Disdikbud Pandeglang Batalkan Lelang Jabatan Kepsek SD-SMP

1984
Disdikbud Pandeglang Batalkan Lelang Jabatan Kepsek SD-SMP
H.M.Olis Solihin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pandeglang(foto-BantenTribun)

Calon kepala sekolah SD dan SMP yang sudah lulus On Job Learning dan LP2KS tahun 2015, boleh sedikit bernafas lega. Pasalnya, setelah menuai kritik keras dari DPRD, Disdikbud Pandeglang akhirnya membatalkan proses lelang terbuka untuk jabatan itu berikut beberapa syarat yang bikin “njlimet”. Disdikbud berjanji akan memprioritaskan calon lulusan tahun itu.

Pandeglang,BantenTribun.id– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang, akhirnya membatalkan mekanisme lelang jabatan kepala sekolah untuk jenjang SD dan SMP. Langkah pembatalan ini diambil setelah muncul kritikan keras terkait proses dan syarat penempatan jabatan kepsek.

Mekanisme lelang jabatan dan persyaratannya seperti yang tercantum dalam surat edaran nomor 800/1439/Dikbud, tertanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Disdikbud, H.M Olis Solihin, dianulir sebagian.

Baca Juga :

Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Minta Disdikbud Batalkan Lelang Jabatan Kepsek

Kepastian pembatalan lelang terbuka dan syarat-syarat yang harus disertakan pelamar calon kepsek, diungkapkan setelah komisi IV DPRD memanggil Kadisdik untuk didengar pendapatnya pada Rabu(18/10).

Menurut Hadi Mawardi, anggota komisi IV dari partai PAN, mengatakan jabatan kepala sekolah yang kosong sebanyak 112 tingkat SD dan 21 tingkat SMP, akan diprioritaskan bagi yang sudah lulus seleksi LP2KS tahun 2015 lalu. Sementara proses wawancara terhadap pelamar atau calonkepsek masih tetap dilaksanakan.

“Wawancara atau semacam fit and propertest itu hanya untuk mengukur kesiapan calon, tapi tidak menjadi patokan utama yang jadi standar lulus-tidaknya calon tadi. Prinsipnya yang terpenting lulusan tahun 2015 pasti diprioritaskan, selama usianya masih sesuai dengan ketentuan permendiknas,” kata Hadi, kepada BantenTribun, Rabu(18/10) lewat selulernya.

Terkait syarat SKCK dari Polres, pihak Disdikbud, masih kata Hadi Mawardi, juga sudah membatalkannya.

“Penjelasan Kadisdik, terkait syarat SKCK dan surat keterangan bebas narkoba katanya sudah dibatalkan. Pembatalan itu juga sudah disampaikan ke pihak sekolah dan UPT Pendidikan tiap kecamatan,” jelas Hadi.

Hadi menguraikan lebih lanjut, pihak Disdikbud Pandeglang, juga akan menunda pelaksanakan diklat dan uji LP2KS sampai tahun 2019, sebelum calon kepsek yang sudah lulus seleksi tahun 2015-2017 itu habis ditempatkan*(kar)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here