Logis Tak Berarti Tanpa Hambatan, Menyigi Upsus Jagung Pandeglang (2)

281
Panen jagung di Desa Rocek Cimanuk, harga kering tongkol diterima Rp2000/kg(foto-Hamami-BantenTribun)
Panen jagung di Desa Rocek Kecamatan Cimanuk, harga jagung kering tongkol hanya diterima Rp1800 — Rp2000/kg sampai ditempat pembeli di Serang  (foto-Hamami-BantenTribun)

Oleh : Kamim Rohener

Perlu keberanian untuk memproduksi gagasan menjadi sebuah kenyataan, hebatnya Bupati Pandeglang berani mengambil resiko itu.

Upsus jagung dengan target 100,000 hektar menjadi salahsatu program yang dipertaruhkan. Buktinya, masalah jagung masuk dalam komponen yang dibawa pengusung hak angket ke DPRD Pandegalng beberapa waktu lalu. Program itu dianggap gagal karena tak mencapai target.

Bila indikatornya kuantitas, target jagung yang akhirnya direduksi dari 100,000 menjadi 51 ribuan hektar itu bisa jadi gagal. Namun bila program itu dianggap menyerap banyak dana APBD maka hal tersebut kuranglah tepat. Upsus adalah program nasional yang didukung penuh oleh dana APBN Kementerian Pertanian.

Secara konsep, Upsus Jagung cukup logis bin masuk akal. Tapi sebuah ide yang dituangkan dalam kerangka implementatif, bisa dipastikan akan bersua dengan masalah yang beraneka rupa.

Merubah Kultur

Faktor tersulit dalam pengembangan Jagung di Pandeglang adalah merubah budaya tanam  petani. Karena bagi petani di Pandeglang menanam jagung tak seperti tanam padi.

Padi adalah bagian dari budaya turun temurun. Meski pemerintah tak mengalokasikan anggaran untuk membiayai tanam padi. Petani bisa dipastikan tetap akan menanam tanaman yang menjadi bahan pangan pokok sebagian besar rakyat itu.

Sebaliknya jagung, Pandeglang bukan daerah seperti Nusa Tenggara Timur atau Madura, yang menjadikan jagung sebagai salahsatu komoditas penting. Sehingga tak banyak petani terbiasa tanam jagung sebagai usaha utama mereka.

Menanam jagung dengan luasan yang besar merupakan sebuah terobosan baru (inovasi kebijakan) yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Sehingga merubah kultur petani atau dalam bahasa penyuluhan “mengadopsi inovasi” merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari.

kecepatan sebuah adopsi inovasi setidaknya dipengaruhi oleh lima hal yaitu: sifat inovasinya sendiri; sifat sasaran; cara pengambilan keputusa; saluran komunikasi dan keadaan penyuluh.

Dinas Pertanian Pandeglang selaku leading sector dalam pengembangan Jagung di Pandeglang nampaknya harus memperhatikan lima hal itu. Sifat Inovasi yang baik setidaknya harus memenuhi lima syarat utama, yaitu: keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas dan obeservabilitas.

Pengembangan jagung secara konseptual menunjukan ada keuntungan secara ekonomi yang bisa diraih karena harga yang relatif bersaing. Dari sisi kemudahan (kompatibiltas) menanam jagung bukanlah hal yang sulit – bahkan lebih mudah dibanding tanam padi. Artinya secara sifat, pengembangan jagung sangat mungkin dilakukan di Pandeglang.

Pemangku kebijakan ada baiknya memperhatikan sifat sasaran dalam hal ini petani pandeglang, serta keadaan penyuluh sebagai ujung tombak perubahan.

Karakter petani menjadi penting, tingkat kepercayaan mereka yang “disinyalir” menurun terhadap program yang digulirkan, adanya dugaan monopoli pengurus kelompok, serta perilaku “negatif” oknum petugas kerapkali menjadi “dinding tebal” yang membuat mereka setengah hati mendukung program pemerintah tersebut.

Selanjutnya adalah kondisi penyuluh. Secara riil jumlah penyuluh di Pandeglang belum cukup bila yang jadi target adalah 1 desa 1 penyuluh.

Jumlah mereka yang terbatas itu diperparah dengan pembagian personil yang kurang proporsional. Jumlah luas lahan per kecamatan dan domisili serta jarak tempuh harusnya menjadi bahan pertimbangan. Belum lagi keluhan soal minimnya biaya operasional serta fasilitas yang diberikan.

Padahal kehadiran penyuluh diperlukan baik untuk sekedar memberikan motivasi kisah sukses petani lain yang sukses dengan jagung, atau mencoba memfasilitasi berbagai hal yang terkait dengan budidaya jagung itu sendiri.

Interaksi yang intens antara penyuluh dan petani menjadi kunci sukses pengembangan jagung, Sulit rasanya membiasakan petani tanam jagung bila mereka jarang bersua dengan penyuluh yang membina di wilayahnya.

Lahan

Secara data baik angka maupun spasial, Pandeglang memang masih memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bertanam jagung.

Namun secara riil memastikan 100,000 hektar lahan bisa ditanam jagung rupanya tak semudah membalikan tangan.

Tak semua pemilik lahan, atau pemilik perkebunan swasta atau bahkan perusahaan milik pemerintah mau memberikan lahannya untuk ditanami jagung. Mereka juga memiliki pertimbangan sendiri.

Belum lagi biaya buka lahan yang tidak murah. Bantuan alat mesin lewat Brigade Alsin Dinas Pertanian juga terhambat biaya operasional dan sumberdaya manusia.

Berharap pada Badan Usaha Milik Desa nampaknya juga masih jadi pepesan kosong. Faktanya pengaruh Bumdes untuk pengembangan jagung belum nampak secara signifikan.

Persoalan-persoalan itu yang akhirnya membuat capaian indentifkasi Calon Lahan dan Calon Petani (CPCL) hanya berada dikisaran 51,400 hektaran. Jauh dari angka target yang ditetapkan diawal program.

Birokrasi

Birokrasi dan tata kelola anggaran menjadi masalah lain yang menghambat keberhasilan upsus jagung di Pandeglang. Keterlambatan Distribusi benih dan pupuk akibat lambatnya proses pengadaan adalah faktor utamanya.

Berdasarkan pengamatan, Lambatnya dua jenis sarana produksi itu memaksa banyak petani yang mengundurkan waktu tanam, karena tak mau dihampiri resiko gagal akibat kekeringan.

Beberapa petani yang memaksa tanam di musim kering jelas mengalami kerugian, alih-alih bisa panen dan menguntungkan, yang ada kekeringan dan mati di setengah masa pertumbuhan.

Belum lagi soal lambatnya pupuk. Padahal unsur itu adalah salahsatu yang paling berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitias hasil panen. Apa jadinya bila pupuk yang harusnya diberikan di masa vegetatif baru tiba saat jagung memasuki usia generatif ?.

Permasalahan birokratif  lainnya adalah soal dikerahkannya seluruh aparatur dari pejabat tertinggi hingga Ketua Rukun Tetangga untuk mendata lahan yang ada. Persoalan muncul manakala masyarakat yang didata dan memiliki lahan sama sekali tak berminat tanam jagung, tapi tetap diberi bantuan benih dan pupuk.

Alih-alih jagung mereka tanam, yang ada disimpan dan hanya jadi tumpukan penghias sudut rumah alias salah sasaran.

Pemangku kebijakan harus lebih jeli, dan memastikan bila bantuan program Upsus Jagung benar-benar diberikan pada petani atau kelompok tani yang berminat melakukan budidaya jagung.

Bila melihat kondisi yang ada di tahun 2017, mimpi bupati mensejahterakan rakyatnya lewat jagung nampaknya masih jauh panggang dari api. Namun  melihat keberhasilan sebagian petani nampaknya pengembangan jagung akan lebih baik di tahun depan.

Syaratnya, Dinas Pertanian, mulai dari Kepala Dinas, Kabid yang menangani serta penyuluh dan seluruh komponen yang terlibat mau belajar dari tahun ini dan tidak “cengeng” mencari alibi, tapi semakin termotivasi dan memperbaiki diri menyambut program jagung tahun depan yang ditarget sektiar 61,200 ha (pagu). Lebih 9,800 ha dibanding tahun ini yang hanya 51,400 ha.

Angka capaian CPCL sebesar 51.400 ha ini, tentu saja masih angka berdasar data luasaan lahan calon penerima. Dari jumlah lahan tersebut, berdasar jumlah benih jagung yang sudah terkirim, tercatat 48.317 ha. Untuk mengetahui luas lahan tertanam jagung riil, memang dibutuhkan data pasti nan akurat. Bukan data yang “asal ibu senang”. (bersambung  bag 3)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here