Fenomena Go-Jek dan Public Policy

420
Tb. Iwan Ridwan

Oleh : Tubagus Iwan Ridwan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung telah merubah tatanan sosial masyarakat. Tindakan atau cara tradisional dalam pemenuhan kebutuhan hidup mulai ditinggalkan dan beralih dengan cara-cara modern serta lebih praktis. Ojek dan taksi online merupakan contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terlepas dari sebelum atau sesudah dikeluarkannya kebijakan serta  regulasi yang mengatur secara khusus sarana transportasi berbasis aplikasi tersebut, tapi yang jelas transportasi online memudahkan pergerakan manusia untuk mencapai tempat tujuan yang tidak diakses atau dilayani oleh  tranportasi publik dengan waktu yang pasti, nyaman, murah dan tarif yang jelas serta fleksible.

Go-jek, Uber, Grab dan layanan transportasi online lainnya yang fenomenal barangkali sebelumnya tidak pernah terbayang oleh pemerintah. Namun setelah munculnya para pelaku bisnis tranportasi online (Start-up) terjadi konflik diberbagai daerah antara penyedia jasa transport online dan konvensional barulah pemerintah kita sadar atau  “engeuh” terhadap keberadaan mereka.

Disatu sisi Go-jek, Uber dan Grab merupakan layanan yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, tapi disisi lain ada anggapan bahwa trasnportasi online merugikan supir angkot, ojek, taksi atau transportasi konvensional lainnya.

Tetapi jika dilihat dari kinerja dan layanan, tranportasi online yang memanjakan konsumen kiranya akan sulit sekali keberadaan mereka untuk dihilangkan.

Tuntutan pelaku usaha tranportasi kovensional agar transportasi umum berbasis aplikasi dihentikan menguji pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan karena secara ekonomi hadirnya transportasi online telah menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin luas.

Menurut data yang dirilis oleh AlphaBeta, perusahaan penasehat strategi bisnis di Singapura pada tahun 2017, terdapat sekitar 43% dari mitra uber saja yang disurvey sebelumnya menyatakan tidak memiliki pekerjaan atau jobless. Dalam hal ini membuktikan bahwa transportasi online telah mengurangi pengangguran (detik finance, 23 Agustus 2017).

Kompetisi bisnis tranportasi dirasakan semakin berat ketika yang berbasis online menyediakan fitur yang semakin memanjakan dan menjadi daya tarik publik seperti halnya Go-Jek memiliki fitur atau layanan Go-Car, Go-Food, Go-Send dan fitur lainnya, sedangkan Grab dengan fitur GrabCar, GrabShare, GrabBike dan GrabHitch (nebeng) penulis meyakini moda transportasi konvensional yang ada lambat laun akan tersingkirkan bahkan bisa hilang dengan sendirinya.

Lalu bagaimana pemerintah mencari solusi terhadap persoalan ini?

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

Terhadap Permenhub tersebut 6 orang pengemudi transportasi online melakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan alhasil Mahkamah Agung memerintahkan Kemenhub mencabut 14 poin yang tertuang pada 14 pasal dalam permenhub tersebut karena berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berbeda dengan kebijakan yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ini justru mengeluarkan kebijakan ekonomi digital Indonesia yang telah dan tengah dijalankan. Bahkan sudah memiliki strategi dan visi energi digital asia dan ekonomi digital berbasis percepatan pemberdayaan UMKM.

Untuk mencapai target go digital 2020, diyakini bahwa Indonesia memiliki pondasi yang kuat sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bukan hanya sebagai pasar. Target tahun 2020 yaitu 1.000 gerakan Start-up-Technopreneur dengan valuasi total Rp. 150 triliun.

Mengamati perkembangan transportasi online di Provinsi Banten terutama di Kota Serang, sejak dibuka pada Juli 2017 saat ini dapat kita lihat ojek berbasis online atau mitra Go-Jek yang jumlahnya puluhan bahkan mencapai ratusan yang setiap saat hilir mudik melintas di jalanan Kota Serang.

 Go-Jek yang diklaim sebagai perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal sepertinya mendapat respon positif dari berbagai kalangan masyarakat. Mahasiswa dan pelajar, karyawan, PNS bahkan Ibu Rumah Tangga mengakses layanan transportasi online.

Selain itu, dengan adanya layanan Go-Food tentunya sangat berdampak terhadap pelaku UMKM yang bergerak di jasa kuliner di Kota Serang yang menjadi mitra Go-Jek. Dalam layanan Go-Food sudah banyak pelaku UMKM yang menjadi mitra, dari tukang nasi goreng, martabak, bubur ayam, sate sampai dengan Pizza dapat di pesan melalui aplikasi dimanapun dan kapanpun kita berada.

Layanan tersebut dirasakan sangat efektif dan efisien karena ada kepastian waktu dan tarif yang jelas. Kondisi seperti inilah yang seharusnya didorong dan dikembangkan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Seiring dengan tuntutan, perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi, rasanya era kompetisi sudah mulai ditinggalkan, dan kita mulai memasuki babak baru yaitu era kolaborasi. Seperti  halnya kolaborasi antara Go-Jek dan Traveloka,  diharapkan pemerintah, terutama pemerintah daerah di Provinsi Banten dapat merumuskan kebijakan yang dapat mengkolaborasikan program diberbagai sektor baik sektor perhubungan, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata dan sektor lainnya sehingga tercipta iklim invetsasi dan iklim berusaha yang pasti, murah, mudah dan cepat juga terjadi peningkatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang pada akhirnya Banten menjadi daerah maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah. ** Penulis bekerja di Sekretrariat DPRD Provinsi Banten

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here