Kang Emil Komentari Penangkapan Bupati Bekasi

Bupati Bekasi saat digelandang KPK
Bupati Bekasi Neneng Hassanah, saat digelandang KPK.

 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Kang Emil, mengomentari penangkapan Bupati Bekasi oleh KPK atas dugaan menerima suap perizinan Meikarta.

BantenTribun.id– Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, merasa prihatin dengan masih adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di wilayah yang saat ini dipimpinnya.

Penangkapan  oleh KPK terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Najor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR ), membuatnya sangat prihatin.

“Saya turut prihatin. Saya serahkan hal begini, seperti biasa, kepada aparat hukum, khususnya KPK,” ujar Kang Emil saat menyambangi Kota Bekasi dalam rangka pembahasan revitalisasi Kalimalang, Senin (15/10/2018).

Ia pun sempat menyampaikan pesannya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut agar mengikuti proses hukum sesuai dengan prosedur yang ada.

“Semua yang terlibat mohon ikuti semua prosedur hukum, ya. Dan saya sangat prihatinlah,” singkatnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidanan korupsi pengurusan perizinan megaproyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Neneng, sejumlah tokoh, termasuk Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, ikut terseret menjadi tersangka sebagai pemberi suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018) malam.

Adapun nama-nama yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebagai pemberi suap, masing-masing Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara tersangka dari pihak yang diduga menjadi penerima suap, masing-masing Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Najor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Laode pun menyebut Bupati Neneng dan kawan-kawan telah menerima uang dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018,” tukas Laode. [yuki hr/kar]

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.