Debt Collector

78

SEKITAR lima tahun silam, Irzen Octa, pemegang kartu kredit di salah satu perusahaan perbankan swasta asing, tewas dianiaya debt collector (petugas penagih utang).

Disigi dari sudut mana pun, peristiwa semacam itu menarik untuk ditelaah secara mendalam, sekaligus melentingkan kembali isu pemanfaatan “jasa” debt collector partikulir oleh berbagai perusahaan perbankan.

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengenang dulu sebuah “takhayul” yang telah berkembang secara turun temurun di negeri ini, terutama di ranah Minang.

Konon, setiap orangtua pasti bakal menegur bila mendapati anaknya tengah menjahit kancing yang copot langsung di baju yang dipakainya.

Karena, menurut “kepercayaan” mereka, menjahit di baju yang sedang dikenakan bakal membuat hidupnya kelak tak bisa lepas dari utang.

Setidaknya, “takhayul” semacam demikian telah menyiratkan sebuah kearifan lokal di masyarakat, bahwa berutang itu adalah sesuatu yang tak elok. Maka, tak sedikit orang yang (terpaksa) berutang kemudian merasa sangat malu bila “aib”-nya itu muncul ke publik.

Di lain pihak, terhadap para kreditor yang mencari untung dari uang yang dipinjamkannya, masyarakat seolah sepakat untuk menyebutnya sebagai “rentenir” atau lintah darat.

Pada gilirannya, ketercelaan orang yang berutang itu tak lagi sekadar menjadi norma moral dan kesusilaan, tapi juga sudah diyakini sebagai norma agama.

Disebutkan, sampai kapan pun, bahkan hingga di hari akhirnya nanti, seseorang yang berutang itu tetap harus membayar kewajibannya tersebut.

Maka, adalah masuk akal bila di berbagai upacara penguburan jenazah pun selalu ada perwakilan dari keluarga yang meminta kepada semua pihak untuk — selain memaafkan — memberitahukan juga segala utang almarhum, agar bisa dilunasi oleh ahli warisnya.

Di beberapa daerah, nilai-nilai itu masih diperkuat lagi oleh hukum adat setempat. Ada masyarakat yang memiliki pranata hukum cukup unik, yaitu menuntut orang yang tak mampu mengembalikan utangnya dengan sanksi berupa “kerja paksa” di tempat sang kreditor.

Nilai-nilai itulah yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Hindia-Belanda menjadi pasal 209 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR).

Di sana disebutkan, atas permintaan si kreditor, hakim bisa memerintahkan untuk menyandera debitor yang tak sanggup membayar utangnya.

Harapannya, ancaman itu bisa membuat si debitor atau keluarganya takkan menyembunyikan harta mereka untuk menghindari kewajibannya. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah “lembaga sandera” atau gijzeling.

Namun, kini, semua cerita itu tinggal “nilai-nilai lama” yang (dianggap pernah) hidup di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, terutama progresivitas di dunia perbankan, anggota masyarakat kita tak lagi memandang “berutang” sebagai aib.

Kini, berbagai komoditi, mulai dari alat-alat rumah tangga, kendaraan, hingga rumah, ditawarkan dalam bentuk kredit.

Apalagi di kalangan pengusaha. Konon, sekarang ini, bonafiditas seorang pengusaha ditentukan oleh berapa banyak utangnya. Karena, katanya, hal itu menunjukkan “kepercayaan kreditor” terhadap si pengusaha tersebut.

Ujung-ujungnya, kini orang tak hanya “gemar” berutang, tapi juga tak merasa sungkan lagi untuk menunggaki utang-utangnya itu.

Repotnya, perangkat hukum pun, yang (semula) diharapkan bisa menjadi senjata pamungkas dalam sengketa kreditor vs debitor, ternyata sudah mandul juga. Dengan alasan “sudah tak sesuai zaman dan peri kemanusiaan”, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Wirjono Prodjodikoro, lewat surat edarannya pada tahun 1964, membekukan pasal 209 HIR tadi.

Pembekuan itu bukannya tak mendapat tentangan dari para ahli hukum. Bahkan, pada tahun 1974, Hakim Bismar Siregar mencoba menghidupkan lagi pasal itu dengan memerintahkan penyanderaan terhadap seorang debitor.

Tapi, keputusan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang kala itu dikomandani Prof. Oemar Seno Adji. Karenanya, terjadilah kekosongan perangkat hukum yang bisa memaksa debitor segera melunasi utangnya.

Sementara, di mata kreditor, gugatan melalui peradilan perdata biasanya terlalu lama dan bertele-tele, sehingga justru malah menguntungkan para debitor nakal.

Menurut sistem hukum acara kita, seorang debitor yang jelas-jelas sudah mengaku punya utang, masih punya hak untuk banding dan kasasi, sekadar demi “bermain waktu” menunda-nunda pelunasan utangnya.

Kekosongan hukum itu yang — diam-diam — diisi oleh barisan penagih utang (debt collector). Dengan caranya sendiri, yang — tentu saja — kerap harus berada di luar hukum (karena cara-cara sesuai hukum sudah dianggap tidak mempan lagi), seorang debt collector menagih utang debitor atas nama kreditor.

Ada yang sekadar menggunakan “ancaman” psikologis ataupun fisik, tapi ada juga yang benar-benar menagih dengan kekerasan fisik. Berbagai cerita seram tentang cara-cara mereka untuk memaksa debitor segera melunasi utang-utangnya itu sudah beredar cukup luas di masyarakat.

Namun, meski metoda yang dijalankannya itu dianggap melanggar hukum, jasa laskar debt collector tersebut — ternyata — memang benar-benar bisa diandalkan, dan memenuhi kebutuhan para kreditor.

Tahun 1994 silam, Panglima Kodam Jaya, Hendropriyono, pernah mencoba mengikis habis dampak buruk dari kehadiran kaum debt collector tadi.

Upayanya itu disambut juga oleh Polda Metro Jaya, yang kemudian melakukan penggerebekan terhadap markas-markas para penagih utang.

Intinya, aparat keamanan tidak akan membiarkan upaya-upaya di luar hukum itu berkembang biak.

Gebrakan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya itu, akhirnya, memang menimbulkan pro-kontra. Dan, lima tahun silam, Irzen Octa tewas di tangan gencatan para debt collector.

Lantas, apakah terobosan Hendropriyono tadi masih aktual untuk ditiupkan saat ini?

Saya kira, persoalannya yang lebih mendasar, adalah bagaimana mengisi “kekosongan hukum” itu tadi bila debt collector memang benar-benar akan dikikis habis.

Karena, bukankah “lembaga sandera” (relatif) lebih berperikemanusiaan ketimbang gaya debt collector dalam menagih utang? (Yukie H. Rushdie).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here