Kasus Tunda Disdikbud Pandeglang Baru Vonis Satu Orang

Kasus Tunda Disdikbud, baru vonis 1 terdakwa.
Kasus Tunda Disdikbud Pandeglang, baru vonis 1 terdakwa.

Kasus Korupsi Tunjangan Daerah (Tunda) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang mulai bergulir sejak sekitar tahun 2016, baru memvonis satu orang dari 7 orang  yang sudah ditetapkan tersangka. 2 Orang diantaranya, yakni R dan M,  tidak bisa menjalani proses lanjutan karena sudah meninggal dunia. Kasus ini menyedot perhatian besar publik Pandeglang.    

Pandeglang,BantenTribun.id– Publik Pandeglang dikejutkan dengan berita penahan 4 tersangka korupsi kasus Tunjangan Daerah(Tunda) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pandeglang, Selasa 10/4, kemarin.

Keterkejutan  bahkan menjadi gegernya publik ini, lantaran kasus tunda dinilai berjalan lamban alias tertunda-tunda .  Kasus yang menghebohkan ini, diduga melibatkan banyak pihak.

Berbagai tudingan miring pun, dialamatkan  ke Korps Adyaksa. Publik mengira perjalanan kasus akan berhenti pada tersangka  yang sudah lama ditetapkan itu.

Dari 5 tersangka yang sudah mendapat label tersangka dalam kasus ini, ternyata baru mantan KasubagKeuangan Disdikbud, Tata Sopandi, yang sudah mendapat vonis dan menjalani hukuman.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang, Majlis Hakim  yang di ketuai Hakim M. Ramdes, menjatuhkan vonis kepada Tata  pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan badan.  Tata juga diwajibkan mengembalikan  kerugian negara sebesar Rp 1,883 milyar. Vonis ini dijatuhkan pada  Kamis (12/10/2017).

Putusan hakim ini  dianggap tidak memuaskan Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, maupun pihak tersangka. Dalam tuntutan awal, Kejari menuntut  sang kasubag dengan 11 tahun penjara,  disertai membayar denda Rp 200 juta serta uang pengganti  sebesar Rp 1.883 milyar.

Vonis itu dianggap sangat memberatkan terdakwa.  Ia merasa dikorbankan dalam pusaran kasus korupsi tersebut. Rencana mengajukan Banding  ke Pengadilan Tinggi Banten pun bergulir.

Kabarnya, terjadi tarik menarik diantara kedua pihak terhadap  rencana pengajuan banding tersebut. Pengacara Tata Sopandi,  Hadian Surachmat, lalu  menyatakan mundur sebagai pengacara Tata.

“Tidak ada kesepakatan dengan tim pembela, jadi kami sudah menyatakan mudur sebagai pengacaranya, sebelum banding,” jelas Hadian kepada BantenTibun, (14 /2/2018).

Jaksa Penuntut Kejari Pandeglang,  kemudian membuktikan  ketidak puasaan atas vonis, dan mengajukan banding.

Vonis Banding Tata Sopandi

Sepi dari pemberitaan media, akhirnya diketahui vonis yang harus diterima mantan Kasubag Keuangan Dsdikbud, Tata Sopandi di tingkat banding.

Dalam putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten, menguatkan vonis dan menambah hukuman sebelumnya. Tata Sopandi justru mendapat vonis kurungan badan alias penjara 1 tahun lebih berat. Ia divonis selama 7 tahun, dan kewajiban membayar denda sebesar Rp 200juta, subsider kurungan 2 bulan.

Putusan vonis banding bernomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN Tahun 2018 ini di bacakan pada tanggal 4 Januari 2018. Majelis Hakim ini diketuai Hakim Iersyaf dan beranggotakan Hakim Fontian Munzil, dan Dermawan S. Djamian.

Penahan 4 tersangka kemarin, menjadi babak lanjutan  terhadap penuntasan kasus  yang sempat menggegerkan dan  mencoreng dunia Pendidikan Pandeglang ini.

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), Uday Suhada menyatakan rasa bersukurnya dan menilai  Kejari Pandeglang sudah membuktikan keseriusannya dalam mengungkap  kasus yang lama terkatung-katung itu.

“Meskipun begitu, dalam kasus tunda,  kami harap pihak Kejari tidak berhenti pada tersangka pegawai bawahan,” kata Uday.

Senada dengan Alipp, anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Ade Jahran, mengatakan, sangat kasihan jika kasus tunda  mentok  hanya sampai pada tersangka yang sudah ditahan,  namun tidak menyentuh para penikmat  aliran uang korupsi tunda lainnya. Sebuah  korupsi dibalik atas nama “seragam guru”.

“Kasihan jika sama-sama menikmati, tapi yang lain tidak tersentuh,” katanya kepada BantenTribun, lewat chat WhatsApp, Rabu(11/4).

Baca juga :

Dinilai Lambat dan Libatkan Banyak Pihak , Kejati Diminta Ambil Alih Kasus Tunda

Istri Terpidana Kasus Tunda Disdikbud : Saya Yakin Suami Saya Tidak Bersalah

Dalam keterangan pers nya, Kajari Pandeglang, belum dapat memastikan terkait potensi akan adanya tersangka baru karena hingga kini pihaknya masih terus  mendalami kasus yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 11 milyar ini.

“Masih terus  dipelajari, kalau dari 4 tersangka ini membuka nama baru yang bisa jadi alat bukti, tentu akan kami tingkatkan kasusnya. Yang jelas kami tidak akan berhenti sampai disini dalam mendalami kasus tunda. Jika mereka memberi petunjuk dalam kesaksian, jelas akan kami tindaklanjuti,” tegas Nina Kartini, saat memberikan konferensi pers, Rabu (11/4), usai penahanan 4 tersangka.

Pihak yang Diduga Terkait Tunda Dilaporkan ke Kejagung

Mantan pengacara Tata Sopandi, meminta Jaksa  Penuntut Umum (JPU)  Kejari untuk segera menjalankan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang, karena jelas  ada keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi itu, pasca jatuhnya vonis terhadap kliennya.

Dalam pertimbangan hakim , kasus tunda, kata Hadian Surachmat waktu itu, banyak pihak yang patut dijadikan sebagai tersangka yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga dana tunda menimbulkan kerugian negara cukup besar.

Jhon Bayanta,  Ketua DPP Bidang Investigasi Data Koruptor, Lembaga Gerakan Anti Korupsi (LGAK), Provinsi Banten, juga  menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Agung terkait Kasus Tunda ini.

Selain dinilai lamban, Jhon mensinyalir ada upaya-upaya melindungi pihak lain yang seharusnya bertanggungjawab dan diduga ikut terlibat.

Menurut Jhon, seperti dalam laporan pengaduannya  yang diterima BantenTribun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang menyebutkan,  salah satu pertimbangan dalam putusannya bahwa cairnya dana Tunda (Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya) di Disdikbud Kabupaten Pandeglang TA.2012 s/d TA.2014 disebabkan adanya peranan dari DPKPA Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan anggaran DPA dan DPA-P Disdikbud Kabupaten Pandeglang.

“Jika menyimak pada Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang No.16/PID.SUS/TPK/2017/PN.SRG tgl.12 Oktober 2017, maka pihak-pihak yang  berperan, juga harus diperiksa secara tuntas. Tanpa itu, anggaran nggak mungkin bisa dicairkan,” tandas Jhon.  *(kar/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.