Media dan Demokrasi di Banten

Media dan Demokrasi di Banten
Media dan Demokrasi di Banten

Oleh *: Muhaemin 

Provinsi Banten berdiri tahun  tahun 2000 berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Keinginan untuk mendirikan sebuah daerah otonom sebenarnya sudah digelorakan sejumlah tokoh di Banten pasca Indonesia Merdeka tahun 1945 silam. Bukti sejarah keinginan mendirikan Provinsi Banten terekam dalam media massa, salah satunya majalah yang terbit di Kabupaten Serang tahun 1957 yaitu Utusan Banten yang kemudian berubah nama menjadi Gelora Massa.  Majalah ini diterbitkan oleh warga keturunan Sian Fu ( Malcomm)

Salah satu artikel yang tersohor di majalah ini adalah tulisan atau berita yang menggambarkan bahwa masyarakat Banten merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Berita ini terbit dan diletakkan di meja Presiden Soekarno saat berkunjung ke Kabupaten Serang tahun 1957.

Kilasan cerita diatas merupakan gambaran nyata, bahwa media massa memberikan andil dalam mendokumentasikan perjalanan sejarah dan sebuah entitas termasuk mengartikulasikan pendapat yang menjadi salah satu ciri dari demokrasi.

Runtuhnya rezim orde baru membuka peluang besar bagi Banten untuk berdiri secara otonom sebagai sebuah provinsi. Media massa memainkan peran cukup strategis dalam mendorong berdirinya Provinsi Banten. Apalagi di era reformasi ini media massa tumbuh subur seperti jamur di musim penghujan. Media massa digunakan sebagai corong yang efektif oleh para perintis dan pegiat pemekaran wilayah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

Di awal reformasi, media massa khususnya cetak di Banten, rata-rata independen atau tidak berafiliasi pada sebuah korporasi besar seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, dan Jawa Pos. Namun kemudian, setelah Banten benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahan dan ekonominya menggeliat, media korporasi menjadikan Banten sebagai salah satu wilayah pengembangan yang menguntungkan.

Kepercayaan masyarakat atau pembaca terhadap media cetak cukup tinggi. Media cetak merajai dan ini disebabkan belum meratanya akses atau jaringan internet. Hingga kini, media cetak di Banten masih mampu mempertahankan eksistensinya bahkan jumlahnya mencapai ratusan penerbitan. Beberapa perusahaan besar menjadikan Banten sebagai market yang ditandai dengan pendirian anak perusahaan misalnya Grup Jawa Pos mendirikan Radar Banten, Banten Raya, Banten Raya TV, dan Tangerang Ekspres. Harian Umum Pikiran Rakyat mendirikan Fajar Banten/Kabar Banten. Rakyat Merdeka Group mendirikan Banten Pos, Satelit News, dan Tangsel Pos.

Dibidang kelembagaan pers, organisasi pers di Banten cukup dinamis. Ditandai dengan berdirinya tiga lembaga wartawan yang diakui oleh Undang-undang Pokok Pers Tahun 40/1999 yaitu PWI, IJTI (ikatan jurnalis televisi indonesia) dan AJI (aliansi jurnalis Indonesia). PWI merupakan lembaga yang cukup intens meningkatkan mutu wartawan karena sering melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW). UKW merupakan upaya pemerintah lewat Dewan Pers untuk menjaga marwah wartawan agar tetap berprilaku layaknya wartawan, profesional, dan menjaga integritas.

Peran dan fungsi media massa dalam membangun tatanan demokrasi khususnya di Banten cukup besar. Hal ini sejalan dengan fungsi media itu sendiri sebagai lembaga kontrol, edukasi, dan hiburan. Namun pada paktiknya tidak gampang menjadikan media selalu berada dalam nafas demokrasi. Banyak kendala bahkan ancaman terlebih sifat pemberitaan yang dianggap mengancam kekuasaan. Situasi ini setidaknya diasakan betul saan Provinsi Banten hampir satu dekade berada dalam genggaman sebuah klan kekuasaan.

Dalam situasi ini semangat demokrasi yang dibangun media terkesan semu dan pragmatis dengan bahasa lain miskin substansi. Dengan kata lain, media massa hanya sebatas menjadi corong kekuasaan dengan menafikan kondisi faktual. Namun demikian, dalam cengkraman kekuasaan masih banyak pula media massa yang mengedepankan independensi dan kode etik jurnalistik serta menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan informasi. Oranisasi pers seperti PWI pun tidak pernah lelah menjadi garda terdepan dalam penegakan kebebasan pers dan mendorong masyarakat atau pembacanya kritis.

Belakangan ini, media massa khusunya cetak menghadapi tantangan yang hebat yakni dengan menjamurnya portal-portal berita dan beragam media sossial. Manusia modern yang salah satu cirinya gak mau ribet banyak yang lari ke media on line untuk mencukupi kebutuhan informasi. Tidak ada yang salah pembaca beralih ke media on line, karena yang salah adalah mereka yang menjadikan berita atau informasi di media sosial sebagai rujukan kebenaran. Informasi atau berita di media sosial berbahaya jika ditelan mentah-mentah lantaran sifat dari media sosial itu sendiri yang tidak mengharuskan adanya konfirmasi dan chek and balance kebenaran sebuah informasi.

Terhadap fenomena ini pemerintah menjawabnya dengan memunculkan jargon Hoax untuk informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan memecah persaudaraan plus sanksinya. Sekilas, sikap protektif pemerintah ini dipandang bertentangan dengan paham dan prinsip demokrasi. Namun jika dikaji lebih mendalam, penyebarluasan hoax merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Meminjam istilah Muhamad Ja’far, sebagai produk teknologi yang secara filosofis bebas nilai, internet menjadi berwajah ganda ketika berada di jagat pragmatisme politik: digunakan sebagai oksigen demokrasi, tapi secara kontradiktif juga

digunakan untuk “membunuh” demokrasi.(*)Penulis aktif di lembaga  kajian Nalar Pandeglang.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.