Bukan Komisi Alat Niaga

Kamim Rohener

Oleh : Kamim Rohener

Berani sumpah,  Senin besok ,12 Maret 2018, puluhan orang akan berduyun-duyun mendatangi Ruko Serang Trade Center. Menenteng berkas menghadap Timsel dan berharap masih tersisa  sejengkal tempat untuk menjadi  anggota lembaga komisi pemilu. Sebab, siapapun memang boleh mengajukan diri. Asal  betul Warga Negara Indonesia,  sudah  akil baligh diatas 30 tahun, Setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45.

Selain itu, diminta dengan hormat, pelamar komisi juga harus  lancar baca-tulis, minimal tamat SMA-lah. Jika tidak, niscaya bikin repot. Integritas, pribadi kuat, jujur dan adil,  jelas disyaratkan meski ukurannya belum dicantumkan.  Diluar  itu, kemampuan  dan keahlian terkait pemilu, ketatanegaraan juga kepartaian. Semua sarat itu cuma sebagian. Karena nasib selanjutnya, ada ditangan  Fahmi Irfani, Inge Dwisvimiar, Mazia Amalia, Suwaib Amirudin, dan Maman suherman. Mereka tentu bukan orang sembarangan, Ada doktor, ada Psikolog, ada ahli hukum, juga ada ahli pendidikan.

Berani sumpah kedua, banyak yang menduga menjadi pimpinan sebuah lembaga komisi itu selain mulia juga enak bukan main. Selain mereka itu punya comannding position, mereka bisa duduk terhenyak,  melenggang masuk dan keluar kantor dengan modal dan fasilitas pemerintah. Terlebih lagi, jika jeli, mereka juga bisa melakukan praktek niaga secara sembunyi. Bisa barang cetak, bisa barang konveksi, bisa juga barang rongsokan. Lumayanlah, dapat untung besar buat nambah bekal setelah beres tugas nanti.

Praktek berniaga sampingan ini, jelas menjadikan mereka seperti lelaki jangkung, membuat pengusaha cetakan atau konveksi kecil mesti mendongak tunggu perintah serta berharap kecipratan rezeki.

Namun, seperti halnya makin tinggi batang pohon, makin kerap kena pukulan angin, begitu pula  lembaga komisi berikut pimpinan- pimpinannya. Mereka itu benar-benar menjelma jadi bangsawan dalam republik ini. Seuntai batu kalimaya.

Sindiran pun datang bertubi-tubi. Ada  yang ketus menyebut mereka “ kapitalis birokrat musiman”. Bahkan ada yang menyebut “setan kota”, memperkaya diri dengan modal commanding dan modal negara, seakan-akan modal itu milik nenek moyangnya. Malahan, martabatnya dianggap lebih rendah daripada “kapitalis nasional” yang bagaimanapun bermodal sendiri dan siap menanggung resiko.

Tak apalah, toh tukang kaos atau tukang cetak itu memang dasarnya suka bikin gara-gara, pikir mereka.

Tapi LSM, kenapa ikut-ikut? Kenapa mereka bilang di dalam lembaga komisi banyak korupsi dan pungli. Kenapa harus datang lapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara? Kelewatan betul. Sadis itu! Membikin orang jadi kikuk saja. Apa tidak bisa yang halusan sedikit? Mbok ya tepa-salira. Jangan emosi, dong. Namanya saja manusia, apalagi orang dagang, apalagi dagangan itu bersablon negara, apalagi para pembelinya sudah ngomong tidak dipaksa atau disiksa.   Khilaf main selingkuh sedikit sudah jamaklah.

Jika di zaman Orde baru dulu yang dikatagorikan alat niaga itu jelas adanya,  namun tidaklah  seperti sekarang ini.  Kalau dulu ada Cipta Niaga,  ada Panca Niaga, ada Perjan, ada Perum, ada Persero. Meski pada ahirnya aneka alat niaga ini dilebur atau dilikuidasi, digabung atau diberangus, tak perlu geleng-geleng kepala atau menggerutu.Tapi, jika ada hasrat lembaga komisi tadi ikut juga digabung apalagi ditimbun, apa bisa?

Bila itu terjadi, jelas sudah bakal membuat  lelaki itu tidak tegak lagi alias doyong, terhuyung-huyung langkahnya, tongkat komando ditangan tergelincir lepas. Sebab, walau liberalisme di atas kertas masih tetap termasuk barang kutukan, namun etatisme tidak diperkenankan. Soal nyambi? Itu kan namanya berebut cari sesuap nasi sampai peluh bergaram, kadang dapat-kadang tidak.

Jadi kalau jalan sudah doyong, tak perlulah didorong-dorong. Bisa membuat iba para kolega dan kuli tinta. Bisa buat cemas sanak keluarga. Padahal, sekarang ini bukan zamannya sungkan-sungkan, bisa kapiran. Apa yang berkelebat di depan hidung, sikat!

Bagaimana jika lembaga komisi tadi  diusulkan disunat saja? Nah, ini yang menarik. Asal jangan disunat dan ditempatkan di bawah duli komisi lainnya. Karena sunat itu bukan musibah, tapi sekedar ritual  untuk membersihkan segala urusan yang berhubungan dengan kemaluan lelaki.

Lepas dari soal kena sunat atau tidak. Jadi atau tidak, keadaan lembaga komisi itu paling sedikit sudah bisa tenteramlah. Tak ada lagi semprotan dan sindiran. Tak ada lagi yang ngomong praktek pungutan terselubung. Juga tak ada lagi yang teriak kapitalis birokrat musiman atau setan kota. Bahkan, hampir tak ada lagi yang menggubris sama sekali. Pagi buka siang tutup, seperti layaknya sebuah kantor. Tamu kurangan, apalagi kalau hari hujan dan banjir. Diatas semuanya itu, segalanya berjalan tenang. Ditilik dari sudut kepentingan pemilu atau pilkada, itu bagus sekali. Apa yang lebih bagus daripada ketenangan? (*)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.