Debat Kewenangan PN Jaksel Warnai Sidang PT CSM vs Telkom

123
Debat Kewenangan PN Jaksel  Warnai Sidang PT CSM vs Telkom
Tim kuasa hukum PT Citra Sari Makmur (CSM), Arnol Sinaga (kiri) dan Masrin Tarihoran (kanan), dalam persidangan di PN Jaksel melawan PT Telkom Tbk (Foto: Dok. BantenTribun)

Jakarta,BantenTribun.id — Perdebatan soal kewenangan pengadilan negeri memeriksa perkara, mewarnai sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara PT Citra Sari Makmur (CSM) terhadap PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Perdebatan  itu terjadi dalam sidang keempat, yang digelar di PN Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Sidang yang dipimpin Florensani Susana Kendenan (Hakim Ketua) serta Made Sutrisna dan Krisnugroho Sri Pratomo (Hakim Anggota) tersebut, tim kuasa hukum Telkom dari Juniver Girsang & Partners Law Offices menghadirkan saksi ahli, Prof. Dr. Haula Rosdiana, M. Si., Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Menurut Haula, PN Jaksel tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara pajak yang muncul dalam perselisihan antara PT CSM dengan PT Telkom Tbk tersebut.

“Perkara pajak bagi wajib pajak atau penanggung pajak disidangkan di Pengadilan Pajak,” kata Haula.

Mendengar pernyataan Haula itu, Hakim Ketua Florensani Susana Kendenan mengingatkan bahwa pokok perkara dalam sidang ini adalah masalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan terhadap PT Telkom Tbk sebagai salah satu pihak pemegang saham di PT CSM.

Salah seorang kuasa hukum PT CSM pun, Masrin Tarihoran, serta merta melontarkan pertanyaan kepada saksi ahli tersebut.

“Apakah pengadilan negeri bisa mengadili sengketa internal di antara pemegang saham?” tanya Masrin.

“Bisa,” jawab Haula.

“Apakah para pemegang saham termasuk penanggung pajak?” tanya Masrin lagi.

“Ya, pemegang saham termasuk penanggung pajak. Dan, dalam korporasi, terkait penanggung jawab, tanggung renteng berlaku. Tanggung jawab bersama para pemegang saham,” jawab Haula.

Bukan Perkara Pajak

Usai persidangan, Masrin Tarihoran menjelaskan kepada BantenTribun, pokok perkara dalam masalah ini bukanlah soal pajak.

“Tadi, saksi ahli menyatakan PN Jaksel tidak berhak mengadili perkara ini karena ia menganggap persidangan tersebut adalah soal pajak. Maka, kita bantah melalui pertanyaan, karena (sidang) ini adalah perkara sengketa internal antara pemegang saham, bukan soal pajak. Jadi, PN Jaksel berhak mengadili perkara ini,” kata Masrin Tarihoran.

Tim kuasa hukum PT CSM lainnya, Arnol Sinaga, menambahkan, masalah utang pajak hanyalah salah satu akibat yang muncul dari perkara ini.

“Persidangan ini digelar untuk mengadili sebab, bukan akibat. Persidangan ini akan menjadi awal dari pengusutan perbuatan melawan hukum Telkom terhadap PT CSM, yang notabene merupakan perusahaan mereka sendiri berdasarkan kepemilikannya atas 223.517 lembar saham atau sekitar 25 persen,” kata Arnol Sinaga kepada BantenTribun, Rabu (8/11), di PN Jaksel.

Menurut Arnol Sinaga, pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak yang dilakukan Telkom menjadi sumber utama timbulnya kerugian di pihak PT CSM, sekaligus mematahkan berbagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang.

“Maka, Telkom harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian dan kegagalan tersebut. Ibaratnya, Telkom telah mencabut jantung dari anaknya sendiri yang sedang berlari. Perusahaan itu telah sepenuhnya menunjukkan diri sebagai sosok shareholder yang sungguh tidak baik, bahkan cenderung jahat,” kata Arnol Sinaga lagi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gugatan PT CSM terhadap Telkom itu berawal dari pemutusan hubungan kerjasama Pemanfaatan Jaringan Tetap dan Sarana Penunjang (Transponder) yang dilakukan Telkom.

“Pemutusan kerjasama ini menjadi sangat ironis, karena telah berjalan sekitar 27 tahun, dan Telkom sendiri merupakan pemegang saham sebanyak 223.517 lembar (25%) di PT CSM. Bahkan, selama berlangsungnya hubungan kerjasama tersebut, PT CSM telah memberikan keuntungan rata-rata antara Rp 2-3 miliar per bulan kepada Telkom. Secara total, kontribusi PT CSM terhadap Telkom itu diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 1,4 triliun,” kata Arnol.

Sebagai pemilik saham di PT CSM, lanjut Arnol, Telkom seharusnya ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap beban utang-utang perusahaan itu, termasuk utang pajak, yang muncul sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerjasama.

Hadirkan Saksi Ahli Lain

Sementara itu, tim kuasa hukum PT Telkom Tbk dari Juniver Girsang & Partners Law Offices hanya menyampaikan, pihaknya akan kembali menghadirkan saksi ahli lainnya pada persidangan berikutnya, yang dijadwalkan digelar pekan depan, Rabu (15/11).

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Telkom Tbk, Arief Prabowo, mengatakan, penghentian kerjasama dengan PT CSM lantaran perusahaan tersebut cedera janji alias wanprestasi. PT CSM pun dinilainya mengalami beberapa masalah internal, antara lain tunggakan pajak yang tak terselesaikan. Sehingga, PT Telkom Tbk menghindari munculnya piutang yang makin besar.

“Telkom tidak memperpanjang kerjasama bukan karena tunggakan pajak, tapi disebabkan karena tidak adanya penyelesaian pembayaran penggunaan sewa transponder dari PT CSM ke Telkom,” kata Arief Prabowo kepada wartawan, Rabu (1/11).

Menurutnya, terminasi kontrak tersebut sudah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

“Sesuai perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan bisnis perlu dilakukan terminasi layanan untuk menghindari beban piutang yang lebih besar dari perusahaan. Di samping itu, penghentian pemberian layanan transponder oleh Telkom juga telah disepakati PT CSM, sehingga tidak dapat dikatakan penghentian layanan secara sepihak,” kata Arief. (Kar/Yh).*

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here