Menyigi Program Upsus Jagung Pandeglang ( Bag1 )

247
Kamim Rohener-
Menyelidiki dengan teliti / menyigi- Program Upsus Jagung Pandeglang

*Oleh :Kamim Rohener

Target penanaman Jagung 100,000 hektar di Kabupaten Pandeglang menjadi isu menarik sekaligus menggelitik bagi sebagian kalangan ditahun 2017 ini.

Program yang sebenarnya berawal dari tantangan Menteri Pertanian saat menyampaikan sambutan di salahsatu lokasi Gerakan Tanam Jagung di Pandeglang itu dijawab oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita dengan kebijakan yang bagi sebagian kalangan dianggap “kontroversial.”

Bagaimana tidak, 100,000 hektar bukanlah jumlah yang sedikit. Meski dalam data Statistik dan Citra Satelit, Pandeglang memiliki potensi lahan seluas itu. Namun dalam kenyataannya mewujudkan target ambisius itu bukanlah perkara mudah.

Berdasarkan data Pandeglang Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik setempat, kabupaten di ujung barat pulau Jawa itu memiliki luas lahan sawah sebesar 54,739 hektar dan lahan kering seluas 219,950 hektar.

Lahan kering di Pandeglang didominasi oleh tegalan atau kebun dengan luas 54,477 hektar atau sebesar 26.13 %, hutan negara dengan luas 56,501 hektar tau 25.68%  dan ladang atau huma sebesar 33,492 hektar atau 15.22 %.

Melihat dari kondisi lahan yang ada, meski ambisi itu bisa terwujud, namun bukan perkara mudah untuk mencapainya. Irna dan jajarannya harus mendesain strategi jitu menghadapi berbagai persoalan yang tengah dan akan dihadapi.

Jagung dan Indikator Kesejahteraan

Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang masuk dalam kategori tertinggal di Provinsi Banten dan Indonesia. Bersama kabupaten tetanganya, Lebak. Dua daerah yang dipimpin Srikandi cantik itu selalu bersaing dalam perebutan papan bawah capaian indikator kesejahteraan masyarakat. Dua srikandi itu juga terus berusaha untuk keluar sebagai penghuni zona “kasta bawah” dari cap daerah tertinggal.

Bila Lebak kini tengah disuntik investasi di sektor Industri. Pandeglang menetapkan sektor pertanian, maritim dan wisata sebagai jalan membangun kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tercapai di tahun 2020.

Tercatat dalam misi ke-3 Kabupaten Pandeglang, peningkatan nilai tambah sektor pertanian menjadi tugas yang harus diemban Kepala Dinas Pertanian dan jajarannya dalam membantu pimpinan daerah mewujudkan cita-cita mereka.

Peningkatan nilai tukar petani, Pendapatan Domestik Regional Bruto dan meningkatnya pendapatan petani menjadi beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dinas rumpun hijau itu.

Pengembangan komoditas jagung menjadi salah satu strategi yang dianggap masuk akal mendongkrak kesejahteraan petani di Pandeglang.

Alasannya juga cukup logis. Pertama, jagung berpotensi meningkatkan nilai tambah petani yang mayoritas melakukan budidaya padi di lahan sawah. Menanam jagung di lahan kering bisa menjadi alternatif pendapatan baru bagi mereka.

Pasca ditutupnya keran impor oleh pemerintah, jagung menjadi komoditas yang banyak dicari oleh industri pakan. Tak heran bila kini, hasil panen petani berupa jagung pipil kering langsung di angkut pengusaha industri itu langsung dari lokasi.

Sesuai hukum pasar, tingginya permintaan berimbas pada harga jagung yang relatif stabil di angka kisaran Rp. 3000 per kilo. Beberapa pengusaha bahkan berani menawar dengan harga lebih tinggi.

Bayangkan, bila target tanam jagung 100,000 hektar tercapai, berapa pundi-pundi rupiah yang dihasilkan seandainya dari target tersebut hanya 50 persennya saja yang berhasil di panen.

Mari kita hitung, bila 1 hektar lahan mampu menghasilkan 3 ton saja, maka untuk untuk 50,000 hektar panen akan menghasilkan 150,000,000 kg. Bila jumlah itu dikali harga jagung Rp. 3000, maka akan ada perputaran uang di Pandeglang sebesar Rp. 450 miliar.

Hitungan itu memang terlalu kasar, exclude rendemen dalam proses pasca panen seperti pengeringan dan pemipilan. Namun setidaknya lewat jagung petani se- pandeglang bisa meraup rupiah yang nilainya sekitar seperempat jumlah APBD daerahnya, bahkan lebih.

Kedua, bagi pemerintah Pandeglang, program upsus jagung cukup menguntungkan, mengingat anggaran yang digunakan murni dari dana APBN Tugas Pembantuan yang dikelola langsung oleh Satker Provinsi.

“Tahun 2017, alokasi Upsus Jagung untuk Banten sebesar 128,000 ha, ini merupakan pindahan alokasi dari Jawa Timur. Sementara program reguler yang dijatah Kementerian Pertanian untuk Pandeglang yang luasnya kurang dari 10,000 ha sudah tercapai beberapa bulan lalu.” Ucap Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Pandeglan, Nasir.

Dinas Pertanian Pandeglang, selaku tim operasional Upsus Jagung Kabupaten, hanya membutuhkan biaya pendamping yang jumlahnya jauh lebih kecil dibanding dana APBN.

Ketiga, pemerintah pusat membantu petani dengan menyediakan benih dan pupuk. Sehingga mereka hanya fokus untuk melakukan penyiapan lahan dan pemeliharaan. Dalam proses persiapan lahan pun petani bisa meminjam alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 4, roda 2  ke Dinas Pertanian melalui tim atau brigade alsintan (alat mesin pertanian).

Dukungan TNI selaku bagian dari pemerintah yang ditugaskan mengawal ketahanan pangan negara juga tak main-main. Mulai dari Markas Besar hingga Babinsa di desa-desa secara simultan terus bergerak.

Biaya produksi untuk proses penyiapan lahan terutama untuk pembukaan lahan baru, bukan harga yang murah bagi petani. Namun proses itu (pembukaan lahan) hanya untuk tanam perdana, untuk tanam berikutnya tentu akan lebih mudah.

Menyelesaikan permasalahan tersebut, Bupati dan Pemda sebenarnya telah meminta Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes) untuk mengambil peran dengan membantu pendanaan dengan skema imbal dagang hasil panen petani.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sejatinya petani tinggal menetapkan tekad dan serius melakukan budidaya jagung. Karena beberapa aspek telah dibantu oleh pemerintah di berbagai level.(Bersambung ke bagian 2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here