Gubernur Djarot Didesak Copot Dirut PD Pasar Jaya

266
Ratusan anggota Serikat Pegawai PD Pasar Jaya berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta (Foto: Yukie H. Rushdie -BantenTribun).*

Jakarta,BantenTribun.id — “Copot Dirut! Copot Dirut!” teriakan-teriakan itu membahana di halaman Kantor Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Sedikitnya  600 orang  yang tergabung dalam Serikat Pegawai PD Pasar Jaya (SPPDPJ) menyerbu Kantor Balaikota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/9) pagi. Mereka terus meneriakkan  yel-yel dan  mendesak Gubernur Djarot Saiful Hidajat segera mencopot jabatan Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib itu mengusung 8 tuntutan SPPDPJ,  akibat kinerja Arief Nasrudin yang dianggapnya banyak menabrak aturan.

BACA JUGA:

Ketua SPPDPJ, Kasman Panjaitan, dalam orasinya mencoba menyapa Djarot dengan membeberkan kebijakan-kebijakan Arief Nasrudin dan jajaran Direksi PD Pasar Jaya lainnya yang dianggap menyimpang dari berbagai peraturan perusahaan.

“Yang Terhormat Bapak Gubernur, Direksi PD Pasar Jaya telah melanggar ketentuan rekrutmen,” kata Kasman Panjaitan, disambut teriakan riuh ciri setuju dari ratusan massa unjuk rasa yang mengenakan seragam dinas harian PD Pasar Jaya.

Tak lama kemudian, pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menerima perwakilan SPPDPJ untuk menyampaikan aspirasinya dan berdialog.

Sepuluh perwakilan SPPDPJ, termasuk Kasman Panjaitan, memasuki Gedung Balaikota DKI Jakarta.

Namun, karena sedang melakukan kunjungan ke Cipayung, Djarot tak bisa menemui para pengunjuk rasa, dan mewakilkannya kepada Kepala Biro Perekonomian, pihak Dinas Tenaga Kerja, dan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

“Pada intinya, pihak Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan segera memanggil Dirut PD Pasar Jaya untuk meminta keterangan langsung dari mulut yang bersangkutan terkait kekisruhan yang sedang terjadi di lembaga yang dipimpinnya,” kata Kasman Panjaitan kepada BantenTribun, di lokasi unjuk rasa.

Kebijakan Semena-mena

Selepas menyalurkan aspirasinya di Kantor Gubernur, massa SPPDPJ melakukan long march menuju Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih untuk menyuarakan kebijakan semena-mena jajaran Direksi PD Pasar Jaya.

Sepanjang long march itu, para pengunjuk rasa memperlihatkan sikap yang sungguh tertib, dengan tetap berjalan di atas trotoar, sehingga sama sekali tidak menimbulkan kemacetan.

Di “rumah rakyat” itu, kembali sepuluh perwakilan SPPDPJ diterima untuk berdialog dan menyampaikan keluhannya.

Mereka diterima Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun, yang didampingi anggotanya, Rhendika D. Harsoni, dan Prabowo Soenirman, yang juga dikenal sebagai mantan Dirut PD Pasar Jaya.

Di hadapan para wakil rakyat Jakarta itu, Kasman Panjaitan kembali mengurai serentet tindakan jajaran Direksi PD Pasar Jaya yang dinilainya semena-mena, dan seolah menjadikan BUMD ini bak perusahaan keluarga.

Ketua Serikat Pegawai PD Pasar Jaya, Kasman Panjaitan, berorasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Yukie H. Rushdie – BantenTribun)

“Dirut PD Pasar Jaya yang sekarang mengangkat tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan menduduki jabatan struktural tanpa melalui prosedur yang sudah disusun dalam berbagai regulasi. Para tenaga profesional itu, setelah menjalani masa kontrak antara 3-4 bulan, langsung diangkat menjadi pegawai tetap tanpa melalui jenjang calon pegawai. Bahkan menduduki jabatan struktural setingkat manajer tanpa memiliki standar minimal kepangkatan. Beberapa di antaranya malah sudah memasuki usia uzur, tak sesuai dengan regulasi batasan usia dalam regulasi pengangkatan pegawai,” kata Kasman Panjaitan.

Ia juga menyinggung soal ketertutupan Direksi PD Pasar Jaya dalam penetapan nilai gaji. Ada beberapa manajer yang baru diangkat itu mengantungi gaji antara Rp 30-45 juta. Sementara ada juga manajer yang sudah berkarir selama belasan —bahkan puluhan— tahun hanya menerima Rp 17 juta sebulan.

“Waktu kita menuntut adanya keterbukaan dengan membuat daftar gaji semua pegawai, yang bisa diakses secara transparan, mereka menolak dengan alasan rahasia perusahaan. Padahal, PD Pasar Jaya kan BUMD, milik rakyat, bukan perusahaan swasta yang dimiliki orang per orang atau kelompok,” kata Kasman.

Persoalan mengejutkan muncul ketika Kasman Panjaitan menyitir masalah pemotongan upah untuk pembayaran iuran asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

“Gaji kami setiap bulan dipotong untuk iuran asuransi BPJS Kelas I. Tapi, ketika ada pegawai yang sakit, kartu BPJS-nya itu ternyata untuk Kelas II. Jadi, pada ke mana potongan gaji kami yang selama ini dipakai untuk bayar Kelas I itu?” kata Kasman.

Tanggapan Prabowo .S

Menanggapi pengaduan SPPDPJ itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun, memberikan kesempatan kepada koleganya, Prabowo Soenirman, karena dianggap sangat mengetahui seluk beluk PD Pasar Jaya yang pernah dikomandaninya.

“Sekadar perbandingan, saya dulu gak berani keluar dari peraturan, apalagi yang menyangkut masalah pegawai. Soal (nilai) gaji juga waktu itu saya upayakan seterbuka mungkin, karena hal tersebut sangat sensitif,” kata Prabowo Soenirman.

Politisi Partai Gerindra itu menyinggung pula soal pengangkatan tenaga profesional menjadi pegawai tetap.

Menurutnya, hal itu memang dimungkinkan. Namun, ada prosedur yang harus dilalui. Antara lain, menjalani masa kontrak kerja dulu selama sekitar 2-3 tahun.

“Jadi tidak boleh langsung diangkat (jadi pegawai tetap) hanya dengan pengalaman kontrak kerja 3-4 bulan,” kata Prabowo Soenirman.

Para tokoh Komisi B DPRD DKI Jakarta yang hadir nyaris seragam menyinggung soal kebebasan mengambil kebijakan atau diskresi yang dimiliki para pemimpin.

Namun, mereka pun sepakat, pemanfaatan diskresi itu idealnya jangan sampai menabrak aturan yang ada, karena ujung-ujungnya tetap bisa melahirkan persoalan.

“Bagaimanapun, kami harus tetap berada di tengah. Kami akan berupaya menjembatani penyelesaian masalah di PD Pasar Jaya ini. Kami juga akan  membuka komunikasi dengan jajaran Direksi PD Pasar Jaya,” kata Yusriah Dzinnun sebelum kemudian menutup acara dialog dengan perwakilan SPPDPJ tersebut.

Nabrak Aturan

Sementara, melalui pesan WhatsApp-nya, Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Jaya, Ramses Butar Butar, mengakui, di tengah semangat untuk menciptakan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik itu, tanpa disadari, ada aturan yang kena tabrak.

“Pada prinsipnya, baik pihak manajemen maupun SPPDPJ sama-sama memiliki semangat untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya dan Pak Arief (Nasrudin) sudah sampaikan kemarin (dalam forum tripartit bersama SPPDPJ dan Disnaker DKI Jakarta, Senin, 18/9 –red) kalau kita di lapangan juga ada bertabrakan atas SK (Surat Keputusan) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang ada. Makanya ditawarkan agar kita benahi bersama-sama dengan teman-teman SPPDPJ. Kan mereka juga karyawan kita,” kata Ramses Butar Butar kepada BantenTribun, Selasa (19/9) siang.

Ia juga mengisahkan banyaknya target yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya untuk dipenuhi.

“Pada sisi lain, kita sendiri banyak penugasan dari Pemprov (DKI Jakarta), misalnya pembangunan JakMart, JakGrosir, KJP, dan lain-lain,” kata Ramses.

Namun, pada intinya, Ramses berharap bisa bersinergi dengan SPPDPJ untuk mengatasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan yang ada di tubuh PD Pasar Jaya.

Point-nya sih, kesalahan-kesalahan yang ada ini, mari kita benahi bersama-sama,” kata Ramses di ujung pembicaraannya dengan BantenTribun.

Penelusuran  BantenTribun, pada Selasa (19/9) pagi tadi pasar-pasar di DKI Jakarta terlihat nyaris kosong dari pegawai PD Pasar Jaya, karena sebagian besar turut berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Balaikota dan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Masuk akal, karena jumlah anggota SPPDPJ saat ini tercatat sekitar 650 orang, atau 65 persen dari total jumlah pegawai PD Pasar Jaya yang berjumlah 1.000 orang. (yuki.hr/jefri.fm).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here