Lelang Jasa Kamtib Pasar Kenari Jakpus Gagal, Syarat Dinilai Janggal

Lelang Jasa Kamtib Pasar Kenari Jakpus Gagal, Syarat Dinilai Janggal
Lelang Jasa Kamtib Pasar Kenari Jakpus Gagal, Syarat Dinilai Janggal dan akan dievaluasi@ilustrasi blogsport

Proses lelang Pengadaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Pasar Kenari Jakarta Pusat di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa PD Pasar Jaya dinyatakan gagal.

Jakarta,BantenTribun.id—Gagalnya lelang jasa Kamtib Pasar Kenari Jakarta Pusat, membuat pihak ULP PD Pasar Jaya akan mengevaluasi ulang salah satu persyaratan dalam tender tersebut yang dinilai sejumlah pihak sebagai janggal dan kontroversial.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum LSM PAN (Pemantau Anggaran Negara), Thomson Sirait, setelah menerima surat Penyampaian Klarifikasi dari Manajer ULP Barang/Jasa dan Beauty Contest PD Pasar Jaya, Angie Muriani.

“Surat klarifikasi Angie menegaskan, proses lelang Pengadaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Pasar Kenari Jakarta Pusat telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan gagal karena peserta tidak memenuhi persyaratan spesifikasi, jumlah personil, serta daftar kuantitas dan harga. Angie pun menyatakan akan mengevaluasi kembali salah satu persyaratan dalam dokumen lelang tersebut, yang disoroti LSM PAN karena sangat janggal dan menuai kontroversi,” kata Thomson Sirait kepada BantenTribun di Jakarta.

Persyaratan yang dinilai janggal dan kontroversial dalam dokumen lelang itu adalah adanya keharusan bagi semua peserta tender untuk melampirkan “Surat Pernyataan yang ditandatangani pimpinan perusahaan bermaterai Rp 6.000,00 di atas kertas kop surat perusahaan yang menyatakan sedang tidak melaksanakan kerjasama pengelolaan parkir, pekerjaan jasa kebersihan, pekerjaan jasa keamanan dan atau pekerjaan Mekanikal/Elektrikal (ME) di Pasar Jaya.

Menurut Thomson, persyaratan kualifikasi tersebut mengandung unsur diskriminatif, tidak objektif, dan tak berdasar, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta segala perubahannya sebagai pedoman utama pengadaan barang dan jasa di institusi-institusi milik pemerintah.

“Persyaratan kualifikasi ditujukan untuk membatasi kemunculan peserta-peserta yang tak layak. Sementara perusahaan-perusahaan yang sedang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya tentunya sudah dianggap memiliki kualifikasi yang memadai untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi, kenapa perusahaan-perusahaan yang tengah bekerjasama dengan PD Pasar Jaya dalam pekerjaan jasa keamanan justru tidak boleh mengikuti pelelangan pengadaan jasa keamanan dan ketertiban di Pasar Kenari? Ini sulit dimengerti dan tidak masuk akal,” kata Thomson Sirait.

Disebutkan, lanjut Thomson, kegiatan pelelangan di PD Pasar Jaya berpedoman pada Peraturan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 114 Tahun 2016 beserta perubahannya.

“PD Pasar Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jadi, otoritas apapun yang mereka miliki dalam hal pengadaan barang dan jasa, tetap harus mengacu kepada Perpres. Tidak boleh menyimpang ataupun menindih, terutama pada hal-hal yang bersifat substantif dan prinsipil. Perpres menegaskan, pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif,” kata Thomson.

Bukan Cuma Kenari

Ia menambahkan, persyaratan kualifikasi yang janggal tadi ternyata tidak hanya diterapkan pada pelelangan paket Pasar Kenari. ULP PD Pasar Jaya pun menggunakannya di semua paket pengadaan jasa keamanan, kebersihan, dan pengelolaan perparkiran di tahun 2018 ini.

“Jadi, kalau persyaratan kualifikasi itu memang mau dievaluasi ulang, jangan hanya yang ada di paket Pasar Kenari. Dengan kata lain, semua paket pelelangan di bidang itu harus dinyatakan gagal dulu karena menggunakan juga persyaratan kualifikasi yang masih harus dievaluasi ulang tersebut. Kalau tidak, semua hasil tendernya berpotensi mengandung cacat,” kata Thomson lagi.

Kemunculan persyaratan kualifikasi yang kontroversial itu, pada gilirannya, melahirkan keraguan di hati Thomson terhadap kompetensi dan integritas para pejabat pengadaan di PD Pasar Jaya.

“Perpres menggariskan, para pejabat pengadaan harus memiliki integritas dan kompetensi, yang —secara formal— ditandai dengan kepemilikan sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam pemahaman saya, pejabat pengadaan yang kompeten dan bersertifikat keahlian di bidang tersebut pasti takkan membuat kekonyolan semacam begitu,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Thomson bermaksud mengkonsultasikan persoalan yang muncul di ULP PD Pasar Jaya itu dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

“Jika  masalah ini tidak diurai hingga tuntas, saya khawatir bakal muncul prahara pada bidang penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa di badan-badan usaha milik pemerintah. Pasalnya, badan-badan usaha milik pemerintah itu cenderung selalu bersembunyi di balik otoritas ekslusifnya, meski ujung-ujungnya tetap tak lepas dari persoalan aset negara,” kata Thomson. (yuk/kar).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.