Menciptakan Birokrasi yang Bersih Dan Berwibawa melalui GCG

497

GCG, Good Governance

Oleh: Tubagus Iwan Ridwan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan klimaks dari penyelenggaraan pemerintahan yang korup dan pengelolaan perusahaan yang buruk. Pertumbuhan ekonomi pada era sebelumnya hanya bersifat semu, dimana pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir atau sekelompok orang saja. Padahal pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya adalah pertumbuhan yang memberikan manfaat kepada kehidupan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Peristiwa pengelolaan perusahaan yang buruk yang cukup menggemparkan adalah kasus yang menimpa sektor perbankan nasional ketika krisis melanda Indonesia pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jumlahnya ratusan triliyun rupiah pada kenyataannya telah disalahgunakan oleh para pemilik perusahaan. peristiwa Bail Outatau dana talangan yang dikucurkan Bank Indonesia kepada Bank Centurydan kasus penyertaan modal terhadap perusahaan daerah di Banten juga bermasalah. Berbagai peristiwa buruk tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor perbankan tetapi juga terjadi pada perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan, jasa penerbangan dan industri lainnya. Tidak hanya kasus penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan melainkan dari kasus standarisasi produk, penggelapan pajak,perijinan, sampai pada kasus pencemaran lingkungan.

Praktek-praktek kecurangan dalam pengelolaan perusahaan baik perusahaan publik maupun perusahan keluarga secara makro akan menimbulkan krisis finansial dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan potret pengelolaan perusahaan di Indonesia masih buruk karena hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang sifatnya sesaat dan merugikan kepentingan stakeholder lainnya.

Saat ini dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi telah terjadi perubahan situasi pasar yang menuntut perusahaan menjadi organisasiisasi bisnis yang profesional yang bisa memberikan pengaruh dan kontribusi positif kepada lingkungan internal maupun eksternal perusahaannya. Oleh karena itu diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Maka dari itu penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga dapat menunjang pemerintah dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Prinsip Dasar Good Corporate Governance

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dengan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Definisi GCGberdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasiisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika

Adapun prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

  1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consisten law enforcement).
  2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
  3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Saat ini ketiga pilar tersebut belum melaksanakan secara penuh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing berjalan sendiri tanpa ada sinergi. Sinergitas antara negara, dunia usaha dan masyarakat menjadi penting sehingga GCG dapat dilaksanakan dan menciptakan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Asas Good Corporate Governance

Mengingat pentingnya peranan dan pengaruh perusahaan terhadap perekonomian nasional terutama BUMN maka perlu dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip dan asas Good Corporate Governance pada setiap aspek bisnis dan jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu :

  1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
  2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasiisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
  4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Good Coorporate Governance

Pelaksanaan GCG di Indonesia dimulai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMNSelain itu juga berdasarkan Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 dianjurkan agar BUMN mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Tujuan dari pelaksanaan GCG ini adalah Pertama, untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasiisasi. Ketiga, mendorong agar organisasiisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Kelima, meningkatkan iklim investasi nasional. Keenam, mensukseskan program privatisasi.  

Jika dilihat dari cara pandang dalam tata kelola perusahaan maka pelaksanaan GCG termasuk dalam pandangan yang prularis dimana pandangan ini menekankan pada penciptaan nilai yang menyangkut kepentingan stakeholder dalam arti bukan hanya kepentingan shareholder semata-mata karena perusahaan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian dari segi kepemilikan perusahaan yang kompleks, perusahaan yang kepemilikan sudah dilepas ke publik maka mau tidak mau dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan yang mempunyai kinerja buruk atau tidak dikelola secara baik maka pasar merespon secara negatif dan ini akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Keberhasilan penerapan GCG sangat ditentukan oleh adanya komitmen dari perusahaan terutama Top Management serta Dewan Komisaris. Selain itu yang tidak kalah penting adalah perusahaam baik Swasta, BUMD dan BUMN harus dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut berdomisili.

Manfaat yang bisa dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG antara lain: Pertama, dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value). Khusus untuk perusahaan yang telah go publik, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham perusahaan. Akhirnya semoga penerapan GCG di perusahaan bukan hanya semata-mata sebagai slogan namun perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dalam pengelolaan perusahaan termasuk perusahaan atau BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten.

Penulis merupakan Alumni Program Magister Administrasi Bisnis Unpad bekerja di Sekretrariat DPRD Provinsi Banten

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here