Bupati Irna Ke ASN : Jaga Marwah Pengawai Negeri

Bupati-Pandeglang, Irna Narulita

Bupati-Pandeglang, Irna Narulita

Pasca dipanggilnya dua pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, Bupati Irna Narulita mengingatkan ASN agar menjaga marwah korps dan bersikat netral.

Pandeglang,BantenTribun.id -. Bupati Pandeglang Irna Narulita langsung menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dilingkungan Dindikbud, Rabu (11/10/2018), pasca pemanggilan dua pejabat Disdikbud oleh Bawaslu.

Dalam rapat itu,  Bupati Irna juga mengaku mengevaluasi kinerja jajaran  Disdikbud hingga serapan anggaran diakhir tahun anggaran 2018.

“Semua saya evaluasi,” ungkap Irna kepada wartawan.

Bawaslu Pandeglang telah menanggil Kepala Dindukbud Pandeglang Olis Solihin dan Korwil Disdikbud Kecamatan Pulosari Mahdi beberapa waktu lalu. Pemanggilan kedua pejabat tersebut, untuk menjalani pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye oleh keduanya dengan kasus yang berbeda.

Olis Solihin diperiksa terkait kapasitasnya sebagai pimpinan di Disdikbud, yang membiarkan bawahannya, Haerul memberi materi dalam sebuah kegiatan atas nama Disdikbud. Padahal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PKS. Bahkan yang bersangkutan pun secara terang-terangan melakukan kampanye. Sementara Mahdi, diperiksa terkait statusnya diakun Media Sosial Facebook yang mengkampanyekan salah seorang Caleg dari Partai Nasdem.

Irna  menegaskan Aparatur Sipil Negera (ASN) harus menjaga marwah korps abdi negara selama menghadapi Pemilu 2019 baik Pileg maupun Pilpres, terutama bagi ASN yang memiliki saudara yang ikut nyaleg, supaya tetap menjaga netralitasnya.

“Begitu juga untuk netralitas PNS, ini juga hati-hati ada kepentingan mereka, ada saudaranya yang nyalon (ASN) harus bisa menjaga korps pengawai negeri sipil,” ungkap Irna.

Dengan begitu, Irna menekankan supaya ASN tidak ikut-ikutan masuk dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, meski ada keluarga ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.  Jika terlibat sangsi sesuai dengan undang-undang ASN, hingga berupa pemecatan.

“Jadi saya sampaikan jangan sampai terbawa-bawa, akhirnya kita dapat sangsi. Sangsi dari undang-undang ASN sudah jelas sampai dengan pemecatan,”terang Irna.

Lebih lanjut, Irna juga meminta kepada KPU untuk mensosialisasikan apa saja yang masuk dalam kategori kampaye terutama bagi kalangan ASN. Supaya gerakan-gerakan yang lazim dilakukan, namun di tahun politik  bisa ada saja disangka menyebutkan salah satu nomor Parpol atau nomor urut salah satu calon.

“Sosialisasi dari KPU harus juga disampaikan kepada kita semua,  kan kita belum jelas melakukan gerakan-gerakan (yang mengarah ke kampanye) yang membuat mereka (ASN red) mendapatkan sangsi kan kita juga khawatir. Anak-anak kita kadang suka lupa tangannya suka peace- peace saja, terus para caleg kan sekarang ada yang punya nomor satu dan dua,” bebernya.

Kadisdikbud Pandeglang Olis Solihin mengaku, sejak dari awal sudah menegur Haerul yang masih menandatangi surat  dan hadir dalam rapat kedinasan beberapa waktu lalu. Namun karena ketidak tahuan yang bersangkutan, karena surat pengundurdirianya belum juga turun dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Ketidaktahuan Kabid itu di sana, tapi saya sudah tegur,”katanya.

Terkait Mahdi yang berkampanye diakun facebooknya, menurutnya, handphonenya tengah digunakan oleh anaknya. Olis mengaku sudah menindaklanjuti surat edaran dari Bupati Pandeglang kepada jajaran supaya tetap netral. Namun dilanggar, kata Olis mereka akan menanggung konsekwensinya masing-masing. Sedangkan soal pemeriksaanya oleh Bawaslu Olis enggan menjelaskan dan menyarankan mengkonfirmasi langsung ke Bawaslu.

“Silahkan tanya ke saja ke sana (Bawaslu),”tutupnya.(aep/kar)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.