Perijinan Swalayan Saruni Jaya Dipastikan Lengkap dan Sesuai Prosedur

Swalayan Saruni Jaya, saat pembukaan (foto-aldo-BantenTribun)
Swalayan Saruni Jaya, saat pembukaan (foto-aldo-BantenTribun)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang memastikan perijinan Swalayan Saruni Jaya sudah lengkap dan sesuai prosedur. Kepastian ini menjawab aksi demo yang dilakukan terhadap Swalayan yang dianggap perijinannya belum jelas.  

Pandeglang, BantenTribun.id- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, memastikan perijinan Swalayan Saruni Jaya di Kampung Saruni Kecamatan Majasari Pandeglang sudah lengkap dan sesuai prosedur dalam proses permohonannya.

Kepastian ini disampaikan Surya Darmawan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas tersebut, kepada sejumlah media, Selasa(15/5) di Kantornya. Kepastian itu juga dimaksudkan mensikapi aksi unjuk rasa yang digelar aktivis Front Aksi Mahasiswa (FAM) di swalayan Saruni Jaya, siang tadi.

Surya menjelaskan, jika Saruni Jaya sudah memiliki izin sejak Maret 2017 atau sebelum bangunan tersebut didirikan.  Ijin tersebut juga diterbitkan  sebelum Perda Nomor  4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelanggaran Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Waralaba diterbitkan pada Oktober 2017.

“Artinya, perizinan Saruni Jaya itu sudah selesai dan tidak ada yang salah dalam pendiriannya,” terang Surya.

Surya mengungkapkan, pihak Saruni Jaya sudah menempuh mekanisme permohonan perijinan yang dibutuhkan, mulai dari ijin lingkungan, amdal lalulintas, rekomendasi Dinas Perdagangan, dan rekomendasiTata Ruang.

“Sebelum menerbitkan perijinan, pihak DPMPTSP  melakukan kordinasi dengan tim teknis perizinan melakukan rapat kordinasi. Rekomendasi yang dibutuhkan dikeluarkan dinas teknis dan itu sudah dipenuhi pihak pemohon. Khusus Amdal Lalin, yang mengeluarkan dari Pemprov Banten, karena lokasi melalui jalan provinsi,” terangnya.

Surya juga mengingatkan jika pengusaha yang membangun di Pandeglang terus didemo tanpa dasar yang jelas, maka iklim usaha dan investasi yang dibangun Pemkab Pandeglang jelas terganggu dan berdampak buruk.

Tudingan pendemo soal rekrutmen karyawan, menurutnya juga sudah diakomodir pengusaha yang sudah menampung hampir sebagian besar pegawai yang berasal dari Pandeglang.

“Jadi mereka mendemo apa lagi? Perizinannya sudah jelas dan ditempuh sesuai prosedur,” jelasnya.

Tanggapan Warga  Soal Demo

Aksi demo yang dilakukan kelompok  yang menamakan Font Aksi Mahasiswa ( FAM) ditanggapi  sejumlah warga yang menyatakan keheranan dan ketidaksetujuan atas aksi tersebut.

Kiki Rizki,  perempuan pengusaha Pandeglang ini menyayangkan adanya aksi demo tersebut. Menurutnya, ia tidak mengerti apa yang menjadi konsentrasi aksi, yang menyoal perijinan dan rekrutment karyawan, yang sudah dijelaskan dari instansi terkait sejak awal.

“Kalau  diganggu terus gemana orang tertarik untuk investasi di Pandeglang kalau dikit-dikit di demo,” kata Rizki.

Hal senada juga disampaikan Ahmad Bahrudin, warga Cipacung. Menurutnya, jika pendemo menuntut Swalayan Saruni Jaya ditutup, itu artinya seperti mendorong warga untuk berbelanja  diluar Kota Pandeglang.

“Kok sampe segitunya sih?  Padahal itu kan bisa  juga untuk sarana hiburan masyarakat dan belanja juga jadi dekat nggak usah ke Serang,” kata Dodi Ahmad.(kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.