KPK:Lebih Elegan Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Ganti Peserta Pilkada Tersangkut Kasus Pidana

85
KPK saat umumkan penetapan tersangka pasca OTT di Tangerang, Selasa,13/3,@kompas-Robertus
KPK saat umumkan penetapan tersangka pasca OTT di Tangerang, Selasa,13/3,@kompas-Robertus

Wakil Ketua KPK mengatakan, lebih elegan jika pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk perppu untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana, ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.Penegasan ini disampaikan Saut Situmorang,menanggapi permintaan Pemerintah yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto.

BantenTribun.id– Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang,  memastikan KPK tidak bisa memenuhi permintaan pemerintah agar menunda  proses hukum kepada peserta pilkada.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda rencana penetapan tersangka peserta pilkada 2018.

 “Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidananya,” kata Saut lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018), dilansir dari laman kompas.

Menunda proses hukum, kata Saut,  justru berakibat tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia. Saut tidak sependapat jika penetapan tersangka peserta pilkada berpotensi mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

“Enggaklah, kan pimpinan atau calon pimpinan harus egalitarian atau equal di depan hukum. Kalau standar ini tidak dipenuhi, ya tidak pantas jadi pemimpin, dan pastilah direkomendasikan untuk tidak dipilih,” ujar Saut.

Menurut dia, definisi mengganggu jalannya pilkada, yakni kalau melarang orang untuk menggunakan hak pilih, mengganggu proses, dan lainnya.

Saut mengatakan, dengan memproses peserta pilkada yang punya persoalan hukum justru membantu rakyat memilih pemimpin yang bersih. “Kalau rakyat kita berikan barang-barang yang bagus untuk dipilih apa itu ganggu keamanan?” ujar Saut.

Dikatakan Saut,  pihaknya digaji untuk membuktikan orang yang salah. Ketika kesalahan orang itu terbukti, lanjutnya, maka orang yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menjadi kewajiban kita menjelaskan itu ke rakyat agar pendidikan politik yang berintegritas, terus berputar menuju Indonesia yang lebih beradab, sebagaimana Pancasila menjelaskan itu,” ujarnya.

Dikutip dari laman kompas, Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda penetapan tersangka peserta Pilkada. Rencananya, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan KPK pada pekan ini.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka, kata Wiranto, justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik. Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih. Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan,” kata Wiranto.

Pakar Hukum Nilai Wiranto Tidak Bisa Tempatkan Diri

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengkritik Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan dan penyidikan seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

“Ya, itu namanya pejabat yang tidak bisa menempatkan diri,” ujar Abdul melalui pesan singkat kepada laman Kompas, Selasa (13/3/2018).

Setinggi apa pun jabatannya, lanjut Abdul, eksekutif tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif, apalagi KPK sebagai penegak hukum yang independen dan bukan bagian dari eksekutif.

 “Sepanjang ada bukti cukup, KPK dapat menetapkan siapa saja, termasuk seorang calon kepala daerah, sebagai tersangka.Tak ada kekuasaan apa pun yang dapat mengubah aturan itu, kecuali upaya hukum lain, praperadilan atau mengubah norma melalui judicial review di MK,” ujar Abdul.

Abdul melihat, pernyataan Wiranto itu seolah-olah bermaksud baik, yakni ingin menjaga stabilitas demokrasi. Namun, pernyataan itu lebih memberikan dampak negatif terhadap prinsip keadilan di Indonesia.

“Sesungguhnya, itu dapat diartikan juga sebagai sikap permisif terhadap tindakan koruptif dalam demokrasi,” ujar Abdul.

Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018, Senin (12/3/2018). Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Advertisment Seusai rapat, Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here