KPU di Bawah Telunjuk Ormas

KPU ilustrasi@inilah com
KPU ilustrasi@inilah com

 

Sejumlah fakta dari pernyataan Refly Harun itu kini mulai menampakkan dirinya satu per satu. Semua proses seleksi anggota KPU, dari tingkat RI hingga Kabupaten/Kota, terindikasi terkontaminasi intervensi ormas.

*Oleh :YUKIE H. RUSHDIE

SEBULAN silam, di forum Indonesian Lawyers Club, pakar hukum tatanegara, Refly Harun, menyinggung soal seleksi Komisioner KPU yang tak lagi bertumpu pada kapabilitas, melainkan latar belakang ormas pendukungnya.

Sekadar mencontohkan, proses seleksi anggota KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dikabarkan terkotori pertemuan anggota Tim Seleksi (Timsel) dengan sejumlah peserta di Hotel Cipaganti, Garut, untuk kepentingan ormas tertentu.

Disebutkan pula, para peserta yang hadir pada “Pertemuan Garut” itu semuanya dinyatakan lolos ke tahap 10 Besar.
Heboh “Pertemuan Garut” itu berujung dengan boom Nota Protes ke tubuh KPU RI, menuntut pembatalan pengumuman nama 10 Besar yang ditetapkan lolos ke tahap fit and proper test.

Kemudian, KPU RI memanggil semua anggota Timsel di Jawa Barat untuk meminta klarifikasinya terkait penetapan nama pada daftar 10 Besar itu.
KPU RI menyimpulkan adanya kekeliruan yang dilakukan Timsel, dan memerintahkan untuk mencermati sekaligus merevisi daftar nama 10 Besar tersebut.
Selesai? Ternyata tidak!

Betul, Timsel merevisi daftar nama 10 Besar itu. Konon, sejumlah peserta yang sebelumnya disebutkan lolos berdasarkan rekomendasi ormas tertentu, terkoreksi dari daftar.

Namun, itu tak menghentikan upaya ormas-ormas tertentu untuk terus mengintervensi proses seleksi KPU. Boleh saja “kader” sebelumnya terkoreksi, tapi mereka segera sibuk meminang “kader pengganti”-nya.

Ujung-ujungnya, nama-nama yang masuk dalam daftar 10 Besar itu pun diprediksi tetap saja bersumber dari “kader-kader” ormas tertentu. Yang tidak punya rekomendasi ormas, harap ikhlas saja untuk siap-siap tersingkir.

Bahkan, sudah beredar formasi 5 Besar yang akan menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Semuanya, ternyata, adalah nama-nama yang mengantungi rekomendasi dari ormas.

Hantu “Cacat Hukum”

Silang sengkarut gara-gara konflik kepentingan ormas di dalam proses seleksi anggota KPU itu membuat jadwal tahapan hancur lebur, dan mulai dibayangi hantu “cacat hukum”.

Ada ketentuan bahwa pelaksanaan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) itu selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU periode 2013-2018.

Faktanya, di Jawa Barat sendiri, kini ada 16 KPU Kabupaten/Kota yang sudah habis masa jabatannya, sementara proses seleksi masih belum rampung dari kasak-kusuk dan otak-atik para pengusung kepentingan ormas.

Alhasil, terjadi kekosongan komisioner di 16 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut. Dan, berdasarkan sebuah edaran, untuk sementara tugas-tugas komisioner di sana diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

Refly Harun, ternyata, memang bukan sedang membual. Dia benar. Sepenuhnya benar. Kini, tak ada lagi Komisioner KPU yang betul-betul independen, terbebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Kalau mau jadi komisioner, ya harus cari “kendaraan rekomendasi”-nya dulu. Begitulah, kira-kira. Bahkan, tanpa disadari, vested interest dalam seleksi anggota KPU itu sudah begitu berkuasa, sehingga tak mempedulikan lagi terganggunya tahapan-tahapan persiapan hajat nasional berbunyi Pileg dan Pilpres 2019.

Tidaklah keliru kalau ada sampai mengatakan bahwa kondisi KPU saat ini sudah sepenuhnya berada di bawah telunjuk ormas.

Ironisnya, di antara ormas-ormas yang “haus” tersebut, ada yang memiliki keselarasan fatsoen politik dengan partai-partai peserta pemilu.

Nah, lho! Sepertinya, bakal jatuh banyak korban di penghujung Pemilu 2019 nanti. Entah siapa, entah bagaimana… (Yukie H. Rushdie, Pemimpin Perusahaan BatenTribun)).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.