Jamin Ginting, Bakal Jadi Saksi Ahli “Kasus Tunda” Ila Nuriawati

Jamin Ginting, bakal jadi saksi ahli untuk terdakwa Ila Nuriawati dalam kasus korupsi tunda Disdikbud Pandeglang, yang bakal digelar di Pengadilan Tipikor Serang,Rabu(8/8) besok. (foto-ck-BantenTribun)
Jamin Ginting, bakal jadi saksi ahli untuk terdakwa Ila Nuriawati dalam kasus korupsi tunda Disdikbud Pandeglang, yang bakal digelar di Pengadilan Tipikor Serang,Rabu(8/8) besok. (foto-ck-BantenTribun).

 

Jamin Ginting, ahli pidana bakal dihadirkan di persidangan Kasus dugaan Korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang yang akan digelar di PN Serang, Rabu (8/8/2018) besok untuk menjadi saksi terdakwa Ila Nuriawati.

Serang, BantenTribun.id—Kehadiran Jamin Ginting sebagai saksi ahli pidana, disampaikan penasehat hukum terdakwa kasus tunda Disdikbud Pandeglang, Ila Nuriawati.

“Kita hadir kan saksi ahli pidana yang sudah me-nasional, Jamin Ginting,” ungkap Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ila Dedi Dj, Selasa (7/8/2018).

Pengacara kondang ini, pernah ikut seleksi menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014. Namun ia kandas hanya masuk dalam nominasi 10 besar. Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun akademisi dari Universitas Pelita Harapan ini, aktif menulis dibidang hukum.

Dedy berharap dihadirkanya Jamin dipersidangan, bisa memperjelas kasus hukum yang menjerat kliennya. Mengingat saat kasus itu terjadi Ila hanya seorang tenaga honorer yang bekerja berdasarkan perintah atasanya.

“Dihadirkan ahli pidana yakni Pak Jamin bisa memberikan sesuatu yang positif dan meng-claerkan yang memang terjadi untuk terdakwa Ila terkait kasus tunda ini, sesuai keahlian yang dimiliki Ahli Pidana (Jamin Ginting) dan akan memberikan titik terang, bahwa kedudukan Ila hanyalah tenaga honorer di Dinas Pendidikan yang bekerja berdasarkan perintah (atasan),” katanya.

Dengan begitu, Dedy memohon kepada Majlis hakim termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), jika seorang yang bekerja atas perintah atasanya tidak bisa dipidana atau dihukum. Apalagi kleinya adalah orang yang membongkar kasus yang merugikan keuangan negara mencapai sebesar Rp. 11.980.369.250.

“Harusnya orang yang dijaga dan dilindungi hak hukumnya, karena Ila telah membongkar kasus ini, dengan berani dan hebat, tidak ada rasa takut, itu harapan kami yang akan disampaikan oleh ahli,” jelasnya.

“Apalagi Semua saksi fakta perkara mengatakan bahwa Ila bekerja atas perintah Margono dan berani membongkar kasus tunda sangat layak disebut pahlawan,” tambahnya.

Tangkap Otak Kasus Tunda

Untuk Terdakwa Rika Yuliawati dan Nurhasan, menghadirkan Ahli hukum Tatanegara dari Untirta Dr. Firdaus, dan Ahli Hukum Pidana dari Fakulatas Hukum Universitas Pancasila Dr. Rocki Marbun pada persidangan yang gelar Senin kemarin.

Dalam kesaksiannya, Rocy berpendapat, penerima wewenang tidak dapat dipidana sebelum adanya putusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan Ahli Tata negara berpendapat supaya menangkap otak atau pelaku utama dugaan korupsi dana tunda.

“Kesaksiannya menyatakan bahwa penerima wewenang tidak dapat di pidana sebelum di putuskan dalam internal lingkup KASN dan undang-undang nomor 30 hukum adminstrasi negara. Saksi ahli satunya lagi Prof.Firdaus ahli hukum administrasi untirta menyatakan tangkap pemberi perintah yang punya wewenang dalam jabatan,” ungkap Penasehat Hukum Nurhasan, Ayi Erlangga.

Sementara, Penasehat Hukum Rika, Mukjijatullah menerangkan, berdasarkan pendapat kedua ahli, penerima wewenang atau penerima perintah tidak bsia disangkakan dengan pasal penyalahgunaan wewenang, karena klienya Rika, tidak memiliki wewenang. Namun didakwa oleh JPU dengan pasal penyalahgunaan wewenang,

“Bagaimana mungkin orang didakwa seseorang dengan pasal penyalahgunaan wewenang, sementara yang bersangkutan itu tidak memiliki wewenang. Kalau menurut saya sudah misleading dakwaan primer dari JPU,” bebernya.

Dengan begitu, menurut Pria yang akrab disapa Gobang, pihak yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang memberikan perintah, baik hukum pidana maupun disini administrasinya dalam kasus dugaan penggelembungan dana Tunda.

“Lalu saksi ahli pidana juga sama, jika tidak bisa dibebankan kepada penerima perintah. Dalam hal ini Ibu Rika yang mendapatkan perintah dari kepala dinas, maka yang harus menanggung konsekuensi hukum itu adalah si pemberi perintah,” tutup Gobang.(Ck/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.