Harga Gas “Melon” Kembali Meroket, Pemkab Pandeglang Melempem Tanpa Solusi

121
ilustrasi@agungblogspot
Harga Gas “Melon” Kembali Meroket, Pemkab Pandeglang Melempem Tanpa Solusi .Gambar ilustrasi@Agungblogspot

Jeritan masyarakat akibat harga “gas melon” yang stabil melampaui HET, diperkirakan akan langgeng terjadi. Ini karena pemerintah daerah  melempem alias tidak punya solusi. Perlu terobosan regulasi agar Bumdes bisa dilibatkan menjadi pangkalan, untuk ikut mengurusi LPG bersubsidi ini.

Pandeglang, BantenTribun.id – Harga Gas  “Melon” atau LPG ukuran 3 Kg ditingkat pengecer di Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG ditingkat pangkalan sudah dibandrol dengan harga Rp15.700 untuk zona 1, Rp 16.00. zona 2, dan Rp 16.700 zona 3.

Dari Penelusuran BantenTribun di sejumlah pengecer yang ada di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Majasari, Labuan, Panimbang, Cigeulis dan Cibaliung, memang harga gas melon itu  melambung tinggi sekitar Rp24.000 – 28.000, apalagi jika menghadapi hari-hari besar.

Maspupah, salah seorang warga Kecamatan Majasari, mengaku selama ini membeli gas LPG ukuran 3 kg dipengecer dengan harga Rp 28.000 per tabung, dan hingga saat ini belum pernah mengalami penurunan harga.

“Mungkin kalau yang memiliki penghasilan lebih, harga gas tersebut tidak menjadi masalah. Tapi kalau saya yang berpenghasilan rendah, harga sebesar itu terlalu berat,” kata Maspupah kepada Banten Tribun, Rabu (8/11/2017)

Menurutnya, dengan keadaan seperti ini, dinas terkait harus melakukan upaya dengan melakukan Operasi Pasar (OP) gas LPG, agar harga ditingkat pengecer tidak melambung seperti saat ini. Itu jika  pemerintah  Pandeglang memperhatikan masyarakat kecil.

“Kalau pemerintah peduli terhadap masyarakat kecil, harus mencari solusi, bagaimana kalau harga gas LPG ukuran 3 kg mencapai Rp50.000 per-tabung, kami semakin tercekik,” keluhnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM (Disperindag dan ESDM) Pandeglang, Andi Kusnardi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran intansi yang di pimpinnya hanya memiliki kewenangan mengawasi distribusi dan harga hanya sampai tingkat pangkalan saja.

“Kita tidak ada aturan atau sanksi bagi pengecer yang menjual gas 3 kg dengan harga tinggi. Karena memang kewenangan pengawasannya itu dari pusat hanya sampai ke tingkat pangkalan saja. Kalau  ada pangkalan menjual gas diatas HET baru bisa diambil tindakan,” kata Andi Kusnardi.

Adanya keluhan masyarakat akibat harga LPG melambung tinggi, menurut Andi, hingga saat ini pemerintah masih belum mendapatkan solusi bagaimana harga LPG ditingkat pengecer bisa terjangkau.

“Hingga saat ini kita kerjasama dengan pihak provinsi  dan masih mencari bagaimana solusi yang akan dilakukan. Rencananya nanti di Banten segelnya akan dibedakan warnanya berdasarkan zona. Untuk Pandeglang  segel warnanya putih. Bila nanti ditemukan ada gas 3 kg warna segelnya tidak sesuai dengan wilayah distribusi, itu bisa kita tindak,” jelas Andi.

Menurut Novan Hidayat, aktivis Kompast, penanganan masalah gas 3 kg mutlak dibenahi dari mulai hulu hingga hilir. Ia juga meminta agar pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas bisa duduk bareng membahas dengan tuntas. Novan juga menyarankan agar Bumdes mulai dilibatkan dalam tata kelola gas melon tersebut, sehingga diharapkan harga beli  bisa mendekati HET.

“Sampai kapanpun semrawutnya harga gas 3 kg itu tidak akan beres, jika tidak ditangani serius dan selalu berdalih minimnya kewenangan yang dimiliki,” tandas Novan kepada BantenTribun, Rabu(8/11).* (NG/kar)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here