Jeritan Hati Suharto, Mantan PHL Dinas LH DKI Jakarta

Jeritan hati Teguh Suharto,mantan Petugas uph jakarta yang dipecat.ilustrasi@berita jakarta
Jeritan hati Teguh Suharto,mantan Petugas UPK BA Dinas LH  jakarta yang dipecat. Ilustrasi@berita jakarta

Teguh Suharto, (mantan) Pekerja Harian Lepas (PHL) Unit Pengelola Kebersihan Badan Air (UPK BA) Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, merasa didzalimi dan diperlakukan tidak adil. Jeritan hatinya  itu diungkapkan lewat sepucuk surat tulisan tangan yang dikirimkannya kepada Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Isnawa Adjie, Rabu (17/1/2018).

Jakarta,BantenTribun.id  —Kontrak kerja Teguh Suharto, tidak lagi diperpanjang untuk tahun 2018. Teguh, yang sudah 4 tahun mengabdi di UPK Badan Air (2013-2017), tidak habis mengerti, mengapa kontrak kerjanya tidak diperpanjang? Alasan yang ia terima dianggapnya tak masuk akal.

Merasa penasaran, Teguh pun mencoba menelusuri, apa yang sesungguhnya terjadi di tubuh Dinas LH DKI Jakarta. Ternyata, sebagaimana dipaparkan Teguh dalam suratnya, terdapat banyak kecurangan berbau praktik “koncoisme” di sana.

Surat jeritan hati Teguh Suharto
Surat jeritan hati Teguh Suharto

“Seperti menyingkirkan seseorang atau beberapa orang kecil seperti saya, hanya demi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (memasukkan kerja keluarganya lebih dari 3 orang/lebih dari itu), dengan posisi pekerjaannya ditempatkan di posisi yang lebih enak. Dengan hal itu, mereka orang-orang tersebut secara tidak langsung telah merebut atau merampas hak orang lain tanpa mempedulikan nasib ataupun kesedihan orang lain terutama saya,” tulis Teguh dalam suratnya.

Gara-gara SP2

Menurut Teguh Suharto, alasan tidak diperpanjang kontraknya sebagai PHL karena ia disebutkan sudah mendapat teguran atau Surat Peringatan Kedua (SP2) dari UPK Badan Air.

“Kalau memang itu yang menjadi alasannya, kenapa sebelumnya saya harus diminta melengkapi syarat-syarat untuk perpanjangan kontrak?” kata Teguh, yang setelah mengirimkan surat jeritan hatinya itu, Rabu (17/1/2018).

Soal munculnya teguran kedua itu, Teguh merasa itu bukanlah kesalahannya sendiri, melainkan Ketua Regu.

“Waktu itu, saya diberikan SP2, karena sebelum jam kerja saya nyambi menjadi pengemudi ojek online. Dihitung-hitung lumayanlah sebagai tambahan. Waktu itu masih sekitar pukul 15.00 WIB. Tapi, saya dituduh melakukan pekerjaan lain pada saat jam kerja. Padahal, Pak Lukman (Kepala Mobilisasi) yang menjelaskan kepada saya, bahwa untuk petugas malam jam kerjanya dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB.

Pada saat itulah saya menerima surat peringatan tersebut. Dulu saya tidak terlalu mempersoalkan itu, karena dalam hati saya asal jangan dipecat atau dikeluarkan. Sekarang, tanpa saya sangka, hal itulah yang membuat saya harus kehilangan pekerjaan. Ternyata, surat peringatan itulah yang mereka jadikan alat untuk memecat atau mengeluarkan saya. Di sisi lain, yang paling tidak bisa saya terima, banyak teman-teman lain yang mendapat surat peringatan seperti saya, dengan kesalahan yang disengaja dan terbukti, justru tidak dikeluarkan. Kontraknya masih diperpanjang,” kata Teguh.

Secara moral, Teguh menyampaikan keinginannya untuk tetap mengabdi membersihkan sampah kali di Jakarta. Pekerjaan yang menurut Teguh tidak semua orang mau melakukannya.

“Pahit-manisnya nyemplung ke kali ini sudah saya rasakan. Itu semua saya tekuni. Tapi, hanya karena kesalahan orang lain, sekarang saya jadi kehilangan pekerjaan ini,” kata Teguh.

Soal “Koncoisme”

Terkait isu penyalahgunaan jabatan dan praktik “koncoisme” di Dinas LH DKI Jakarta, Teguh Suharto menyebutkan hal itu sebenarnya sudah lama tersiar, bahkan beberapa media pun telah menyorotinya.

Teguh sendiri menyatakan, kalau memang dibutuhkan, ia bisa menyebutkan nama-nama pekerja yang masuk berdasarkan hubungan vertikal atau horizontal perkoncoan dengan para petinggi di tubuh Dinas LH DKI Jakarta.

“Sedikit banyak, saya tahu mana orang-orang bawaan pejabat Dinas LH. Kalau sudah bawaan pejabatnya, mana ada lagi mereka merasakan yang namanya minum air kali, ngangkat mayat orang dari kali, dan mencium bau busuk. Mereka biasanya ditempatkan pada posisi pengawas, operator alat berat, sopir, dan admin,” kata Teguh.

Ia mencontohkan, sekitar bulan September-Oktober 2017, tiba-tiba masuk dua orang operator alat berat. Padahal, di bulan itu, tidak ada penerimaan PHL di Dinas LH. Informasinya, lanjut Teguh, kedua orang itu merupakan kolega atau bawaan dari pejabat Dinas LH berinisial HP.

“Pada saat itu pula, seorang operator alat berat, berinisial ES, membuat rusak alat berat milik UPK Badan Air. Namun, tidak ada sanksi yang tegas dari Kepala UPK Badan Air. Ada informasi dari jajaran Dinas LH, hal itu karena si operator tersebut merupakan keponakan dari salah satu Pengawas PHL Kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Saya dengar, ES juga mengajukan surat lamaran untuk kontrak baru sebagai operator alat berat ke Dinas LH,” kata Teguh.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Isnawa Adji, membenarkan adanya surat dari (mantan) PHL bernama Teguh Suharto tersebut.

Menurut Isnawa Adji, surat tersebut sudah ia disposisikan untuk dicek kepada Kepala UPK Badan Air, Junjungan Sihombing.

“Sudah saya disposisi ke Kepala UPK Badan Air, Pak Junjungan, untuk dicek,” kata Isnawa Adji kepadaBantenTribun, Kamis (18/1/2018), melalui pesan WhatsApp-nya. (jfm/yhr/kar).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.