Kuartet Terdakwa Kasus Tunda Pandeglang Jalani Sidang Lanjutan di Pengadilan Tipikor

terdakwa kasus korupsi tunda disdikbud Pandeglang, jalani sidang lanjutan di pengadilan tipikor serang, Jumat,4/5( foto-cok-BantenTribun)
Terdakwa kasus korupsi tunda Disdikbud Pandeglang, jalani sidang lanjutan di pengadilan tipikor serang, Jumat,4/5( foto-cok-BantenTribun)

Kuartet atau empat terdakwa kasus korupsi Tunjangan Daerah (Tunda) Disdikbud Pandeglang, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Serang,Jumat(4/5). Sidang dengan agenda penyampaian  eksepsi  itu, ditanggapi berbeda dari terdakwa.

Pandeglang,BantenTribun.id – Nurhasan, Abdul Azis, Ila Nuriawati dan Rika Yusliwati, empat mantan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pandeglang, yang menyandang  status terdakwa dalam kasus dana Tunjangan Daerah (Tunda) menjalani sidang lanjutan digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (4/5/2018).

Sidang ini beragenda penyampaian eksepsi atau penolakan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut itu, ternyata ditanggapi berbeda dari keempatnya.

Dua terdakwa, Nurhasan dan Abdul Azis mengajukan eksepsi, sementara Rika dan Ila  Nuriawati, justru tidak mengajukan eksepsi. Hal itu disampaikan oleh  kuasa hukum masing-masing kepada majelis hakim yang diketua Efiyanto.

Kedua terdakwa mengajukan eksepsi karena merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penggelembungan jumlah data penerimaan tambahan penghasilan atau Tunda bagi pegawai dilingkungan Disdikbud Pandeglang dalam kurun waktu 2012-2014 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 11.980.369.250.

Erwanto, tim kuasa hukum Nurhasan dari Peradin Pandeglang, menolak seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) atas persangkaan UU tipikor.yang dialamatkan kepada kliennya.  Menurutnya, kasus tunda Disdikbud Pandeglang yang dipersangkakan  terhadap kliennya selaku Sekretaris Dinas, merupakan kesalahan administratif.

“Maka perkara tunda sekdis seharusnya masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN), bukan kewenangan pengadilan tipikor,” kata Erwanto via chat, kepada BantenTribun, usai persidangan, Jumat (4/5).

Lebih jauh, Erwanto mengatakan akan mengungkap semua pihak yang terlibat, dalam persidangan agenda kesaksian para pihak dan membongkar ‘siapa yang memerintah dan yang berbuat’ jika eksepsinya ditolak.

Mantan Kandisdikbud  Pandeglang, Abdul Azis, membacakan sendiri eksepsi dihadapan majelis hakim. Azis membantah selama menjabat  dianggap telah memperkaya diri atau orang lain. Ia meminta kepada majelis untuk menolak dakwaan jaksa penuntut.

“Pada saat menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan dari Januari tahun 2012 sampai Oktober 2013 tidak pernah memperkaya diri atau pun orang lain, sebagaimana dakwaan Jaksa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Saya memohon kepada majelis hakim menolak dakwaan seluruhnya,” kata terdakwa Abdul Azis  dalam eksepsinya.

Dalam dakwaan  pada disidang sebelumnya, Azis bersama mantan Kadisdikbud lainya seperti Dadan Tafif Danial menerima  Rp 10 juta setiap bulannya dari Ila Nuriawati, dari kelebihan pembayaran tambahan penghasilan tersebut.

Sedangkan Kuasa hukum Ila Nuriawati,  Dedi Dj menjelaskan,  pihaknya sengaja tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi Tunjangan Daerah (Tunda) tersebut dari kurun waktu 2012-2014. Sebab kuasa hukum ingin Ila Nuriawati bebas dari jeratan hukum dalam persidangan yang cepat.

“Kita ingin klien kita ini bebas dari jeratan hukum dengan proses yang cepat,” ungkap Dedi usia menjalani persidangan kepada BantenTribun ,  Jumat (4/5/2018).

Menurut Dedi, berdasarkan pengalaman bersama rekannya pengacara Petrus Bala Pattyona, eksepsi dalam persidangan tindak pidana korupsi jarang di kabulkan majelis. Untuk itu pihaknya akan memainkan strategi dalam keterangan saksi dan pembelaan.

“Jadi buang waktu saja, menurut hemat kami itu tidak penting, nanti kami bermain keterangan saksi dan pembelaan,”ujar Dedi.

Dedi menuding dakwaan terhadap kliennya tidak berlandaskan hukum, apalagi terdakwa  Ila waktu hanya sebagai Tenaga honorer , hanyalah juru ketik saja. Menurutnya, perbuatan korupsi hanya dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat.

“Honorer, juru ketik tidak punya kewenangan, jadi dia tidak bisa disebutkan penyalahgunaan wewenang, dia hanya suka rela,”ungkapnya.

Dalam isi dakwaan ke empat terdakwa, Ila disebut-sebut pihaknya yang membagikan  ‘uang haram’ tersebut kepada sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Pandeglang. Dedi mengaku tertarik untuk dibuka secara tuntas dan harus dikaji ulang.

“Harusnya paham, orang awam pun paham gak mungkin sekelas pegawai sukarela bisa membagi-bagikan uang. Tidak mungkin lah, itu hanya bualan orang-orang yang memang berkelit dalam persoalan ini,” tandasnya.(cok/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here