramadani, dan Dadan Tafif Danial (Kepala DPMPTSP Pandeglang),” ujarnya.

Jajang Nurjaman dikatakan Hadian pejabat penandatangan surat perintah pencairan dana (SP2D) tahun 2011-2013. Sedangkan Sunarto pejabat penandatangan SP2D Januari-Juni tahun 2015. Sementara Didin Fahrudin, Ramadani dan Dadan Tafif Danial pejabat penandatangan SP2D Juli-Desember 2015. Kelima pejabat tersebut telah menandatangi SP2D sehingga anggaran dapat dicairkan. Padahal persyaratan secara administrasi pencairan dana tunda belum lengkap.

Selain menyeret kelima pejabat tersebut, Hadian juga menyinggung peran DPKAD Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak memverifikasi persyaratan pencarairan dana tunda tersebut.

 “Dari tahun 2010 sampai dengan 2015 tidak ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran akan tetapi dicairkan saja sebagaimana daftar bukti surat yang tertuang dalam BAP halaman 16 sampai 19,” katanya.

Potensi kerugian negara sendiri dikatakan Hadian lebih dari Rp 11,980 miliar. Sebab, audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten itu hanya untuk kerugian tahun 2012-2014. Sedangkan tahun 2011 dan 2015 belum belum dilakukan perhitungan. “Bahwa sebetulnya penggelembungan tersebut dilakukan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bukan dari 2012 sampai dengan 2014.

Dia menilai tuntutan 11 tahun oleh JPU terhadap kliennya dinilai tidak wajar dan cenderung emosional. Dia meminta JPU untuk tidak tebang pilih dalam kasus ini dan mengusut kasus tunjangan daerah (tunda) tahun 2011 dan 2015 karena terdapat perbuatan korupsi.

“Perkara ini terkesan dipaksakan untuk membuktikan unsur-unsur pidana,” ujar Hadian dihadapan majelis hakim yang diketuai Muhamad Ramdes.

Seusai nota pembelaan dibacakan, JPU Kejari Pandeglang Feza Reza secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan.

“Kami pada tetap pada tuntutan yang telah dibacakan Jumat 6 Oktober 2017,” tutur Reza. *(red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here