Irna Siap Layani Gugatan Ahli Waris Soal Sengketa Lahan SPN Mandalawangi

Bupati Irna Narulita siap melayani gugatan ahli waris soal sengketa lahan SPN di Kurungkambing Mandalawangi( foto- dok-BantenTribun)
Bupati Irna Narulita siap melayani gugatan ahli waris soal sengketa lahan SPN di Kurungkambing Mandalawangi( foto- dok-BantenTribun)

Irna Narulita,  Bupati Pandeglang,  mengaku siap melayani gugatan dari ahli waris terkait lahan seluas 58 hektar lebih di Desa Kurungkambing Mandalawangi. Di lahan yang disengketakan tersebut kini sudah berdiri Sekolah Polisi Negara (SPN).

Pandeglang, BantenTribun.id – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menegaskanlahan pemerintah seluas 58,14 hektar di Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,  adalah sah milik Pemkab Pandeglang.

Meski bupati perempuan pertama di Pandeglang itu menyakini bahwa tanah  yang kini berdiri bangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) itu adalah sah milik Pemkab Pandeglang, namun , Irna mengatakan akan tetap mematuhi proses hukum yang berjalan di Pengadilan.

Pada Selasa (6/3/2018) kemarin, pihak ahli waris dari Nyi Aju Winingsih Soelaiman melalui kuasa hukumnya, Jenderaldi Abdullah, melayangkan gugatan sengketa perdata kasus lahan seluas 58,14 hektar ke Pengadilan Negeri Pandeglang.

Ahli waris mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun, sehingga berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) milik Polda Banten dan SDN 1 Kurungkambing dengan total 20.4 hektar itu, dituding tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena pendirian SPN hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 2004 Nomor 503 tentang persetujuan hibah tanah untuk pembangunan SPN.

“Kami lihat, mereka punya tidak bukti-buktinya? Nanti kita adu pembuktian. Kalau mereka punya bukti yang kuat, silakan kita akan fight di pengadilan. Kami tidak gentar dengan gugatan itu,” katanya saat melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Cipeucang, Senin (12/3/2018).

Bukti yuridis dan aspek manfaat yang dirasakan atas keberadaan lahan tersebut, dinilai Irna sebagai alasan kuat pemerintah untuk berusaha  mati-matian mempertahankan tanah tersebut. Irna berharap, pihak penggugat harus realistis dan bagaimana melihat kepentingan untuk bangsa dan negara sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Tetapi kami tidak merasa terganggu. Tinggal mereka tunjukkan bukti yang kuat.

Ini juga untuk menjaga nama baik Pemda. Itu kan sudah dihibahkan untuk kepolisian yang sudah membantu Pemda dalam menjaga kondusifitas dan ketertiban. Ini marwahnya Polri merasa terganggu. Kan mereka sudah mencetak perwira tangguh yang punya integritas tinggi. Lalu tempatnya ada yang menggugat,” ujarnya panjang lebar.

Mantan anggota DPR RI itu juga menyebutkan, persoalan tersebut kini telah sampai ditelinga kepolisian. Atas dasar itu, polisi tengah menelusuri dugaan keterlibatan oknum yang diduga  tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja ingin menciptakan kegaduhan di Pandeglang.

“Jangan sekali-kali mengganggu Polri. Perannya sangat strategis dalam menciptakan Kambitmas. Polres juga tengah menyelidiki apakah ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin membuat kegaduhan,” jelasnya.

Sementara untuk menyelesaikan kasus tersebut tambah bupati, pihaknya akan melimpahkan pada pengacara khusus.

Mencuatnya kasus sengketa lahan Pemkab  yang sudah terjadi untuk kesekian kalinya, menjadi perhatian khusus bagi bupati.

“Masalah ini kan sudah limpahkan  pengacara pemerintah daerah. Tetapi kelemahan ini memang menjadi evaluasi bagi kami. Karena banyak aset yang belum disertifikasi, kami terus melakukan identifikas,” jelasnya.(NG/kar)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.