Inspektorat Pandeglang Bakal Naik Level Tiga, MoU APIP dan APH terkait Aduan Masyarakat Diteken

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar (foto-dok-BantenTribun)

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar (foto-dok-BantenTribun). 

Inspektorat Kabupaten Pandeglang bakal meraih predikat atau kenaikan Level Tiga tanpa catatan, dari skala lima. Level ini hanya dimiliki oleh 2 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Banten.

Selain kenaikan level, Pemkab Pandeglang juga menandatangani perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota Se – Provinsi Banten terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


Pandeglang,BantenTribun.id – Perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota Se – Provinsi Banten terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sudah ditandatangani Pemkab Pandeglang.

Dengan adanya MoU ini, penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Kabupaten Pandeglang, akan dilanjutkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH), jika terindikasi tindak korupsi dan sudah dilakukan audit investigasi oleh pihak Inspektorat.

Menurut Bupati Pandeglang, Irna Narulita, kerjasama antara APIP dan APH terkait penanganan laporan dan pengaduan masyarakat ini sangatlah penting, sebagai upaya untuk membangun koordinasi yang efektif antara APIP dengan APH dalam mengawal pembangunan dan Pemerintahan Daerah.

Perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota tentang penanganan laporan dan pengaduan masyarakat merupakan tonggak yang penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu saya berharap adanya penandatanganan kerjasama ini dapat mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi, efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya Pandeglang”, terang Irna.

Mou yang dilakukan Bupati/Walikota, Kajari dan Kapolres Se-Provinsi Banten disaksikan langsung Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Senin (13/8) kemarin.


Perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, bertujuan agar menjadi pedoman dalam melakukan koordinasi untuk mendukung sinergitas kerjasama diantara para pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, seperti dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim.


Perjanjian kerjasama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 385 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara.

Inspektorat Pandeglang Naik Level 3

Inspektorat Kabupaten Pandeglang, akan meraih predikat atau naik “level tiga” dari skala lima. Dengan kenaikan level ini, Inspektorat Pandeglang menjadi daerah yang meraih predikat yang sama dengan Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang. Ketiganya menjadi daerah dengan predikat tertinggi di Provinsi Banten.

Self assesment masih berjalan dan tinggal di reviewe oleh BPK Pusat. Agustus ini Insya Allah Inspektorat Pandeglang bisa meraih level tiga tanpa catatan bersama dua daerah lainnya di Provinsi Banten, “ jelas Agus Wahyudin, Auditor Madya pada Irban III, kepada BantenTribun, di Kantornya, Selasa (14/8).

Menurutnya, peraihan kenaikan level yang lebih tinggi, setidaknya menjadi pengakuan baiknya kinerja terhadap Inspektorat Pandeglang. Dengan predikat itu, menunjukkan jika Inspektorat bekerja sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.

Indikatornya sangat banyak yang harus dicapai, termasuk infrastruktur, reward dan punisment, sertifikat audit intern, pedoman telaah sejawat, PER reviewe dan lainnya,” terang Agus.

Agus Wahyudin, Irban III
Agus Wahyudin, Auditor Madya pada  Irban III Inspektorat Pandeglang.

Inspektur Inspektorat Pandeglang, Iis Iskandar, mengatakan bila pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara simultan terus diberikan kepada jajarannya.

Jumlah auditor kami masih sangat terbatas, termasuk penganggarannya. Namun itu tak menjadi alasan. Selaku pembina SPIP untuk semua OPD di Pandeglang kami akan terus berupaya keras melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan.” Ungkap Iskandar.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan serta kegiatan pendampingan. Hal tersebut agar setiap OPD dalam melakukan kegiatan memiliki landasan dan tatanan yang baik sehingga terhindar dari bahaya tatakelola yang salah,” tambahnya.(Advertorial Inspektorat/kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.