Kasus Korupsi Pengadaan Genset RSUD Banten Temukan Titik Terang Aktor Intekektual

korupsi rsud banten

Kasus korupsi pengadaan Genset di RSUD Banten tahun 2015 memasuki sidang lanjutan. Sidang kali ini mulai ada  titik terang siapa actor di balik kasus itu. Sidang dipimpin oleh Ketua Majlis Hakim Epiyanto dan dua hakim anggota Hosyana Sidabalok,  di ruang utama Cakara PN Tipikor Serang.

Serang, BantenTribun.id- Mantan Dirut RSUD Banten, drg Hesty dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan genset Tahun 2015 yang menyeret Plt Dirut RSUD Banten dr Sigit Wardojo beserta Adit Hirda staf bagian umum dan pihak ketiga Endi Suhendi.

Selain menghadirkan drg Hesty, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan Ketua pemeriksa barang, Indra Gunawan, Sekretaris Tatan dan Sapta Adi anggota tim pemeriksa barang. Ke-empatnya diminta kesaksiannya sesuai perannya masing-masing. Sidang digelar di ruang Chandar, Rabu (14/11)

Dalam kesaksiannya, dr Hesty menyampaikan bahwa dia menjadi pengganti Dirut RSUD Banten menggantikan dr Sigit, yaitu pada bulan Agustus 2018. Sedangkan mengenai perencanaan pengadaan genset, Hesty tidak mengetahuinya karena pada saat dia masuk pengadaan genset sudah selesai dilakukan lelang dan sudah ada perusahaan yang menjadi pemenangnya.

” Saya tidak masuk dalam proses penyusunan HPS dan administrasi kelengkapan lelang, saya hanya menandatangani kontraknya saja secara administrasi” katanya.

Berkaitan penentuan HPS lanjut Hesty, wajib dilakukan survey terhadap barang yang akan digunakan, karena HPS dapat ditentukan dari hasil survey dengan mendapat spesipikasi barang, harga dan merek yang akan digunakan dalam lelang yang dilakukan Pokja ULP.

” Kewenangan PPTK, karena PPTK harus bertanggungjawab terhadap HPS dan hasil survey yang dilakukan. Secara tekhnis PPTK- lah yang menyusun KAK dan kelengkapan syarat lelang,” jelasnya.

Menurut Hesty, terjadinya kemahalan harga pembelian genset, disebabkan PPTK yang secara tekhnis menyusun HPS tidak cermat. Adanya kemahalan harga pembelian genset seperti dari hasil audit Inspektorat, merupakan tanggungjawab PPTK.

“Perusahaan pemenang yang ikut lelang dan melakukan penawaran dibawah HPS tidak dapat disalahkan, adanya kemahalan harga itu kesalahan PPTK,” jelasnya.

Sidang pengadaan genset di RSUD Banten semakin menemukan titik terang tentang siapa yang harus mempertanggungjawabkan adanya dugaan mark up seperti yang di dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten.

Dalam sidang lanjutan sebelumnya yang menghadirkan saksi Kabag Umum Sri Mulyati, PPTK Hartati Andarsih, PPTK Siti Maryam dan Iwan Ruspiandy sebagai pengusaha.

Dalam kesaksiannya, Sri Mulyati yang menjabat sebagai koordinator PPTK  digabung dengan saksi Hartati Andarsih dan saksi Siti Maryam, keduanya sebagai PPTK pengadaan genset, sedangkan Iwan Ruspiandy dipisah dan dikonfrontir dengan keterangan Sri Mulyati dan Siti Maryam.

Pada saat menyinggung SK Tim survey yang diterbitkan Direktur RSUD Banten, ketiganya saling tuding, bahkan tampak terlihat antara Hartati dan Sri Mulyati saling sikut untuk menyembuyikan perannya masing-masing.

“Saya survey ikut apa kata Adit, karena saya tidak mengerti dan masih belajar bagaimana melakukan survey genset,” kata Hartati melempar tanggungjawabnya sebagai PPTK.

Ketika ditanya apakah survey tersebut dilaporkan kepada Sri Mulyati sebagai koordinator PPTK, dengan gugup Hartati menyampaikan bahwa semua yang dikerjakan atas perintah Sri Mulyati.

“Saya sudah laporkan bahwa ketika survey hanya kepada satu tempat, atas saran bu Sri. cukup, ya sudah kita ga survey lagi” ujarnya.

Keterangan Hartati tentu saja membuat Sri Mulyati geram, dia membantah keterangan Hartati, menurutnya bahwa penyusunan KAK, HPS adalah kewenangan Hartati sebagai PPTK-nya. Karena PPTk harus bertanggungjawab terhadap hasil survey dan proses lelang.

“Aturannya seperti itu, bahwa yang memiliki kewenangan adalah PPTK, terlepas siapa yang membuat, tapi ini aturannya harus seperti itu,” bantahnya. (Fz/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.