Kadis SDA Anggap Cara Kerja Dinas LH Bisa Mengganggu Lingkungan

87
Hasil pengerukan yang dilakukan UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta di Kali Sunter, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, yang masih teronggok di pinggiran kali

Jakarta,BantenTribun.id — Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, menganggap cara kerja Dinas Lingkungan Hidup (LH) dalam melakukan pengerukan kali-kali di Ibukota bisa mengganggu lingkungan. Menurutnya, hasil pengerukan itu seharusnya segera diangkat dan dibuang, bukan sekadar ditumpuk di pinggiran kali.

“Hasil pengerukan itu seharusnya segera diangkat, jangan dibiarkan dan akhirnya mengganggu lingkungan. Tapi memang begitu Dinas LH. Alasannya gak punya truk. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Isnawa  Adji  (Kepala Dinas LH –red),” kata Teguh Hendarwan kepada BantenTribun, melalui pesan WhatsApp-nya.

Pernyataan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta itu dilontarkan menyikapi temuan pekerjaan pengerukan di Kali Sunter, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Berdasarkan pemantauan BantenTribun di lokasi, hasil pengerukan tersebut memang hanya ditumpuk di pinggiran kali, tidak diangkat dan dibawa ke tempat-tempat pembuangan yang sudah ditentukan.

“Selama ini, kami sudah banyak membantu mereka (Dinas LH –red), seperti pada kasus yang sama di Kali Mookervart Daan Mogot, Kali Cakung Drain, Kali Kemayoran, dan lain-lain. Kita bantulah, orang kita sama-sama Monas, Kok,” kata Teguh Hendarwan.

Menanggapi pernyataan Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Isnawa Adji, yang menyebutkan bahwa pihaknyalah yang semata-mata justru membantu pekerjaan Dinas SDA sesuai permintaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Teguh Hendarwan melontarkan jawaban singkat: “Whatever. Kerja sajalah!”

Diberitakan sebelumnya, Isnawa Adji mengaku Dinas LH diminta Ahok membantu Dinas SDA merapikan sedimen-sedimen di kali dan sungai, sambil membersihkan sampah.

Belum Juga Diangkut

Hingga hari ini, Jumat (8/9), hasil pengerukan di Kali Sunter, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, itu belum juga diangkut. Material sedimen itu, yang berupa campuran antara lumpur dan endapan sampah, masih menumpuk dan teronggok di pinggiran kali.

Yang kemudian terjadi malah seperti saling lempar tanggung jawab antara Dinas LH dengan SDA DKI Jakarta.

Kepala Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas LH DKI Jakarta, Junjungan Sihombing, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas SDA terkait pekerjaan pengerukan di Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas SDA agar segera mengangkatnya, karena kami tidak mempunyai truk yang khusus untuk mengangkut lumpur tersebut,” kata Junjungan dalam wawancara dengan BantenTribun di kantornya, Kamis (31/8), tanpa memperlihatkan bukti koordinasi tertulis dengan Dinas SDA sebagaimana pada masalah Kali Mookervart Daan Mogot.

Polemik antara Dinas LH dengan SDA itu kembali mencuat setelah munculnya peristiwa penarikan alat berat milik UPK Badan Air  dari Kali Pulo Mas Barat dan dialihkan ke Waduk Ria Rio Kelurahan Kayu Putih.

Penelusuran lapangan memperlihatkan, alat berat yang pertama melakukan pengerukan di badan kali tersebut adalah milik UPK Badan Air. Tak lama kemudian, alat berat milik Dinas SDA diturunkan ke lokasi yang pertama. Kedatangan alat berat Dinas SDA itu membuat alat berat UPK Badan Air harus “hengkang” meninggalkan lokasi.

Namun, Junjungan Sihombing membantah adanya polemik antara Dinas LH dengan SDA gara-gara pengoperasian alat berat di lokasi tersebut.

Menurutnya, semua kegiatan yang dilakukan UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta di lokasi itu sudah dikoordinasikan dengan pihak Dinas SDA.

Klarifikasi Pemborosan

Pada kesempatan yang sama, Junjungan Sihombing pun memberikan klarifikasinya terkait tudingan pemborosan anggaran dalam pengadaan alat berat di Dinas LH, yang disebut sejumlah pihak sebagai tidak tepat sasaran dan sekadar mengejar discount fee.

“Pengadaan alat berat di Dinas LH itu dilakukan berdasarkan kebutuhan. Alat berat merek UltraTex ada sekitar 20 unit. Lokasi penempatan alat berat itu dilakukan secara mobile (berpindah-pindah –red),” kata Junjungan Sihombing.

Dalam pemberitaan sebelumnya, disinggung soal alat berat milik Dinas LH yang seolah “bingung” mencari lokasi pekerjaan.

Hal itu berawal dari beredarnya surat Kepala Dinas LH, Isnawa Adji, kepada para Camat dan Lurah di DKI Jakarta, perihal “Dukungan Penataan Wilayah”, yang dinilai sebagai salah satu bentuk marketing untuk memasarkan penggunaan alat-alat berat miliknya.

Surat tersebut beredar ke para Camat dan Lurah, antara lain, melalui petugas-petugas PHL (Pekerja Harian Lepas) milik UPK Badan Air. Mereka meminta tolong agar para Camat dan Lurah, kalau memang membutuhkan, segera membuat surat permintaan dukungan alat berat ke Dinas LH.

Junjungan Sihombing tidak membantah keberadaan surat tersebut. Tapi, menurutnya, itu hanyalah sebuah Surat Edaran.

“Itu Surat Edaran Dinas Lingkungan Hidup. Kami bekerja berdasarkan public service (layanan masyarakat –red). Publik itu, ya seperti Kelurahan Pulogadung itu misalnya. Bahkan mereka berterima kasih kepada kita,” kata Junjungan.

Secara terpisah, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kelurahan Pulogadung, Sry Wijiastuti, melengkapi kisah surat dari Kepala Dinas LH tersebut.

“Waktu itu, ada petugas PHL dari UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta datang ke sini, dan minta tolong agar kami membuatkan surat permintaan alat berat ke Dinas LH. Kami buatkan surat permintaan itu, karena di lapangan juga memang kami lihat membutuhkan,” kata Sry kepada BantenTribun.

Namun, berbeda dengan pengakuan Junjungan Sihombing tadi, pihak Kelurahan Pulogadung sendiri justru menyatakan sedikit kekecewaannya terhadap realisasi dukungan alat berat dari Dinas LH tersebut.

“Kebetulan saya tadi lewat ke lokasi, dan ternyata lumpurnya hanya dipindahkan ke pinggiran kali. Tapi, karena secara teknis kami tidak tahu bagaimana pelaksanaannya, saya biarkan saja. Biarlah itu menjadi urusan mereka,” kata Lurah Pulogadung, Agusno Soripada Harahap, kepada BantenTribun di kantornya, Kamis (10/8).

Begitu juga dengan pekerjaan UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta di Kali Pulo Mas Barat, Kelurahan Kayu Putih, yang sekadar menggeser lumpur ke pinggiran dan tidak mengangkutnya.

“Saya tadinya menduga sampah dan lumpurnya itu akan diangkat. Ternyata hanya dipindahkan ke pinggiran kali,” kata Lurah Kayu Putih, Ade Hidayat, Selasa (8/8), saat dihubungi BantenTribun  melalui telepon selulernya. (jefri.fm).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here